Mendandani Ganja Bak Malaikat

 

Ilustrasi: Pixabay.com

 

 

Semasa SMA kami memperhatikan sejumlah forum di internet yang sudah dalam kader “overdosis” untuk mendandani “ganja” sebagai obat dari segala penyakit.  Mantra itu ternyata bukan hanya dipakai tukang obat pinggir jalan, tapi juga anak muda yang belaga ilmiah.

 

Sebuah studi yang terbit dalam American Journal of Health Promotion mengungkap, mereka yang kelewat proganja memiliki pandangan berlebihan terhadap manfaat medis tanaman haram tersebut.

 

Studi yang bertajuk “Cannabis Enthusiasts’ Knowledge of Medical Treatment Effectiveness and Increased Risks From Cannabis Use” itu, berangkat dari survei terhadap pengunjung Ann Arbor Hash Bash, yakni sebuah festival ganja tahunan di Amerika Serikat.

 

Studi yang dilakukan para peneliti dari University of Buffalo, AS tersebut meminta sekitar 500 pengunjung acara untuk menjawab kuis yang menguji wawasan mereka tentang ganja. Isi pertanyaan berkutat mengenai dari mana mendapatkan informasi manfaat ganja, serta penyakit apa saja yang bisa disembuhkan ganja.

 

Hasilnya mayoritas responden percaya bahwa ganja dapat menyembuhkan epilepsi, depresi, bahkan sampai beberapa jenis kanker. Namun anggapan para proganja ini ditentang National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) AS. NASEM menyebut pandangan itu belum teruji secara ilmiah.

 

Mendandani ganja sebagai substansi yang penuh dengan manfaat juga ramai ditulis media Tanah Air. Arahnya beraroma semangat untuk membumikan ganja guna penggunaan medis. Layaknya cara kerja propaganda, mereka selalu menjinjing citra “penderitaan” guna memantik empati di tengah khalayak.

 

Kita masih ingat betul bagaimana perjuangan  Santi Warastuti, seorang ibu asal Yogyakarta yang sempat menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan penggunaan ganja demi keperluan medis. Upaya itu ditempuh lewat gugatan formal ke MK untuk menghapus pasal larangan penggunaan narkotika golongan I. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) UU Narkotika.

 

Santi begitu ambisius membongkar ketentuan dalam UU Narkotika tersebut demi pengobatan anaknya. Putri Santi bernama Pika, menderita cerebral palsy, kelainan yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Penggunaan terapi ganja disebut dapat meredakan gejala kelainan yang dialami Pika.

 

Namun perjuangan Santi dipatahkan oleh putusan MK yang kukuh untuk tidak mengizinkan penggunaan narkotika golongan-1, termasuk ganja, meski untuk alasan medis.

 

Narasi khasiat ganja untuk pengobatan pasien cerebral palsy terlacak dari studi para ilmuwan di Wolfson Medical Center, Israel pada 2017 silam. Mereka mengklaim bahwa ganja medis secara signifikan memperbaiki kondisi anak-anak yang menderita kelumpuhan otak atau cerebral palsy.

 

Mereka menekankan bahwa berdasarkan “temuan sementara” pengobatan dengan minyak ganja mengurangi gejala gangguan dan meningkatkan keterampilan motorik anak-anak penderita cerebral palsy. Di samping pula meningkatkan kualitas tidur, buang air besar, dan suasana hati mereka secara umum.

 

Studi yang melibatkan 40 anak itu dilakukan bersama perusahaan ganja medis Tikun Olam selama tiga tahun.  Namun para peneliti menekankan, minyak ganja tidak diharapkan untuk menggantikan obat lain yang dikonsumsi anak-anak tersebut. Salah seorang peneliti di sana, Lihi Bar-Lev, menjelaskan bahwa pengobatan ganja tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya pengobatan.

 

Salah seorang profesor Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sempat merespons mengenai isu legalisasi ganja medis ini. Prof. Dr. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD, KHOM, yang juga Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Hematologi-Onkologi (Kanker) dari Pengurus Besar IDI pada Juni lalu, pernah menyatakan bahwa belum ada bukti obat ganja lebih baik ketimbang obat yang ada saat ini.

 

Termasuk untuk pengobatan nyeri kanker dan epilepsi. Namun, menurut  Prof. Zubairi ganja medis bisa menjadi pilihan atau alternatif, tapi bukan yang terbaik. Sebab, hingga detik ini belum ada penyakit yang ampuh ditangkal ganja.

 

Ketimbang menuntut legalisasi ganja medis, Prof. Zubairi meminta Santi untuk bertemu dengan para ahli agar bisa menimbang berbagai opsi pengobatan. Terlebih lagi, menurut Prof. Zubairi penggunaan ganja bagi penderita cerebral palsy manfaatnya masih rendah.

 

Sebagai rakyat awam, saat itu kami memang merasa sedikit janggal melihat seorang ibu memperjuangkan legalisasi ganja medis. Mengingat temuan ilmiah manfaat ganja bagi pasien cerebral palsy masih belum kukuh.

 

Dalam benak kami, ketika banyak opsi pengobatan lain, mengapa yang dituntut malah legalisasi ganja medis. Jika pun pengobatan itu terkendala pada “keuangan,” mengapa yang dituntut bukan hal yang memiliki manfaat lebih luas. Misalnya kesehatan gratis bagi seluruh rakyat. Atau tidak perlu muluk-muluk, mengapa tidak menuntut pengobatan penuh secara cuma-cuma untuk Pika.

 

Kemasan cerita menyentuh dari seorang ibu yang mempunyai anak dengan cerebral palsy, tentu membangkitkan empati publik. Ketika ibu itu mengalasi perjuangannya untuk melegalisasi ganja medis dengan penderitaan anaknya, maka sedikit banyak berhasil mengubah “citra” ganja. Ganja belakangan lebih diasosiasikan sebagai obat ketimbang zat haram.

 

Padahal jika ditimbang secara adil, ganja juga tidak sedikit mengandung mudarat. Seorang Ahli Saraf dari Stanford University School of Medicine mengungkap bahwa pengguna ganja berpotensi empat kali lipat untuk mengalami depresi berat secara kronis.

 

Profesor Neurobiologi dan Oftalmologi, Andrew Huberman mengatakan bahwa ganja dapat meningkatkan kejadian depresi pada individu yang tidak mengalami depresi sebelum mereka mulai mengonsumsi zat haram tersebut.

 

Andrew Huberman menjelaskan bahwa ada data yang menunjukkan kecemasan pengguna ganja kronis dapat meningkat dari waktu ke waktu jika mereka melanjutkan kebiasaannya. Kecemasan juga bisa terjadi saat pengguna tengah dalam kondisi mabuk karena efek ganja.

 

Hal ini terjadi lantaran reseptor CB1 pada tubuh manusia, yang berperan mengikat THC (bahan aktif dalam ganja yang membuat mabuk) ketika masuk ke dalam tubuh mengalami keausan. Seiring waktu, ada lebih sedikit reseptor yang tersedia dan pensinyalan yang berada di hilir reseptor tersebut menjadi semakin tidak kuat atau melemah.

 

Sehingga membuat seseorang membutuhkan lebih banyak “ganja” untuk berada dalam tahap seperti kali pertama menghisap ganja. Dan pola ini bakal meningkat secara terus menerus.

 

Promosi akan khasiat ganja kami rasa sudah dalam tahapan overdosis. Sejumlah pihak seakan menanggalkan Sains demi mendorong legalisasi ganja medis.

 

Kami sepakat bahwa diskursus mengenai ganja harus diletakan pada meja saintis, bukan publik. Sebab merekalah yang mampu dan mempunyai timbangan untuk membedah masalah ini.

 

Jika dilempar ke tengah publik, maka yang muncul narasi-narasi propagandis. Seperti diungkap Anthony Pratkanis dalam The Age of Propaganda, propaganda mengacaukan pesan utama untuk menyebarkan informasi tanpa dipahami orang.

 

Propaganda tidak seperti persuasi yang bermaksud agar targetnya memiliki kesempatan yang adil untuk menilai. Sebaliknya, ini beroperasi dengan membuat individu lengah dan memengaruhi mereka tanpa sepengetahuannya.

 

Untuk melakukan ini, propagandis mempresentasikan ide mereka dalam kemasan yang menarik secara visual, mengalihkan target dari fokus pada apa yang sebenarnya disampaikan. Hal ini dilakukan dengan penggunaan bahasa yang positif dan penataan informasi dengan cara yang menarik untuk mengalihkan perhatian target dari kebenaran asertif.

 

Makanya mereka yang proganja kerap membalut legalisasi ganja medis dengan kisah-kisah menyentuh hati. Tanpa membahasa lebih jauh dampak penggunaan jangka panjang zat itu; atau alternatif obat lain yang sudah teruji secara klinis.

 

Lebih jauh lagi, kalau memang mereka serius prokesehatan publik, maka mereka bisa mengarahkan opini publik untuk menuntut bahwa kesehatan merupakan hak seluruh individu dan negara mesti memfasilitasi itu dengan menggratiskan biaya pengobatan. Bukan malah ujug-ujug meminta legalisasi ganja.

 

 

 

 

Referensi

 

Andrew Huberman.The Effects of Cannabis (Marijuana) on the Brain & Body. YouTube, 2022. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=gXvuJu1kt48.

 

 

Anthony Pratkanis dan Elliot Aronson. The Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion. Henry Holt and Company, 2001

 

Daniel J. Kruger, PhD, dkk. Cannabis Enthusiasts’ Knowledge of Medical Treatment Effectiveness and Increased Risks From Cannabis Use. American Journal of Health Promotion, 2020.

 

Ido Efrati. Medical Marijuana Helps Kids With Cerebral Palsy, Israeli Study Finds. Haaretz, 2017. Diakses melalui https://www.haaretz.com/israel-news/2017-09-07/ty-article/.premium/medical-marijuana-helps-kids-with-cerebral-palsy-study-finds/0000017f-db4b-db22-a17f-fffb28600000.

 

Menunggangi Barisan Sakit Hati

Ilustrasi: Pixabay.com

Zaman kuliah kami pernah bersua dengan satu dari sekian “pengikut” Budiman Sudjatmiko. Pria yang dari tampilan fisiknya terlihat berusia antara 40-50 tahun itu, tiba-tiba menghampiri kami dan menanyakan ihwal kabar kedatangan aktivis 98 itu ke kampus.

Ruang tempat percetakan menjadi saksi ungkapan makian pria tersebut kepada Budiman. Kami hanya bisa mendengarkan luapan amarah dari dia. Poin pentingnya dia menekankan bahwa Budiman aktivis dengan Budiman sekarang, ketika dia menjadi birokrat juah berbeda.

Banyumas dan Cilacap memang menjadi basis pengikut Budiman. Apalagi ia terlahir pada salah satu kecamatan di Cilacap, membuatnya cukup erat dengan karakter masyarakat setempat.  

Pengaruh Budiman terhadap masyarakat lokal terbukti lewat kemenangannya sebagai legislator dalam dua kali masa pemilu (2009-2019). Kendati pada pemilu lalu, suami Kesi Yovana itu gugur untuk mengamankan kursi di Senayan.

Perolehan suara Budiman hanya mampu di angka 48.806. Angka ini terpaut cukup jauh dari perolehan suara dirinya di masa pemilu 2014 yang mencapai 68.861 suara; dan 2009 meraup 96.830 suara.

Membaca dari situ, memang terjadi tren penurunan suara ketua pertama PRD itu, dari periode ke periode. Penurunan itu seakan mengonfirmasi gejala ketidakpercayaan masyarakat terhadap Budiman. Sejalan dengan apa yang dikatakan pria tadi.

Pria itu dalam benaknya melihat Budiman dahulu sebagai lambang penentang penindasan rezim Orde Baru. Namun ketika rezim itu terjungkal dan kini golongan Budiman yang memegang kekuasaan, cara memerintah mereka tak ubahnya dengan rezim yang dahulu ditumbangkan.

Orang-orang ini kecewa karena kata sejahtera amat jauh dari pandangan mata. Kami juga tidak bisa memastikan apakah ketika pria itu berada dalam kursi “kuasa,” mereka dapat amanah.


Kekecewaan semisal pada dasarnya tidak hanya dialami sang pria. Pola seragam juga banyak dialami orang lain dengan tokoh yang berbeda. Sebab membaca sejumlah peristiwa, kami dapati orang-orang semisal ini amat banyak jumlahnya.

Kami ingat betul ketika Prabowo Subianto gagal meraih kuasa atas pemerintahan Indonesia. Rivalnya yang kini menjadi karib, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, berhasil kembali menduduki kursi orang nomor satu di negeri ini.

Atas dasar bimbingan yang buta, mereka melancarkan protes menolak hasil pemilihan presiden yang memenangkan Jokowi. Mereka menganggap pujaannya yang harus menduduki kursi yang diisi Jokowi.

Sampai saat itu keterbelahan di tengah masyarakat masih cukup tinggi. Sampai akhirnya, Jokowi meminang mantan Danjen Kopassus itu untuk bergabung ke dalam kabinetnya.

Kami melihat sebagian pendukung Prabowo kecewa, sebagian lagi memilih untuk berhusnuzan bahwa langkah itu merupakan bentuk “kebesaran hati” Prabowo. Sampai saat itu, lambang oposisi sirna dari wajah mantan suami Siti Hediati Hariyadi tersebut.

Lambat laun lambang oposisi diisi oleh Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan terus menuai pengukuhan sebagai antitesis dari Jokowi. Predikat ini lantaran pendukung Prabowo yang dahulu kecewa karena dia bergabung ke kabinet Jokowi, kini menjadikan Anies pujaannya.

Anies telah diusung Partai NasDem untuk menjadi calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024 mendatang. Perolehan suara Anies tentu bergantung pada “Jokowi,” yang mana semakin tidak populer kebijakan Jokowi sehingga membuat rakyat kecewa, maka berpotensi besar semakin tinggi perolehan suara Anies.

Sementara lambang penerus Jokowi diisi wajah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Jika negara ini sebuah kerajaan, Ganjar mungkin layaknya putra sulung mantan Wali Kota Surakarta itu. Di mana warisan Jokowi dalam pemerintahan digadang-gadang bakal dilanjutkan Ganjar.

Tapi sama seperti Anies, perolehan suara Ganjar bergantung kepada Jokowi. Jika Jokowi menuntaskan masa baktinya tanpa meninggalkan kekecewaan, maka Ganjar berpeluang besar untuk menggantikan Jokowi. Namun jika sebaliknya, skenario sebelumnya mungkin bisa terlaksana, di mana rakyat yang kecewa terhadap Jokowi akan berlabu ke Anies.

Lantas apakah Anies menjamin mereka tidak kecewa? Wah kami pun tidak bisa menjawabnya. Tapi mari kita berkunjung ke tahun-tahun permulaan dekade 20-an. Zaman itu Jokowi berhasil membius sebagian besar warga Jakarta dengan kesederhanaannya. Pelet “kesederhanaan” mengantarkan Jokowi menjadi orang nomor wahid di Ibu Kota.

Dari sana, karier politiknya melejit hingga membius sebagian besar rakyat Indonesia. Jokowi seakan lambang harapan baru bagi Indonesia dengan jubah kesederhanaannya.

Jokowi tentu sosok antitesis dari presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Publik mungkin sudah jemu dengan citra SBY yang berjarak dengan rakyat. Mereka mendambakan pemimpin yang “sewarna” dengan sebagian besar rakyat Indonesia, yakni sederhana. Jokowi memberikan menu ini ke hadapan publik, dan langsung diterima dengan tangan terbuka oleh mereka.

Kesederhanaan Jokowi kala itu bahkan dipuji Majalah Globe Asia dengan menjadikannya tokoh pada edisi Januari 2014. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Globe mendeskripsikan Jokowi sebagai pemimpin yang mendefinisikan ulang arti kepemimpinan. Majalah itu menyebut gaya sederhana dan membumi Jokowi sebagai kunci kepemimpinannya.

Gaya membumi Jokowi dengan cara “blusukan” juga menuai pujian dari  majalah Fortune. Dalam edisi Maret 2014, majalah itu menyebut Jokowi sebagai 50 pemimpin terbaik di dunia. Bukan main-amin, Fortune menempatkan Jokowi pada peringkat ke-37 dalam urutan tersebut.

"Virus blusukan membawa perubahan gaya kepemimpinan di Indonesia," tulis Fortune Indonesia kala itu.

Puncaknya ketika majalah Time memampang wajah suami Iriana itu dalam sampul majalah edisi 27 Oktober 2014. Time menganggap Jokowi sebagai “harapan baru” bagi Indonesia. Hal itu terlihat dari tulisan “A New Hope” yang bersanding dengan wajah Jokowi di sampul majalah itu.

Kalau berkaca lebih jauh lagi, hadirnya SBY dalam panggung nasional juga tak terlepas dari dambaan publik terhadap sosok yang diidam-idamkan. Mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) pada Kabinet Gotong Royong itu, praktis antitesis dari sosok Megawati Soekarnoputri yang kental dengan feminin.

SBY secara tampilan jelas penuh dengan kesan gagah. Hal itulah yang membuat Mega tersungkur saat memperebutkan kursi orang nomor satu di Indonesia melawan SBY.

Sementara pada partai, pola kekecewaan ini juga seakan berulang. Misalnya saja terhadap PKS yang kini terlihat sebagai partai paling kontra terhadap rezim Jokowi.

Dahulu PKS juga sempat mengenyam kekuasaan ketika era kepemimpinan SBY. Pada gilirannya, partai ini terbilang gagal untuk mengemban amanah yang diberikan rakyat kepada mereka.

Kala itu, Presiden partai dengan wajah Islam tersebut,  Luthfi Hasan Ishaq tersandung kasus korupsi kuota impor daging sapi pada 2013. Dalam perkara tersebut, Luthfi divonis 16 tahun penjara lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Ini menjadi tamparan keras bagi wajah PKS saat itu. Namun kala itu, sebagian simpatisan PKS menganggap penahanan terhadap Luthfi sebagai wujud konspirasi.

Dari berbagai rekaman sejarah di atas, kami membaca ada pola pengulangan kekecewaan rakyat. Rakyat mengharapkan suatu pimpinan yang dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka, namun kerap kali berujung pada rasa kecewa.

Rakyat yang kecewa kerap “ditunggangi” mereka yang mengaku sebagai sang “pembela.” Manakala mereka berakhir di tampuk kekuasaan, sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya, mereka memilih untuk mengkhianati amanah.

Entah sampai kapan siklus ini berulang. Sehingga rakyat harus sabar dikecewakan bertubi-tubi. Mungkin sudah saatnya berpaling dari siklus ini, dan mencari alternatif baru yang dapat menjamin kesejahteraan bangsa.

#Cakrawala Pandangan: Mereka yang Terlihat dan Tersembunyi di Hati

Ilustrasi: Peakpx.com

Sebelum membacanya, mari panjatkan doa untuk para guru kita yang mengajari kita Alif Ba Ta sampai para guru di perguruan tinggi. Semoga kelimpahan berkah tercurahkan kepada mereka atas segala ilmu yang telah diberikannya.

Al fatihah...

Catatan: #Cakrawala Pandangan merupakan ulasan mengenai pandangan dan pendapat seseorang yang kami amini sehingga layak untuk disebarkan tanpa menyebut sosoknya.

“Rasisme, seperti yang kita tahu, bukan tentang apa yang ada di lubuk hati manusia. Ini tentang kata dan perbuatan,” Wesley Lowery, jurnalis dan koresponden pemenang Hadiah Pulitzer.

Melalui kutipan tersebut Wesley Lowery mungkin ingin mengatakan bahwa rasisme bukan apa yang ada pikiran, tapi laku dan tindakan. Artinya dia tidak peduli jika seseorang di lubuk hatinya yang paling dalam memuat pandangan yang rasisme, yang terpenting laku dan perkataannya tidak mencerminkan demikian.

Wesley Lowery mungkin menganggap tidak perlu memerangi rasisme yang bersarang dalam hati, sebab itu hak setiap individu. Asalkan sikap itu tidak diterjemahkan dalam bentuk tindakan.

Sama halnya ketika kami diingatkan mengenai masalah hati. Kita dilarang untuk mengadili hati seseorang, asalkan mereka menampilkan sikap-sikap terpuji, maka cukup bagi kita untuk melabeli mereka dengan sebutan baik. 

Makanya penekanan pandangan khas Islam adalah “apa yang terlihat” bukan apa yang tersembunyi dalam hati. Ketika ada orang tiba-tiba berbuat baik, maka ajaran melarang untuk berprasangka buruk atas laku mereka.

Terlepas dari maksud dan tujuan seseorang berbuat baik, yang terpenting bagi kita adalah orang tersebut menunjukkan sikap-sikap yang terpuji. Sebab itu tidak ada pengadilan hati, karena hati hanya Sangi Ilahi yang paling memahami.

Sama halnya ketika ada orang yang memamerkan “ibadahnya” di media sosial, kita benar-benar dilarang untuk mencap hal itu sebagai bentuk ria. Sebab maksud dan tujuan seseorang mengumbar ibadahnya di media sosial, hanya Allah SWT dan dirinyalah yang tahu. Lagi-lagi kami tekankan bahwa bukan wewenang kita untuk mengadili hati. Selama perbuatannya masih baik, ya silakan melakukan demikian.

Lain halnya jika keburukan yang diumbar, ya itu sudah jelas harus diberantas. Kendati orang yang berbuat buruk itu mengaku “ini demi kebaikan” tetapi lakunya buruk, maka tetap saja wajib ditumpas. Apalagi mereka yang justru mempromosikan keburukan, bahkan dengan bangganya.

Orang-orang seperti ini ketika diingatkan biasanya akan berkilah seperti ini, “Alah... munafik. Lu juga gak sucikan.” Mereka meneguhkan kelakuan buruknya dengan menganggap orang lain juga berbuat demikian. Perlu diingat bahwa Islam menumpas kemaksiatan yang dipampang di depan publik, bukan kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Sebab kemaksiatan yang dipamerkan dapat mendorong orang lain berbuat demikian. Sementara mereka yang sembunyi-sembunyi, itu urusan dirinya dengan Tuhan. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa Islam sama-sama melarang kedua bentuk kemaksiatan tersebut. 

#Cakrawala Pandangan: Tetap Bekerja meski Jauh dari Sempurna

Ilustrasi:Stocksnap.io

Sebelum membacanya, mari panjatkan doa untuk para guru kita yang mengajari kita Alif Ba Ta sampai para guru di perguruan tinggi. Semoga kelimpahan berkah tercurahkan kepada mereka atas segala ilmu yang telah diberikannya.

Al fatihah...

Catatan: #Cakrawala Pandangan merupakan ulasan mengenai pandangan dan pendapat seseorang yang kami amini sehingga layak untuk disebarkan tanpa menyebut sosoknya.

Jahe hangat tanpa gula menjadi gerbang pembicaraan kami mengenai konsep bekerja. Terdengar sederhana, tapi ketika saya memahami secara saksama ternyata amat bermakna.

Kami ingat poin terpenting dari pembicaraan malam itu adalah bahwa bekerja menjadi muruah bagi setiap laki-laki. Tidak peduli hasil yang didapat, selama mereka mengolah tenaga atau memutar otak untuk bekerja, maka telah gugurlah kewajibannya.

Penekanan terhadap konsep bekerja juga beririsan dengan masalah akad. Sebagai Muslim, kami diminta untuk memahami serta menjalankan secara ketat setiap butir isi akad yang dibuat dengan pemberi kerja.

Misalnya begini, ketika dalam akad mengatakan bahwa “kami diminta bekerja selama 9 jam,” maka tidak boleh tidak kami harus tunduk dengan ketentuan tersebut. Ketundukan ini harus totalitas, artinya ketika jam kerja telah dimulai, maka kami wajib menjalankan berbagai tugas yang telah diamanatkan. Dan itu tanpa pengecualian, kecuali atas seizin atasan.

Konkretnya begini, jangankan untuk menyambi menggarap pekerjaan lain yang menghasilkan “cuan” tambahan, menonton Youtube saja, jika itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan diharamkan. Sebab prinsipnya tadi, kita mesti taat pada akad yang telah ditentukan.

Jadi seorang pekerja dia akan terikat dengan akad sepanjang jam kerjanya. Terkecuali pekerjaan kita by project bukan by time. Pekerjaan yang berbasis proyek hanya menuntut agar pekerjaan itu dirampungkan sesuai dengan ketentuan, tidak tersekat oleh waktu. Artinya mereka yang bekerja by project halal mencari penghasilan lain selama akad proyek itu ditunaikan.

Lain halnya dengan pegawai negeri sipil (PNS) misalnya, pekerjaan mereka kebanyakan by time. Maka selama ia tengah on duty sebagai PNS, maka dilarang mereka menyambi pekerjaan lain yang tidak terkait dengan tugasnya. Maka seorang PNS atau pegawai apa pun yang terikat dengan jam kerja, tidak boleh mengurusi usaha pribadinya ataupun urusan lain yang itu tidak berhubungan dengan tugasnya. Kami diwanti-wanti bahwa ketika melanggar itu, maka kami telah berlaku zalim karena mengkhianati akad.

Ini baru “pekerja,” lantas bagaimana dengan pejabat? Pejabat jam kerja mereka 24 jam. Artinya selama seorang menjadi pejabat, maka seluruh waktunya selama 24 jam dilarang melakukan pekerjaan lain yang itu bermuara pada bisnis.

Itulah makanya seorang pejabat seluruh kebutuhan hidupnya beserta keluarga ditanggung pakai duit “rakyat.” Mulai kebutuhan pulsa, kendaraan, bensin, hunian, makan, jajan, dan lain sebagainya itu ditanggung, bahkan difasilitasi dengan ajudan.

Sebab rakyat ingin mereka “fokus” bekerja tanpa terbebani pikiran anak istrinya besok makan apa. Kenapa seorang pejabat waktu kerjanya 24 jam? Waktu 24 jam bekerja tidak dipahami secara harfiah mereka bekerja selama 24 jam nonstop, tetapi “label” pejabat mereka itu melekat 24 jam. Karena pejabat tentu saja rawan akan kepentingan. Ibarat gula akan ada banyak semut yang ingin mendekat.

Karena wewenang pejabat ini bisa berakibat besar serta berdampak luas. Bayangkan ketika seorang pejabat berbisnis, mana mungkin mereka menelurkan kebijakan yang tidak menguntungkan bisnisnya. Kami jamin ketika pejabat berbisnis, maka kebijakan yang mereka telurkan pasti ingin menguntungkan dirinya serta keluarganya. Sebab itu demi mencegah hal tersebut, seorang pejabat mestinya dijauhkan dari praktik bisnis.

Biar mereka yang memang sudah mengikhtiarkan diri dalam dunia bisnis menggarap lahan bisnis itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pejabat dibebaskan dengan leluasa membangun kerajaan bisnis. Kalaupun tidak demikian, mereka begitu lekat dengan orang-orang bisnis bak serabut kelapa dengan tempurungnya. Kita percaya kelekatan itu hanya sebatas pertemanan? 

Ketika pejabat merambah sektor bisnis, maka terciptalah akumulasi kapital di tangan mereka yang dikehendaki sang pejabat. Mengapa demikian? Karena sang pejabatlah yang mempunyai wewenang atas suatu persoalan.

Misalnya begini, pejabat ini menargetkan untuk membangun kereta layang antara tempat A menuju tempat B,C,D,E,F,G dan H. Maka pejabat yang “rakus” bisa saja terjun ke bisnis properti untuk membuka perumahan di sekitar stasiun kereta layang tersebut, di saat kebijakan itu belum dirilis ke publik. Perumahan itu pasti terjual dengan harga tinggi karena dekat fasilitas umum.

Jika pun tidak begitu, mereka bisa saja menggandeng pihak lain yang secara badan hukum tidak terkait dengan namanya. Agar pihak tersebut membangun perumahan di daerah yang nantinya akan dibangun stasiun. Ini baru contoh kecil bagaimana merusaknya pejabat yang terjun dalam dunia bisnis.

Lahan di sekitar stasiun yang mestinya dinikmati rakyat, malah tiba-tiba diborong oleh seseorang sebelum pemilik tanah tahu bahwa lahan itu bakal menjadi tempat sentral. Andai kata dibiarkan tidak ada praktik demikian, maka ekonomi masyarakat tentu berkembang. Karena kapital tidak terkonsentrasi di tangan pejabat dan para kroninya.

#Cakrawala Pandangan: Takzim dan Taat

 

Ilustrasi: Rawpixel.com

Catatan: #Cakrawala Pandangan merupakan ulasan mengenai pandangan dan pendapat seseorang yang kami amini sehingga layak untuk disebarkan tanpa menyebut sosoknya.

 

Sekolah mentereng tidak menjamin seorang anak memiliki akhlak yang beradab. Kalimat itulah yang hingga kini kami yakni sejak pertama kali dihadapkan pada pemandangan murid-murid yang menganggap guru hanya sekrup dalam pendidikan.

 

Saya ingat betul ketika istri bercerita mengenai pengalamannya mengajar anak-anak dari sekolah bergengsi di pinggiran Ibu Kota. Reject respect dari para murid itu menjadi pengalaman pertama sepanjang karier mengajarnya.

 

Kami yakin sedikit banyak doktrin dari orang tua dan lingkungan melatarbelakangi polah mereka. Lingkungan mendidik mereka bahwa “jika kamu punya uang, maka kamu punya hak.” Mereka merasa bahwa orang tuanya sudah membayar mahal untuk pendidikan, maka mereka menganggap patut untuk melakukan apa pun terhadap siapa pun yang menikmati duit itu, termasuk para gurunya.

 

Kami dianjurkan takzim kepada para guru, bukan hanya sebab mereka berjasa karena telah mencurahkan ilmu, namun juga karena perintah Sang Pencipta. Takzim setara dengan hormat, meskipun misalnya mungkin kita berbeda pandangan dengan guru, tapi takzim wajib tetap melekat.

 

Takzim tentu tak sama dengan taat yang mensyaratkan kepatuhan. Kalau takzim itu menghormati, maka taat mematuhi segala petuah guru. Semisal Sang Guru mengajak untuk selalu menyinggahi rumahnya setiap minggu, maka jika kita taat, kita ikuti arahannya. Lain dengan takzim, ia tidak mensyaratkan kepatuhan.

 

Oleh karena itu apa pun kondisinya takzim terhadap guru itu wajib pemenuhannya, sementara taat terhadap mereka bisa tergantung perintah. Kenapa? Sebab guru manusia bisa, mereka bisa salah, bisa pula keliru.

 

Maka yang baik ambillah, sementara yang jelak buanglah. Karena Islam mengajarkan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Gamang Memandang Kondisi Muslim Uyghur

Ilustrasi: Pixabay.com

Topik Kunci:

- Indonesia ikut menolak rencana pembahasan mengenai situasi HAM yang menimpa muslim Uyghur di China dalam Dewan HAM PBB.

- Pengaruh China di Indonesia.

- Laporan Dewan HAM PBB mengenai dugaan terjadinya kejahatan internasional terhadap muslim Uyghur, seperti kekerasan seksual, penyiksaan, serta penahanan dan sejumlah tindak kekerasan lainnya.

- Dugaan pemerkosaan di dalam kamp.

Kalimat Kunci: 

Program deradikalisasi dan pendidikan ulang muslim Uyghur di wilayah Xinjiang mendapat sorotan Barat. Program yang dilakukan di sebuah tempat  itu, lebih menunjukkan kamp konsentrasi ketimbang tempat belajar. Dewan HAM PBB melaporkan bahwa terjadi sejumlah dugaan pemerkosaan bahkan sebagian penghuni mengaku dipaksa melakukan oral seks oleh panjaga.

Penolakan Indonesia terhadap proposal pembahasan mengenai dugaan pelanggaran HAM terhadap muslim Uyghur di Xinjiang, China dalam Dewan HAM PBB, cukup mengecewakan. Indonesia bersama negara muslim lain, Pakistan berdiri di barisan 19 negara untuk menentang pembahasan mengenai laporan penindasan terhadap etnis Uyghur pada Kamis pekan lalu.

Kementerian Luar Negeri berdalih, penolakan tersebut lantaran mereka menimbang pembasahan tersebut tidak akan menghasilkan kemajuan berarti untuk menuntaskan dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis muslim China itu. Mengingat China dan sejumlah negara lain yang berkepentingan menolak pembahasan tersebut.

Perwakilan permanen Indonesia di Jenewa, Swiss, Febrian A Ruddyard memastikan, penolakan terhadap pembahasan mengenai situasi HAM di Xinjiang tidak menggugurkan komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM. Indonesia diakui Febrian masih kukuh untuk turut mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia termasuk di Xinjiang.

Propaganda Barat menjadi ramuan ampuh bagi sebagian pihak yang pro-Beijing untuk membius masyarakat Indonesia akan situasi HAM di Xinjiang. Narasi dikonstruksi sedemikian rupa agar melanggengkan anggapan bahwa yang dilakukan China sebagai upaya menumpas ekstremisme agama. Organisasi nirlaba yang berpusat di Washington, D.C., Amerika Serikat (AS), Freedom House mengidentifikasi besarnya pengaruh media Beijing terhadap perdebatan mengenai isu Uyghur dalam ruang publik Tanah Air.

Pengaruh China merembet ke Kantor Berita Antara serta stasiun TV swasta. Hal itu dilakukan dalam sebuah kerangka kerja sama guna memastikan liputan positif terhadap China pada pemberitaan nasional. 

Periode 2019-2020, sejumlah jurnalis dan influencer media sosial telah diundang dalam perjalanan bersubsidi di seluruh China. Pascaperjalanan tersebut para peserta seakan merepetisi narasi yang dikumandangkan China mengenai situasi yang dialami oleh komunitas Uyghur. Termasuk penyangkalan atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. 

Pemerintah China juga telah menyubsidi perjalanan singkat ke China serta program pendidikan jangka panjang untuk pelajar dan pemimpin dari ormas Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Sekembalinya dari sana, beberapa peserta membingkai kebijakan pemerintah China di wilayah tersebut secara positif, sementara yang lain menegaskan sikap kritis. 

Freedom House menyebut, sebagian besar dari mereka yang menyetujui kebijakan Pemerintah China adalah mahasiswa Indonesia di universitas-universitas China, banyak dari mereka telah mempublikasikan refleksi mereka pada media arus utama untuk menulis propaganda pro-Beijing.

Beijing juga mencoba untuk menyasar kalangan pimpinan umat Islam Tanah Air.  Pada Februari 2019 silam, China mengundang tiga jurnalis bersama lima belas perwakilan dari delegasi Ormas Islam Indonesia untuk mengintip kondisi Xinjiang.  Agung Danarto, seorang sekretaris senior Muhammadiyah dan ulama yang melakukan tur Februari, memandang positif kamp tempat minoritas muslim di China itu. 

“Tempat, kamp, asrama dan ruang kelas [di Xinjiang] sangat nyaman dan layak, dan tidak terlihat seperti penjara,” ucap Agung mengutip majalah resmi Muhammadiyah.

Pernyataan Agung diterbitkan setelah Muhammadiyah mengeluarkan pandangan mengenai isu Uyghur pada Desember 2018 yang mengkritik tindakan pemerintah China di Xinjiang. Dua peserta perjalanan dari Nahdlatul Ulama (NU), yakni Wakil Sekjen Masduki Baidlawi dan Wakil Ketua Robikin Emhas seakan mengulangi pernyataan Beijing bahwa Uyghur diberikan keterampilan kejuruan untuk mengatasi masalah ekstremisme. Meskipun mereka juga mengakui bahwa penghuni kamp tidak memiliki tempat untuk salat serta tidak tersedianya makanan halal. Sikap NU terhadap kebijakan  Beijing di Xinjiang dianggap ambivalen. 

Peserta tur lain yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, KH Muhyiddin Junaidi mencatat bahwa kunjungan tersebut dikontrol dengan ketat. Di sana dia juga melihat bahwa orang-orang Uyghur yang dia temui tampak takut untuk mengekspresikan diri secara jujur. Junaidi juga mengkritik Kementerian Luar Negeri Indonesia karena diam terhadap kebijakan Uyghur China.

Situasi yang menimpa komunitas muslim Uyghur getol didengungkan negara-negara Barat yang diametral secara ideologis dengan China. Sejumlah pihak menengarai desakan Barat atas situasi HAM di Xinjiang murni dimotori kepentingan anti-China. Setidaknya demikian yang digembar-gemborkan kalangan pro-Beijing di Indonesia. 

Terlepas dari itu, sulit membayangkan ketika seseorang ditahan bukan karena aksi kejahatan, melainkan hanya karena dia melakukan perjalanan ke luar negeri atau memberikan donasi. 

Hal demikianlah yang dialami muslim Uyghur di China. Laporan Dewa HAM PBB pada 31 Agustus 2022, menyebut bahwa seorang muslim Uyghur dapat ditempatkan dalam kamp cuci otak Beijing hanya karena melakukan salah satu atau kedua hal tersebut.

Kamp cuci otak yang dinamai sebagai Vocational Education and Training Centres (VETC) itu diklaim Beijing sebagai wadah untuk memberikan pelatihan teknis bagai muslim Uyghur di Xinjiang. China berkali-kali menegaskan bahwa di dalam sana mereka begitu menghargai hak para peserta.

Kamp yang bagi China ditujukan untuk deradikalisasi serta pendidikan ulang itu tak ubahnya seperti tahanan. Temuan Dewa HAM PBB menunjukkan bahwa dua pertiga dari 26 mantan tahanan yang diwawancarai, dilaporkan telah menjadi sasaran penyiksaan. Penyiksaan bahkan dialami oleh sebagai orang sebelum mereka ditempatkan dalam kamp tersebut.

Menurut laporan tersebut, penganiayaan ini terjadi selama interogasi atau sebagai bentuk hukuman atas (dugaan) kesalahan mereka yang belum tentu terbukti. Mereka mengaku dipukuli dengan tongkat, termasuk tongkat listrik sambil diikat di apa yang disebut “kursi harimau.” 

Bukan hanya itu, mereka juga menjadi sasaran interogasi dengan air dituangkan ke wajah mereka, serta kurungan isolasi yang berkepanjangan, dan dipaksa untuk duduk tak bergerak di bangku kecil untuk waktu yang lama. Orang yang melaporkan bahwa dirinya dipukuli untuk sebuah pengakuan pelanggaran yang tidak dilakukan dirinya, digambarkan dibawa ke ruang interogasi yang terpisah dari sel atau ruang asrama tempat orang tinggal. Lebih dari dua pertiga individu juga melaporkan bahwa, sebelum dipindahkan ke fasilitas VETC, mereka ditahan di kantor polisi, di sana mereka menggambarkan kejadian serupa dipukuli serta dilumpuhkan di “kursi harimau.”

Dewan HAM PBB juga mendapat pengakuan dari sejumlah mantan tahanan di sana yang sempat dibelenggu saat menjalani sebagian masa tahanan. Lebih mengerikan lagi, mereka di sana juga mengalami kelaparan secara terus menerus yang berujung pada penurunan drastis berat badan.

Penderitaan ini belum berakhir, mereka juga dilarang untuk tidur nyenyak karena lampu di dalam tempat mereka tidak dimatikan sehingga membuat para tahanan kesulitan untuk tidur. 

Beberapa juga mencatat bahwa mereka tidak diizinkan untuk berbicara dalam bahasa mereka sendiri (baik Uyghur atau Kazakh) dan tidak dapat menjalankan agama mereka, seperti salat. Satu orang yang diwawancarai menggambarkan pengalaman mereka sebagai berikut: 

“Kami dipaksa menyanyikan lagu patriotik demi lagu patriotik setiap hari, sekeras mungkin dan sampai sakit, sampai wajah kami menjadi merah dan urat kami muncul di wajah kami.”

Laporan Dewan HAM PBB juga menyebut adanya sejumlah bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Mereka dipaksa oleh penjaga kamp untuk melakukan oral seks saat proses interogasi. 

Mereka juga dipaksa untuk menanggalkan busananya sehingga dalam keadaan telanjang. Sumber Dewan HAM PBB mengatakan, penghuni kamp tersebut mengalami pemerkosaan di sejumlah titik, seperti terjadi di luar asrama, di kamar terpisah yang tak terpantau kamera pengawas. 

Mementahkan apa yang dilaporkan Dewan HAM PBB itu dengan tudingan “propaganda Barat,” sama seperti segolongan pro-Soeharto yang mengatakan bahwa rezim Soeharto tanpa dosa. Terlepas dari isu ini ditunggangi Barat atau Timur, Kanan atau Kiri, Konservatif atau Liberal, aksi nyata Indonesia amat dibutuhkan. Bukan hanya berlindung pada slogan “kami menghargai HAM” tapi nir-langkah nyata.

Terdapat dua negara dengan penduduk muslim terbesar yang turut memblok upaya Barat untuk membawa isu Uyghur ke Dewan HAM PBB, yakni Indonesia dan Pakistan. Langkah ini dicap Human Rights Watch sebagai kemunafikan. Sebab keduanya merupakan anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI), di mana organ itu melihat selama ini OKI mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pelanggaran HAM yang menimpa komunitas muslim lainnya, seperti etnis Rohingya di Myanmar dan apartheid yang dilakukan oleh otoritas Israel di Palestina. Namun, ketika sampai pada pelanggaran yang dihadapi oleh Uyghur dan muslim Turki lainnya di China, keduanya membisu.

Laporan lengkap Dewan HAM PBB: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf

Operasi Memusnahkan Kematian

Ilustrasi: World History

Akhir pekan ini kami dikejutkan dengan banyaknya kabar kematian. Memang mereka tak kami kenal, tapi dalam satu lingkungan ada sekitar empat atau lima orang yang wafat pada pekan ini.

Kami bertanya-tanya ada kejadian apa, apakah Covid-19 kembali menyerang dengan senjata yang lebih mutakhir. Namun kepala kami tidak menemukan jawaban akan fenomena tersebut.

Kabar kematian mengantarkan kami untuk mengingat proyek seorang raja Irak kuno untuk mengalahkan malaikat maut. Seorang raja dari Uruk, kini Irak modern bernama Gilgamesh masyhur menjadi lambang pencari keabadian.

Gilgamesh merupakan sosok yang perkasa, ia dikenal tak terkalahkan. Jangankan manusia, singa saja habis ia libas. Namun sosok kuat bukan bermakna absen dari celah. Dadanya diteror rasa takut tatkala melihat ulat keluar dari lubang hidung kawannya yang telah tewas.

Itu terjadi ketika Gilgamesh mengamati jasad Enkidu, sahabatnya yang telah mati, selama berhari-hari. Mungkin karena saking berharganya seorang Enkidu dalam hidup Gilgamesh, menjadikannya rela membersamai sang sahabat selama berhari-hari. 

Ketika Gilgamesh  melihat sekumpulan binatang menggeliat keluar dari lubang hidung Enkidu, di saat itulah hatinya dicekam ketakutan. Mulai saat itu dirinya bersumpah untuk mengobarkan perang melawan kematian.

Pahlawan bangsa Sumeria itu kemudian melakukan perjalanan untuk mencari resep keabadian. Sampai menurut mitologi, dia menemukan jalan ke dunia bawah. Di sana dia menghancurkan batu raksasa Urshanabi, dan menemukan Utnapishtim, orang terakhir yang selamat dari banjir purba. 

Namun Gilgamesh gagal dalam pencariannya untuk melawan takdir Tuhan. Dia kembali ke rumah dengan tangan kosong, tetapi dari perjalanannya dia membawah oleh-oleh berupa kebijaksanaan. Di mana ia akhirnya menarik kesimpulan bahwa ketika “para dewa” menciptakan manusia, mereka menetapkan kematian sebagai takdir manusia yang tak terelakkan, dan manusia harus belajar untuk hidup dengannya.

Semangat perburuan akan keabadian yang pernah dimiliki Gilgamesh kini diwariskan kepada manusia modern. Lewat revolusi ilmiah, manusia berusaha membendung takdir kematian. Mereka bahu-membahu dalam segala lini untuk bekerja secara simultan menemukan pil keabadian. Lewat dunia kedokteran, robotika, farmasi, kimia, biologi dan lainnya, umat manusia mewariskan pengetahuan untuk semampu mungkin memerangi takdir kematian.

Penulis Sapiens: A Brief History of Humankind, Yuval Noah Harari membingkai operasi manusia untuk membekuk kematian dengan sebutan “Gilgamesh Project” atau Proyek Gilgamesh. Proyek ini secara tersirat bertujuan demi menghidupkan kembali semangat pencarian akan keabadian yang pernah dilakukan Gilgamesh.

Sebagian ilmuwan beranggapan bahwa kematian bukanlah takdir Tuhan, melainkan hanya masalah teknis, seperti serangan jantung, infeksi, kanker maupun penuaan akibat kerusakan sel yang berlangsung secara bertahap. Bagi ilmuwan masalah teknis hanya dibutuhkan solusi teknis untuk menangkalnya.

Ketimbang bersikap fatalis dengan menerima bahwa kematian itu takdir Tuhan, menurut Harari ilmuwan kini justru tengah sibuk menyelidiki sistem fisiologis, hormonal dan genetik yang bertanggung jawab atas penyakit dan usia tua.  Menurutnya proyek utama Revolusi Ilmiah adalah memberikan kehidupan abadi kepada umat manusia. 

Harari melihat bahwa manusia kini tengah menapaki jalan keabadian. Penyakit maupun cedera yang dahulu dianggap mematikan, kini tak lebih dari luka kecil yang cepat disembuhkan. 

Dahulu tepatnya tahun 1199 M, Raja Richard I atau dikenal dengan julukan Si Hati Singa (Lionheart) terkena panah di bahu kirinya. Pada era itu belum ada yang namanya antibiotik dan metode sterilisasi yang efektif, sehingga membuat luka kecil pada daging ini berubah menjadi infeksi dan menimbulkan gangrene. 

Satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran gangrene di Eropa abad kedua belas adalah dengan memotong anggota tubuh yang terinfeksi. Namun tidak mungkin hal itu dilakukan ketika infeksi berada di bahu. 

Akhirnya gangrene menyebar ke seluruh tubuh Lionheart dan tidak ada yang bisa membantu raja. Dua pekan kemudian dia meninggal dengan menanggung penderitaan yang besar akibat penyakitnya.

Jangan terlalu jauh sampai ke era Richard I, pada abad kesembilan belas pun, para dokter terbaik masih belum tahu bagaimana mencegah infeksi dan menghentikan pembusukan jaringan. 

Kala itu para dokter masih secara rutin memotong tangan dan kaki tentara yang mengalami luka ringan pada anggota badan, karena takut akan gangrene. Amputasi ini, serta semua prosedur medis lainnya (seperti pencabutan gigi), dilakukan tanpa anestesi. 

Anestesi pertama, seperti eter, kloroform dan morfin mulai digunakan secara teratur dalam pengobatan Barat hanya pada pertengahan abad kesembilan belas. Sebelum munculnya kloroform, empat tentara harus menahan seorang kawan yang terluka sementara dokter memotong anggota tubuh yang terluka.  

Pil, suntikan, dan operasi canggih, menurut Harari telah menyelamatkan umat manusia dari serentetan penyakit dan cedera yang dahulunya merupakan hukuman mati yang tak terhindarkan. Mereka juga melindungi manusia dari rasa sakit dan penyakit sehari-hari yang tak terhitung jumlahnya, yang dahulu diterima begitu saja oleh orang-orang pramodern sebagai bagian dari kehidupan. 

Berkat revolusi ilmiah harapan hidup rata-rata manusia melonjak dari sekitar dua puluh lima menjadi empat puluh tahun, menjadi sekitar enam puluh tujuh di seluruh dunia, dan menjadi sekitar delapan puluh tahun di negara maju.

Harari optimis Proyek Gilgamesh bisa diraih dalam tempo yang tak cukup lama. Hal ini mengingat akselerasi pengetahuan ilmuwan terhadap tubuh manusia yang kini begitu besar jika dibanding era 1900-an. Baru-baru ini insinyur genetika berhasil menggandakan harapan hidup rata-rata  cacing Caenorhabditis elegans. 

Sejarawan berdarah Yahudi itu ingin hal tersebut juga dapat diaplikasikan dalam tubuh manusia. Menurutnya pada tahun 2050, beberapa manusia akan menjadi a-mortal, sebuah makhluk yang tidak abadi sebab mereka masih bisa mati karena suatu kecelakaan, tetapi tanpa adanya trauma fatal, hidup mereka dapat diperpanjang tanpa batas.

Harari membaca bahwa ideologi modern layaknya liberalisme, sosialisme, dan feminisme kehilangan minat pada kehidupan setelah kematian. Satu-satunya ideologi modern yang masih menganggap kematian sebagai peran sentral adalah nasionalisme. 

Di saat-saat putus asa, nasionalisme menjanjikan bahwa siapa pun yang mati untuk bangsa akan selamanya hidup dalam ingatan kolektif rakyatnya. Namun menurut Harari janji ini begitu kabur sehingga bahkan sebagian besar nasionalis tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan.

Mentalitas Kolonial

Ilustrasi: Wikimedia.org

Makan dengan bunyi kecapan menjadi hal wajar dalam hidup saya. Sampai seorang guru ngaji bilang itu suatu hal yang tidak sopan.

Kami datang dari latar belang yang berbeda, guru ngaji saya dibesarkan dengan didikan paling tidak apa yang dikenal sekarang sebagai “modern”. Sebaliknya, saya datang dari kampung dengan pemahaman yang berbeda akan norma yang sifatnya lebih khusus.

Sejak lahir sampai awal-awal mengenyam kuliah, saya tak pernah ditegur menyangkut cara makan saya yang dianggap mengganggu telinga. Entah gegara orang tua saya yang hadir dalam keterbatasan atau ketidakmampuan mereka untuk memahami norma itu. Tapi yang jelas, perilaku itu kami anggap hal yang wajar.

Sejak saat itu, ketika berada di depan umum saya berusaha mengunya tanpa menimbulkan bunyi yang bisa terdengar telinga. Kendati jika bersama keluarga pantangan itu saya langgar. Itu semua demi norma yang kita anggap sebagai cara untuk mengatur kehidupan antarasesama.

Walaupun masalah itu urusan kecil, tapi bagi saya menunjukkan banyak hal. Utamanya hal itu mengonfirmasi bahwa pemahaman yang dimiliki seseorang tentu saja lekat dengan lingkungan dia tinggal.

Seorang anak yang selalu mendapatkan dukungan atas segala lakunya tentu akan menjadi pribadi yang “merasa benar sendiri” tanpa berusaha mengevaluasi dasar tindakannya. Menimbang adalah kemampuan yang akan sulit dia kuasi mengingat bandul yang dikalungkan di lehernya sudah sedemikian berat. 

Bandul itu sebagai perwujudan dukungan orang tua dan orang-orang di sekitar atas segala laku anak. Tanpa ada yang mengkritisi dan mengajarinya untuk menimbang.

Dia kehilangan apa yang namanya barometer tepat/layak, benar-salah dan semacamnya. Pikirannya hanya dipenuhi, “saya yang benar”. Pikiran itu tidak salah asalkan punya landasan.

Misalnya begini, seseorang bisa merasa benar jika dia berpegang pada suatu hal yang itu memiliki dasar, baik dasar teologis maupun argumentatif. Ketika seseorang mengimani bahwa makan babi itu haram dan mereka yang memakan babi adalah sebuah tindakan yang “salah”, bukan berarti dia mengaku benar sendiri. Dasar pendapatnya tentu saja hal yang sakral, yakni Iman.

Lantas bagaimana jika sebuah kelompok masyarakat dididik dengan mentalitas penindasan? Kita tidak pernah sampai menyeluruh membahas sebuah term “penindasan”. Mereka yang dididik dengan lingkungan penindasan mungkin menganggap biasa tingkah laku tersebut. Alih-alih mendukung mereka yang menentang laku tersebut, kebanyakan dari mereka saya yakin justru melabeli penentang itu sebagai “mental tempa” atau frasa-frasa semisal.

Upah Layak Tak Menindas

Misalnya konsep mengenai upah layak bagi pekerja. Kita dibesarkan pada lingkungan yang mematok upah layak pada besaran UMR. Perusahaan harus menaati ini untuk bisa beroperasi di Indonesia. Tapi apakah ini dipatuhi? Di luar sana masih banyak yang bandel namun pekerja tak kuasa melawan.

Banyak dari kita menganggap bahwa upah setengah dari UMR pun itu masih dianggap layak jika mereka belum mengenyam perguruan tinggi. Mentalitas seperti ini tentu saja terbentuk berkat saking “umumnya” perusahaan menggaji karyawan lulusan sekolah menengah di bawah UMR. Bahkan saya sering beberapa kali mendengar celetukan, “Kok gaji lulusan SMA disamain ya sama lulusan S1.”

Pemahaman seperti itu selain dibentuk lingkungan juga karena kegagalan dalam mengidentifikasi masalah. Inti masalah dalam pengupahan bukan saja perusahaan membayar gaji di bawah UMR, akan tetapi konsep UMR itu sendiri yang nyatanya bukan melindungi pekerja tapi melindungi pengusaha dari kewajiban membayar upah untuk penghidupan yang layak bagi para buruhnya. Saya mau mengatakan bahwa jangan-jangan upah lulusan S1 di Indonesia yang terlalu rendah karena mengacu pada UMR. 

Bayangkan, banyak di antara kita yang “menoleransi” kebijakan perusahaan yang memberikan upah pekerjanya di bawah standar hanya gegara mereka lulusan sekolah, bukan perguruan tinggi. Ini jelas bangsa kita sejak jauh hari telah dilanda mentalitas penjajah yang menindas. Tak ada kata yang tepat untuk menyebut suatu perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMR selain penindasan.

Kita bisa bayangkan, hidup di Ibu Kota dengan gaji sebutlah Rp 2,5 juta apakah cukup untuk menunjang kehidupan yang “layak”. Apalagi jika ia sudah berkeluarga secara nalar saja susah untuk bisa masuk, apalagi nurani.

Tapi karena terbiasa dengan pemandangan seperti itu, banyak di antara kita melihatnya sebuah hal yang lumrah. Bahkan sebagian dari mereka sampai membawa Tuhan untuk melegitimasi penindasan tersebut. Mereka bilang bahwa bukan soal besarnya gaji, tapi kepandaian kita dalam bersyukur.

Terdengar masuk akal tapi tentu tak berdasar. Kata-kata semacam itu bisa dilontarkan jika seseorang sudah mendapatkan gaji yang layak. Apa indikatornya? Tentu saja terpenuhinya segala kebutuhan dasar, mulai pangan, sandang, dan papan, serta kesehatan. Semua itu paket lengkap yang tidak boleh absen terpenuhi. Bahkan jika mua melangkah lebih jauh harus ada “hiburan” karena itu juga kebutuhan. 

Lalu apakah gaji Rp 2 juta sekian bisa mencukupi untuk memenuhi segala macam itu? Oke mungkin tidak usah Rp 2 juta, tapi UMR di Jakarta yang berkisar Rp 4,6 jutaan. Apakah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi sebuah keluarga kecil saja. Jawabannya tidak, adanya konsep UMR sebagai standar pengupahan (padahal konsep UMR adalah minimum bukan standar) mau tidak mau menyeret kaum perempuan untuk bekerja supaya bisa mencapai “kehidupan yang layak”.

Dan itu dianggap wajar oleh semua. Di satu sisi negara tidak mau ambil pusing untuk menjamin hak dasar penduduknya, di sisi lain kebanyakan tempat kerja pun enggan untuk melakukan hal itu. Dan lagi-lagi kita mentoleransi pemandangan seperti itu. Jika dengan gaji UMR saja masyarakat tak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, sementara UMR malahan dijadikan standar pengupahan, apalagi mereka yang bergaji di bawah UMR. Maka tentu ada yang salah dengan hal ini, lantas formula apa yang bisa digunakan untuk menengahi masalah tersebut?

Tujuan Mengalahkan Proses atau Proses Mengalahkan Tujuan?

 

Ilustrasi: Pix4free.org

 

Tujuan menjadi kata yang singkat namun berbobot berat. Sepenggal kata yang menjadi hulu dari beragam rupa aktivitas yang dilakukan manusia. Tanpa adanya kata itu, semua seakan tak lebih dari bercanda belaka. Bahkan bercanda pun, bagi sebagian orang bagian dari tujuan.

Saya sangat mengapresiasi berbagai proses olah pikir manusia yang dituangkan dalam bentuk apa yang kita kenal saat ini sebagai “konten”. Baik dalam rupa gambar, tulisan, audio visual sampai gabungan di antaranya. Sehingga membentuk “karya” yang masing-masing memiliki pasar.

Dakwah adalah tujuan yang sebetulnya tak perlu ada perdebatan lagi akan kemuliaannya. Kendati kini bagi sebagian orang menuntut bahwa dakwah itu harus “adem” maupun “sejuk,” tapi bagi saya tuntutan ini tak berdasar.

Kita tak pernah bicara jauh soal konsep sejuk ataupun adem dalam dakwah. Pembahasan pada spektrum publik hanya berhenti pada anggapan bahwa dakwah yang sejuk adalah dakwah yang diterima semua orang, tak menyinggung perasaan orang lain.

Konsep tersebut tentu tak masuk akal jika kita mengakui bahwa dakwah adalah upaya untuk menyeru pada kebenaran. Sejak Adam dilempar ke Bumi sampai detik ini tidak ada yang namanya “menyeru pada kebenaran” tapi disenangi semua orang.

Anda bisa bayangkan ketika kebenaran dalam Islam menyebut khamar  itu haram, lantas Anda berdakwah kepada peminum alkohol. Banyak dari mereka pasti menganggap dakwah Anda mengusik. Dengan dalih “yang penting tidak mengganggu orang lain,” saya yakin para alkoholik, sebutan bagi mereka peminum khamar akan menganggap dakwah itu sebagai tindakan “mengusik.”

Pun ketika Anda berdakwah kepada tukang-tukang lainnya, tuang zina, tukang judi, tukang riba, tukang syirik, dan lainnya, dakwah Anda saya yakin akan ditafsirkan sebagai tindakan mengusuk. Ini sudah default dari Alllah SWT bahwa kebenaran dan kebatilan tak bisa diketemukan.

Tuntutan dakwah yang menyejukan tak kurang dan tak lebih hanya kamuflase penolakan kita terhadap kebenaran. Karena jika frontal menolak langsung, maka tentu saja di mata publik sikap ini dipandang tak patut.

Pembahasan seperti ini klise sebetulnya, tapi saya yakin masih banyak yang belum paham menyangkut dengan “dakwah yang menyejukan.”  Kita diajak untuk mengikuti konstruksi yang dialamatkan terhadap satu golongan bahwa dakwah yang mereka sampaikan keras. Mungkin karena penyampaiannya yang keras atau konten yang disampaikannya?

Penulis memandang bukan soal cara orang menyampaikannya, tapi isi dakwahnya. Bahkan jika pun tokoh paling dianggap ramah di negeri ini menyampaikan bahwa ini, itu haram, tentu bakal dibantah oleh kita yang selama ini tidak mau diatur dengan Islam dengan berlindung dibalik tuntutan dakwah yang sejuk.

Tujuan Hal Utama

Ilustasi: Dokumen Pribadi yang Diramu dari Berbagai Sumber

Sejak duduk di bangku kuliah saya tak pernah tertarik dengan media sosial, utamanya Instagram. Saya memang punya Facebook dan Youtube, tapi untuk menjajal Instagram saya pikir beribu-ribu kali. Pandangan saya kala itu, platform media sosial yang kali pertama dirancang oleh Kevin Systrom bersama Mike Krieger itu tak menimbulkan manfaat kecuali mereka yang menyukai fotografi.

Pandangan ini bukan muncul dari pikiran kosong, saya mendengar bahwa platform media sosial ini hanya menyuguhkan gambar tanpa ulasan tulisan yang komprehensif. Saat ini saya lebih memuja karya tulisan ketimbang audio maupun visual. Tentu saja pikiran ini didorong oleh subjektivitas pribadi saya yang lebih menggemari dunia tulis menulis ketimbang berkutat dengan aplikasi Corel Draw ataupun Adobe Photoshop dan Premier.

Sampai dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang mengharuskan saya untuk memantau isu dari segala penjuru mata angin. Dari sanalah saya mulai berkenalan dengan platform yang lahir dari para arsitek perangkat lunak di Burbn, Inc. itu. Itu pun bukan menggunakan nama resmi, alias bukan akun “official,” begitu anak zaman sekarang menyebutnya.

Belum lama menjajal aplikasi ini, saya sadar bahwa banyak akun palsu yang memanfaatkan foto wanita guna kepentingan pribadi operator di balik akun-akun tersebut. Akun-akun ini mengunggah deretan foto wanita baik yang tergolong syari (berpakaian yang sejalan dengan tuntutan syariat) maupun sebaliknya.

Sasaran mereka tentu saja kaum Adam yang secara bodoh memencet tombol “Ikuti” pada beranda lini masa akun tersebut. Cara ini tampaknya berhasil, sebab tak jarang akun-akun semisal ini memiliki puluhan bahkan ratusan ribu pengikut.

Tujuan mereka menernak akun Instagram secara massal tentu demi materi. Jika pengikutnya sudah membeludak, maka mereka akan menjualnya. Semakin besar jumlah pengikut, maka akan semakin tinggi harga yang ditawarkan.

 

Bumikan Busana Syari

 

Bagi wanita dengan pakaian serba syari barangkali benaknya memiliki maksud untuk mempopulerkan busana itu ke khalayak. Tapi kadang kala saya baca semangatnya banyak yang berubah, kendati lidah berucap konsisten.

Pamer adalah kata yang pantas diletakan pada laku sebagian dari mereka. Semangat yang semula mulia, berubah karena lemparan pujian paras dan sifat dari para penggemarnya. Tapi seperti pendapat umum, media sosial memang diciptakan sebagai ajang pamer.

Saya masih yakin tak semua begini, tapi jumlahnya kalah lebih sedikit dari mereka yang melakukan sebaliknya. Saya mesti mengakui, merebaknya beragam jenis busana syari yang kini dianggap normal adalah salah satunya berkat usaha-usaha yang dilakukan mereka. Kita bisa tanya kakak-nenek kita, ataupun orang tua kita soal kondisi pakaian syari pada zamanya. Atau bisa mencari informasi mengenai hal itu pada mesin pencarian.

Zaman kakek-nenek maupun orang tua kita busana muslim merupakan benda yang cukup asing. Bahkan penggunaan busana ini pada sekolah saja cukup sengit menghadapi perdebatan sejumlah kalangan. Tapi apa yang terjadi saat ini? Busana ini kini semakin populer, terlepas dari pro kontra mengenai kepatutan penggunaan busana ini dengan tuntunan syariah.

Demi mempopulerkan busana ini haruskan kita menerabas aturan yang ada dari sisi agama? Bukankah niat kita ingin menegakkan apa yang diperintahkan oleh agama. Tapi kalau dilakukan dengan menerobos rabu-rabu bahkan aturan yang ada dalam agama pantaskan hal itu dilakukan? Atau jangan-jangan semangat membumikan busana syari hanya seperti yang banyak orang bilang “jubah” untuk menutupi nafsu pamer serta ingin dipuji. Tapi apa pun motifnya, sesuatu yang baik mestinya dilakukan dengan cara yang baik pula.

 

Ustaz Jadi Artis

 

Platform media sosial Instagram tampaknya jadi inti dalam tulisan saya kali ini. Sejak lahirnya platform tersebut, kita begitu banyak mengenal ustaz-ustaz dengan ciri khasnya masing-masing. Mereka berlomba untuk menuangkan “ilmu” ataupun “pengaruh” ke sebanyak-banyaknya massa. Makanya mereka berusaha segiat mungkin dan seelegan mungkin memproduksi beragam konten dakwah.

Peran ustaz di tengah masyarakat bagi saya ibarat “pengawas.” Mereka yang bertanggung jawab meluruskan yang bengkok dan menempatkan dengan tepat sesuatu yang kurang tepat. Ketika dalam suatu masyarakat mabuk-mabukan adalah pemandangan yang wajar, maka ustaz turun di sana dan meluruskan hal itu. Patokan mereka tentu saja ajaran agama dan moralitas yang didasari nilai-nilai keagamaan.

Mereka harus berani mengatakan sesuatu hal itu salah, kalau memang itu salah, kepada siapa pun. Ini inti peran mereka. Jadi kendati orang kaya, pejabat atau mayoritas orang-orang melakukan kesalahan, maka seorang ustaz harus dengan lantang bilang bahwa hal itu keliru. Karena amatan ini diemban oleh mereka. Mereka ibarat pancaran lentera di alam yang gelap ini. Tanpa keberanian mereka berkata benar, maka kita tersesat.

Dengan adanya media sosial, termasuk di Instagram tugas mereka sebetulnya lebih ringan. Karena mereka cukup berceramah satu kali, pesannya akan menjangkau siapa pun orang di sudut bumi ini. Terutama bagi ulama yang banyak memiliki pengikut di media sosial. Privilese ini tak dimiliki oleh ustaz-ustaz terdahulu.

Saya pernah bilang ke sahabat saya bahwa pengikut dalam media sosial adalah power. Dan selayaknya kekuatan, ia akan menuntut sebuah pertanggungjawaban. Saya bilang ke dia, power pun akan dihisab.

Pernyataan saya tentu berangkat dari besarnya daya pengaruh mereka yang memiliki ratusan ribu bahkan jutaan pengikut di media sosial. Mereka menjadi trendsetter bagi para pengikutnya. Mereka bisa menyebarkan berbagai ide dan hal-hal yang berbau kebenaran kepada para penggemarnya. Pengikutnya sering kali mengamini segala pernyataan mereka, bahkan mengamalkannya. Tentu saja ini peran yang amat strategis untuk mempengaruhi orang.

Berkaca dari sinilah para ustaz berlomba-lomba menjaring sebanyak-banyaknya pengikut di lautan komunitas maya itu. Ustaz yang masih paham mereka berlomba membuat konten dakwah, tapi bagi ustaz yang sedikit “agak-agak” bukan konten dakwah yang dibuat, kadang kala lebih sering membuat konten yang bikin baper atau bawa perasaan. Konten-konten baper sengaja diproduksi demi menyasar pengguna media sosial usia remaja yang porsinya cukup banyak. Dengan konten-konten itu mereka bisa meraup banyak penggemar.

Kemesraan dengan istri yang mestinya dibatasi sengaja diumbar entah dengan tujuan apa dalam benaknya. Ustaz yang mestinya lantang menyerukan kebenaran justru rajin memamerkan kelekatan dengan istri. Sesuatu yang mestinya hanya diketahui oleh mata-mata yang berada pada lingkaran pribadi, mereka pamerkan jadi konsumsi umum.

Label “ustaz” tak menjadikan mereka tergerak untuk melantangkan kata-kata kebenaran. Padahal di tengah-tengah kesukaran banyak orang memilah kebenaran, ucapan mereka amat dibutuhkan.

Lebih parah lagi bagi ustaz yang bukan lagi menjadi lentera tapi penghibur para pengikutnya. Mereka bukan lagi  berpikir untuk menyuarakan kebenaran tapi bagaimana supaya “pengikut” saya senang. Mereka bukan kepala bagi badan singa tapi ekor. Layaknya ekor, dia hanya mengikut laju kepala yang diumpamakan sebagai para penggemarnya.

Ketika dakwah mereka menyinggung para penggemarnya, kemudian banyak penggemarnya yang melayangkan seruan protes, ustaz ini justru meminta maaf. Bukan malah semakin mengeraskan volume untuk mendengungkan kebenaran kepada para penggemarnya.

Minta maaf akhirnya ditafsirkan bahwa ucapan sang ustaz keliru, dan kelakuan salah mereka selama ini yang sempat disinggung sang ustaz seakan memiliki momentum untuk menjastifikasi kebenarannya. Dengan minta maaf atas ceramah yang sarat akan pesan kebenaran, sang ustaz seakan bilang bahwa “ceramah saya keliru, tingkah laku kalian yang benar.” 

Deutsche Welle (DW): Mempertanyakan Komitmen Demokrasi Media Milik Pemerintah Jerman

Ilustrasi: Wikimedia.org

Dua jurnalis asal Palestina, Zahi Alawi dan Yasser Abu Muailek dipecat dari Deutsche Welle (DW), media massa berbagai platform yang didanai Pemerintah Jerman. Keduanya dipecat lantaran postingan mereka di media sosial pada 2014 yang baru-baru ini mengemuka, ditafsirkan sebagai bentuk “Antisemitisme”. Antisemitisme sendiri merupakan sebuah sikap permusuhan terhadap kaum Yahudi.

Kabar pemecatan itu diumumkan DW pada pekan lalu. Di samping keduanya, DW juga memecat tiga jurnalis lain dari dinas bahasa Arabnya setelah penyelidikan dua bulan atas tuduhan Antisemitisme.

Postingan dimaksud merujuk pada unggahan di Facebook oleh Alawi dan Abu Muailek yang mengutuk serangan Israel di Gaza yang diblokade pada tahun 2014 lalu.

"What the terrorist state of Israel is doing to the Palestinians is a repeated Holocaust (Apa yang dilakukan negara teroris Israel terhadap orang-orang Palestina adalah Holocaust yang berulang)," tulis Alawi pada laman Facebook pribadinya di Juli 2014, seperti mengutip pada laman Trtworld.com, Kamis, 17 Februari 2022.

Media ini sudah lama terkenal amat bias dalam memberitakan Konflik Palestina-Israel. Manajemen DW berpendapat bahwa Jerman memikul tanggung jawab khusus atas kejahatan Nazi yang dilakukan terhadap orang Yahudi selama Perang Dunia II.

Tahun lalu, dewan redaksi DW mengirim panduan pelaporan baru kepada staf yang membatasi laporan berita bermuatan kritis terhadap Israel. Lebih jauh, media yang didanai lewat pajak orang Jerman itu tengah berencana untuk mempertajam kode etiknya dengan lebih fokus pada Antisemitisme, hak Israel untuk eksis dan tanggung jawab sejarah Jerman.

 

Penyelidikan Dilakukan Tak Imparsial

 

Maram Salem, salah satu jurnalis Palestina yang dipecat DW mengatakan, penyelidikan DW atas tuduhan Antisemitisme terhadap dirinya tidak dilakukan secara imparsial. Dia mengecam keras manajemen DW atas perlakuan tidak adil dan dianggapnya telah menyensor kebebasan berbicara.

"Saya bukan Antisemitisme. Saya adalah seseorang yang percaya pada kebebasan berbicara," kata Maram Salem.

Menurutnya kritik terhadap kebijakan Israel tidak sama dengan Antisemitisme. Wartawati itu menyebut bahwa tuduhan Antisemitisme sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan membatasi kritik terhadap kebijakan dan tindakan Israel.

 

Komitmen DW pada Kebebasan Berbicara

Melalui laman resminya, DW menuliskan bahwa:

 

“Our aim is to foster a peaceful, stable global community. Therefore, we focus on topics such as freedom and human rights, democracy and good governance, free trade and social justice, health education and environmental protection, technology and innovation.”

 

“Our offerings convey Germany as a liberal democracy rooted in European culture, providing a forum for German (and other) points of view on important topics, with the aim of promoting understanding and the exchange of ideas among different cultures and peoples.”

 

Kemudian ada juga:

 

“We believe that journalism, education and culture improve people's lives and that reliable, unbiased information and universal access to knowledge are fundamental rights.”

 

Pada intinya segala pemanis bibir itu mengukuhkan komitmen mereka pada nilai-nilai Eropa yang kini berusaha mereka ekspor, yakni demokrasi dan kebebasan. Melihat perlakukan DW terhadap lima jurnalis tersebut, penulis justru mempertanyakan komitmen mereka akan nilai-nilai yang diklaim sebagai darah dalam tradisi mereka.

Sejauh mana media yang didirikan sejak 1953 itu memegang prinsip yang selama ini digembar-gemborkannya. Atau jangan-jangan semua itu tak lebih dari basa-basi belaka, watak Nazi tetap mendarah daging pada lembaga itu.

Mengelabui Pikiran Massa

Ilustrasi: Pixabay.com

Daria, wanita 28 tahun yang telah lebih dari enam tahun menjalani pekerjaannya sebagai buruh pabrik salah satu pabrik minumam dalam kemasan di kawasan industri, Cikarang, Kebupaten Bekasi, Jawa Barat. Wajah bugarnya kini berganti dengan tatapan lelah seakan mengabarkan kepada dunia ia menyerah.

Empat tahun lalu Daria dipinang Reza, pria yang usianya terpaut tiga tahun lebih tua darinya. Tak ubahnya Daria, Reza juga seorang buruh di pabrik komponen elektronik. Reza terbilang lebih beruntung dari Daria, ia mendapatkan upah setara UMR. Sementara gaji istrinya masih seperempat lebih rendah darinya.

Tak butuh waktu lama, selang setahun menikah mereka langsung dikarunia seorang putri yang kini masih balita. Di tengah kesibukannya sebagai buruh, Daria dituntut untuk mengurusi putrinya yang sedang membutuhkan perhatian besar seorang ibu.

Setiap pagi, Daria menyiapkan berbagai kebutuhan anak dan suaminya. Sampai jarum jam tepat berada di angka tujuh, aktivitasnya di rumah tak akan ia tinggalkan. Setelah itu Mahnaz, nama putri semata wayangnya, akan dititipkan ke Bu Darmin. Dia seorang wanita paruh baya yang sejak cuti melahirkan Daria berakhir, telah diamanahi mengasuh Mahnaz.

Bukan tanpa alasan Daria memilih Bu Darmin untuk mengasuh Mahnaz. Selain lakunya yang selama ini terkenal lembut, Bu Darmin juga belum dikarunia momongan setelah lebih dari dua dasawarsa menikah. Tempat tinggal yang tak jauh darinya menjadi pertimbangan tambahan mengapa Daria mempercayakan Mahnaz kepada wanita itu.

Pekerjaan Daria di pabrik amat menguras energinya. Pikiran untuk berhenti dari rutinitas di sana bukan tidak pernah ia pikirkan. Berkali-kali Daria bersama Reza menimbang untuk berhenti dari pekerjaannya. Terutama ketika Mahnaz sakit beberapa bulan lalu, ia sudah bulat untuk menanggalkan gawainya itu.

Namun keadaan memaksa Daria mengurungkan niatnya. Gaji suaminya yang pas UMR sementara mereka masih harus membiayai hidup orang tua masing-masing membuat Daria amat berat meletakan pekerjaannya selama ini. Daria dan Reza masing-masing masih memiliki orang tua, bahkan Reza masih mempunyai adik dua orang yang baru menginjak bangku SMA dan SMP.

Orang tua Reza yang hanya buruh tani membuat dia mau  tidak mau turut membiayai kebutuhan orang tua ditambah kedua adiknya. Tak ubahnya Reza, Daria pun masih memiliki orang tua yang lengkap. Dahulu ayah Daria juga seorang buruh pabrik, namun sejak insiden kecelakaan yang membuat lengan ayahnya putus, ayah Daria dirumahkan dengan kompensasi yang tak seberapa.

Kini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari orang tua Daria setiap pagi berjualan nasi kuning di depan gang. Penghasilan dari sana tentu saja tak cukup, untuk itulah Daria juga saban bulan mengirimkan uang untuk membantu kehidupan mereka.

Basa-Basi Hypocrisy

Suatu ketika Daria melihat pimpinan perusahannya tampil di salah satu stasiun TV daerah. Hal itu tak mengherankan baginya mengingat sang Bos bukan kali pertama tampil di sana. Usianya yang belum genap 30 tahun tapi sudah mempunyai lebih dari seribu karyawan membuat dia menjadi sosok idola lokal. Terlebih lagi sampai saat ini dia masih lajang membuat banyak kaum Hawa membidiknya.

Dalam sebuah perbincangan di stasiun TV tersebut, si Bos mengaku di usianya yang terhitung muda dia membanggakan diri lantaran telah berhasil menciptakan lebih dari seribu lapangan kerja. Namun mendengar ucapan sang Bos ditambah gayanya yang menurut Daria kelewat percaya diri, dia justru bergumam bahwa menurutnya menciptakan ribuan lapangan kerja namun mengupah pekerjanya dengan gaji murah bukanlah sebuah prestasi. Itu merupakan "sebuah perbudakan dengan gaya".

Menciptakan lapangan kerja namun menggaji para pekerja dengan upah yang untuk memenuhi "kebutuhan hidup yang layak" saja tidak cukup merupakan eksploitasi. Daria yakin ketika mengutarakan hal itu di depan publik akan menuai banyak kontroversi. Sejumlah pihak akan menganggap semua itu "bergantung pada gaya hidup," pihak lain bilang "cukup tidak cukup itu hanya masalah kepandaian kita dalam bersyukur".

Tapi kendati Daria tak pernah mengenyam bangku kuliah, dia dibekali kemampuan bernalar yang cukup tinggi ketimbang teman-teman di pabriknya. Hal itu terbaca kala masa-masa awal Daria hijrah ke kota dan menjadi buruh. 

Saat itu selang tiga bulan diterima kerja, kawan-kawan di pabriknya menuntut kenaikan upah buruh. Bertepatan dengan May Day, ribuan buruh tumpah ke jalan meminta supaya gaji buruh dinaikkan.

Demo besar-besaran itu berujung rusah, massa buruh banyak yang kena pukul aparat. Sebagian dari mereka bahkan diamankan polisi karena dianggap provokator.

Daria saat itu menjadi satu dari ribuan buruh yang turun ke jalan untuk mendesak pemerintah menaikkan upah minimum para  buruh. Usaha Daria dan ribuan buruh lainnya tampaknya membuahkan hasil, tepat awal tahun upah mereka meningkat 5 persen.

Di saat buruh lain menyambut dengan gempita kenaikan upah tersebut, Daria justru sebaliknya. Ia mengeja cukup lama untuk membandingkan kenaikan harga berbagai rupa barang dengan meningkatnya upah buruh.

Perempuan yang terkenal periang itu menghitung dengan saksama pengeluarannya dalam sebulan pascakenaikan upah minimum. Hasilnya ia bandingkan dengan pengeluaran di bulan-bulan sebelumnya. Dari analisis sederhana itu, Daria menemukan bahwa pengeluarannnya meningkat 10 persen dibanding sebelum ada kenaikan upah minimum.

Dari sana ia menarik kesimpulan bahwa kenaikan upah hanya kamufalse untuk menutupi kenaikan haraga barang-barang. Mayoritas buruh, menurut Daria tak menyadari siasat ini. Mereka justru gembira di saat penghasilan sesungguhnya mereka mengalami penurunan.

Dorong Wanita Bekerja

Ilustrasi: Pxhere.com

Belenggu tradisi beserta agama dianggap menjadi faktor utama bagi kaum Hawa untuk bekerja. Tapi saat ini semua itu dibongkar, wanita bekerja bukan lagi hal tabuh di masyarakat kita.

Citra "wanita karier" bahkan dianggap lebih mulia ketimbang mereka yang kesehariannya mengurusi rumah tangga. Tercipta dogma di tengah masyarakat bahwa wanita yang bekerja memiliki kasta lebih tinggi dari sesama kaumnya yang memilih tinggal di rumah. Hal ini cukup ironis, di mana di saat aktivis perempuan mendorong wanita untuk bisa setara dengan pria tapi di saat yang sama wanita yang memilih tinggal di rumah justru dipandang menjadi kelas "nomor dua".

Munculnya pandangan semacam ini di tengah benak publik amat disayangkan. Mengingat peran wanita yang memilih "tetap di rumah" tak kalah penting bahkan jauh lebih penting ketimbang peran mereka di sektor publik. Dikotomi seperti ini justru kontraproduktif dengan semangat "pemberdayaan wanita". 

Daria membaca bahwa maraknya perempuan bekerja lebih banyak didorongan bukan atas kehendak pribadi, namun lebih kepada tuntutan hidup yang kian mengimpit.  Daria tak habis pikir jika mengingat wanita yang sering kali dari para istri pejabat mendorong kaumnya sesama perempuan untuk bekerja. 

Dorongan serupa juga diembuskan oleh mereka yang melabeli diri sebagai aktivis perempuan. Padahal menurut Daria jika dirinya dilahirkan sebagai anak orang kaya, ia lebih memilih menghabiskan waktu bersama anaknya ketimbang setiap hari bergelut dengan deru mesin pabrik.

Daria menyakini bahwa perempuan layak mendapatkan hak dan penghormatan. Tapi mendorong kaumnya untuk bekerja menurut dia sesuatu yang tak masuk akal. Bagaimana tidak, pengalamannya di pabrik selama sekian tahun membawanya untuk memahami betul bagaimana tak layaknya tempat itu bagi kaum Hawa.

Pekerja perempuan yang setiap saat bercucuran keringat adalah pemandangan biasa yang sering dilihatnya. Menahan letih bahkan kerinduan dengan si buah hati adalah makanan biasa bagi mereka. 

Menurut pikiran Daria, daripada mendorong wanita untuk bekerja mengapa mereka tak meminta agar gaji di negeri ini bisa menghidupi paling tidak satu keluarga. Daria mencontohkan gaji suaminya yang hanya setara dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Dengan istri dan anak yang masih balita saja menurut hitung-hitungan Daria gaji suaminya tak cukup. Apalagi ditambah mereka berdua dipaksa turut menghidupi keluarganya di rumah.

Daria acap kali mengeluhkan hitungan yang dipakai pemerintah untuk menentukan upah minimum kepada teman-temannya. Tapi mereka hanya menjawab "syukuri saja apa yang ada".

Daria merasa ada yang ganjil dengan penggunaan kalimat tersebut. Daria mengakui bahwa "syukur" adalah sikap wajib yang mesti dimiliki setiap manusia. Namun dalam konteks itu menurutnya serasa ada penyalahgunaan penggunaan kalimat syukur.

Menurut Daria syukur tidak boleh menolelir adanya prilaku yang dianggapnya sudah menjurus ke arah penindasan. Daria terkadang penasaran andai Nabi Muhammad, tokoh idolanya hidup di era ini, maka apa yang akan beliau lakukan melihat sistem upah minimum yang untuk membiayai kebutuhan hidup satu keluarga saja tak cukup.

Padahal menurut Daria dirinya sudah begitu sederhana. Sejak kali pertama menikah hingga saat ini Daria merasa tak pernah beli makanan di luar. Untuk kebutuhan makan sehari-hari bagi keluarga kecilnya, Daria memilih untuk memasaknya sendiri. 

Dia paling anti dengan membeli makan di luar karena bisa menguras uang belanjanya. Sebagian perbandingan belanja lauk pauk untuk dua hari Daria hanya merogoh Rp 70 ribu. Sementara jika harus beli di luar angkanya bisa membengkang 180 ribu untuk dua hari. Dengan asumsi satu kali makan untuk satu orang Rp 15 ribu. Ini belum menghitung kebutuhan untuk anaknya.

Menaikkan Upah Minimum Suami

Daria dalam pikirannya tetap bersih kukuh bahwa mestinya mereka yang mendukung pemberdayaan perempuan juga harus menyuarakan agenda utama untuk menaikkan upah para pekerja dengan standar yang layak. UMR yang selama ini menjadi patokan banyak perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerja, menurut Daria ditafsirkan secara keliru. 

Huruf M dalam UMR mewakili kata "minimum", secara bahasa jelas minimum bermakan paling sedikit atau paling rendah.

Namun fakta ini seakan digerus oleh opini umum bahwa UMR samadengan upah standar. Padahal standar dengan minimum jelas jauh berbeda. Minimum dalam UMR adalah biaya minimal yang dikeluarkan oleh seseorang untuk bisa menjalani hidup di suatu tempat selama sebulan.

Maka ketika seseorang bicara mengenai UMR Cikarang atau UMR DKI Jakarta, maka dia bukan sedang membahas standar biaya hidup di Cikarang atau Ibu Kota. Melainkan Biaya paling minimal yang bisa dikeluarkan untuk menopang hidup di tempat tersebut.

Maka, pikir Daria amat aneh jika Indonesia memberlakukan UMR secara merata tanpa memandang apakah pekerja ini sudah mempunyai anak dan istri. Karena pada dasarnya UMR hanya menghitung kepala bukan keluarga.

UMR, kata Daria telah memaksa dengan sistematis suami-istri di Indonesia untuk bekerja. Supaya bisa menghidupi keluarga mereka. Amat malang bagi perempuan tinggal di negeri ini, pikir Daria dalam hatinya.