Sekongkol Wahabi dengan Leluhur Kerajaan Arab

Ilustrasi: Pixabay.com

 

Frasa “Wahabi” belakangan santer terdengar. Kata yang merujuk pada salah satu paham dalam keagamaan ini melekat dengan wajah Kerajaan Arab Saudi. Lantas bagaimana sebetulnya relasi antara Saudi dengan Wahabi?

 

Wahabi atau Wahabisme merujuk pada suatu aliran dalam Islam yang dibangun Muhammad bin Abdul Wahab (1703-87). Abdul Wahab dibesarkan di Uyaynah, sebuah daerah oasis di selatan Najd.

 

Di sana Abdul Wahab sempat mengenyam pendidikan bersama kakeknya untuk mempelajari mazhab Hambali, salah satu dari empat mazhab dalam Islam Suni.

 

Ketika menginjak remaja, Abdul Wahab meninggalkan kampung halamannya guna menimba ilmu ke guru lain. Ia merantau ke Madinah, sampai dengan ke Iraq dan Iran.

 

Pengelanaan Abdul Wahab ke sejumlah negeri membentuk idenya soal ketauhidan atau keesaan Allah Swt. Zaman itu praktik-praktik yang menurut Abdul Wahab sebagai bentuk penyekutuan terhadap Tuhan, marak dilakukan.

 

Semisal yang dilakukan sejumlah kaum Syiah dengan menziarahi kuburan imam mereka demi meminta berkat. Hal yang sama juga ditemui pada sejumlah suku di Jazirah Arab. Mereka mendatangi kuburan, pohon, batu ataupun gua demi meminta rahmat.

 

Praktik seperti ini begitu mengganggu Abdul Wahab. Jelang akhir dekade 1730-an, Abdul Wahab pulang ke kota Huraymila di Najd dan mulai menulis dan berkhotbah melawan praktik populer Syiah dan kepercayaan lokal.

 

Penekanan dakwah Abdul Wahab adalah mengenai tauhid, di mana Allah Swt tidak memberi kuasanya di dunia lewat perantara. Sehingga tak seorang pun layak dipuja selain Tuhan Sang Maha Esa.

 

Dari sana para pengikut Abdul Wahab menjuluki dirinya sebagai “Al Muwahidun” atau bermakan “sang pengikut tauhid.” Akan tetapi penentang mereka menyebut mereka sebagai "Wahabi” atau "pengikut Muhammad bin Abdul Wahab," yang memiliki konotasi peyoratif.

 

Ketika dakwah Abdul Wahab mulai berkembang, dia mencari pemimpin lokal dan berusaha meyakinkan mereka bahwa ada masalah dalam praktik ajaran Islam di tengah umat.

 

Dia menyebut dirinya sebagai "pembaru" dan mencari tokoh politik yang mungkin dapat menyebarkan gagasannya kepada khalayak yang lebih luas.

 

Namun di Huraymila, Abdul Wahab miskin dukungan politik. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Uyaynah, tempat dia dibesarkan.

 

Di sana Abdul Wahab memenangkan hati sejumlah pemimpin lokal. Uyaynah, bagaimanapun, dekat dengan Al Hufuf, yakni salah satu dari pusat-pusat Syiah di Arab timur.

 

Pemimpin di sana jelas terkejut dengan nada anti-Syiah dari isi ceramah Abdul Wahab. Alhasil dia tidak menuai popularitas di tempat itu.

 

Dia kemudian meninggalkan Uyaynah menuju Ad Diriyah, tak jauh dari kota yang kini dikenal sebagai Riyadh. Sebelumnya Abdul Wahab telah melakukan kontak dengan Muhammad bin Saud [Muhammad bin Saud Al Muqrin], pemimpin di Ad Diriyah saat itu.

 

Dia juga sempat melakukan kontak dengan dua saudara laki-laki Muhammad bin Saud yang pernah menemaninya ketika dia menghancurkan makam suci di sekitar Uyaynah.

 

Ketika Abdul Wahab tiba di Ad Diriyah, pihak Al Saud telah siap mendukungnya. Tahun 1744, keduanya bersumpah secara Islam di mana mereka berjanji untuk bekerja sama mendirikan negara yang diperintah menurut prinsip-prinsip Islam.

 

Keduanya membentuk aliansi yang diresmikan melalui pernikahan putri Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Abdul Aziz, putra dan penerus dari Muhammad bin Saud.

 

Sampai saat itu, Al Saud telah diterima sebagai pemimpin suku yang otoritasnya didasarkan pada aturan yang sudah berlangsung lama namun belum baku.

 

Muhammad bin Saud mulai memimpin pasukan ke kota-kota Najd dan desa-desa untuk membasmi berbagai praktik yang dianggap sebagai bentuk kemusyrikan.

 

 

Sampai pada 1765, pasukan Muhammad bin Saud telah mendirikan Wahabisme, dan dengan itu Al Saud memegang otoritas politik atas sebagian besar Najd.

 

Sepeninggal Muhammad bin Saud pada 1765, putranya yang bernama Abdul Aziz, melanjutkan gerakan ini. Pada 1802, mereka menyerang dan menjarah Karbala yang kini masuk dalam wilayah Irak. Karbala menjadi salah satu pusat keagamaan Syiah.

 

 

Tak berhenti sampai di sana, mereka melanjutkan untuk  menguasai kota-kota Suni di Hijaz.  Di kota-kota tersebut, mereka menghancurkan lambang kemusyrikan berupa kuburan dan sejenisnya yang menjadi tambatan bagi orang meminta berkah.

 

Dalam menghancurkan benda-benda yang menjadi fokus ritual tersebut, para Wahabi berusaha meniru penghancuran terhadap kaum pagan oleh Nabi Muhammad Saw ketika kembali memasuki Mekkah pada tahun 630 M.

 

Laku ini memicu kekhawatiran dunia Islam di sekitarnya. Utamanya ketika mereka menyerang Hijaz. Bagaimana pun tempat itu merupakan simbol penting bagi Kekhalifahan Utsmaniyah dan entitas itu menolak menyerahkan otoritas Hijaz terhadap penguasa lokal.

 

Namun begitu Utsmaniyah dalam kondisi mandul karena pasukan mereka yang dalam keadaan lemah. Karenanya, Utsmaniyahi mendelegasikan tugas untuk merebut kembali Hijaz kepada Muhammad Ali, seorang komandan semi-independen garnisun mereka di Mesir.

 

Muhammad Ali, pada gilirannya, menyerahkan pekerjaan itu kepada putranya Tursun, yang memimpin pasukan ke Hijaz pada tahun 1816. Muhammad Ali nanti bergabung dengan putranya untuk memimpin pasukan secara langsung.

 

Abdul Wahab sendiri telah wafat sejak 1792. Sementara Abdul Aziz (Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud], putra Muhmmad bin Saud wafat tak lama sebelum Mekah direbut pasukan Muhammad Ali dan Tursun.

 

Trah kepemimpinannya diteruskan oleh sang anak, Al Saud [Saud bin Abdul Aziz]. Al Saud juga akhirnya wafat pada 1814, sehingga membuat tampuk kekuasaan dipegang anaknya yang bernama Abdullah [Abdullah bin Saud].

 

Abdullah akhirnya turut menghadang pasukan Mesir yang dipimpin Tursun bersama Muhammad Ali. Pasukan Tursun pun segera merebut Mekah dan Madinah.

 

Sementara itu, Abdullah memilih untuk mundur ke benteng keluarga di Najd. Muhammad Ali memutuskan untuk mengejarnya ke sana. Ia mengirim pasukan tambahan di bawah komando putranya yang lain, bernama Ibrahim.

 

Di sana Wahabi dan Abdullah berhasil bertahan selama dua tahun melawan pasukan dan persenjataan Mesir yang unggul. Namun pada akhirnya, Wahabi terbukti bukan tandingan pasukan Mesir, dan Ad Diriyah bersama Abdullah di dalamnya jatuh ke tangan Utsmaniyah pada 1818.

 

 

Para ahli kerap membagi tiga periode sejarah modern Arab. Yang pertama dimulai dengan aliansi antara Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab dan diakhiri dengan penangkapan Abdullah oleh pasukan Utsmaniyahi.

 

 

Kedua periode meluas dari titik ini hingga munculnya Abdul Aziz bin Saud, pendiri negara modern Arab Saudi. Dan yang ketiga terdiri dari pendirian dan sejarah Kerajaan Saudi saat ini.

 

Referensi

 

Federal Research Division. Saudi Arabia: A Country Study. Amerika Serikat (AS): Library of Congress, 1992.

 

James Wynbrandt. A Brief History of Saudi Arabia. Infobase Publishing, 2010.

Uyghur: Tanggung Jawab Moril Bangsa Indonesia

Ilustrasi: Pixabay.com

Setiap negara dibangun di atas landasan kedaulatannya masing-masing. Kedaulatan secara sederhana dipahami sebagai kebebasan suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahannya masing-masing.

Kedaulatan sudah ada bahkan sebelum munculnya konsep negara-bangsa. Kedaulatan melekat dalam setiap bentuk pemerintahan, seperti juga dalam sistem kerajaan pra-nation-state.

Kedaulatan merupakan otoritas dari suatu negara untuk mengurusi urusan internalnya masing-masing. Intervensi dari pihak luar, terlebih lagi pihak yang tidak mempunyai kepentingan dengan suatu pemerintahan tersebut jelas tidak dibenarkan. Hal itu merupakan asumsi dasar dari kedaulatan secara superfisial.

Penegakan kedaulatan suatu negara bukan tanpa tantangan. Terlebih lagi di era yang menghendaki penyebaran informasi begitu cepat merambah ke penjuru dunia. Jika ada sesuatu yang dilakukan oleh suatu negara--meskipun di dalam wilayah negaranya--, dan menurut 'pakem' atau norma internasional bertentangan, maka tekanan terhadap negara itu akan banyak disuarakan. Tidak terkecuali dengan apa yang dilakukan oleh otoritas China terhadap komunitas Muslim Uyghur.

Seperti telah banyak diketahui bahwa pemerintah China memembuat kemp detinasi bagi kurang lebih satu juta komunitas Muslim Uyghur di wilayah timur negara itu. Bagi kita yang memang belum memahami secara jernih akar filosofis dari mengapa banyak yang menekan China terkait isu tersebut, maka tulisan ini adalah jawabannya. Dan, bagi kalian yang "menentang" kecaman publik secara luas terhadap prilaku pemerintah China karena berdalih bahwa "itu urusan internal China", maka baca coretan ini hingga selesai.

Penegakan Akan Nilai

Aktivitas hubungan suatu negara pada dasarnya mirip seperti aktivitas seorang manusia. Hal ini dapat dipahami mengingat negara dijalankan oleh sekumpulan manusia bukan robot. Layaknya manusia, negara dalam berhubungan terikat dalam suatu norma dan tata aturan yang berlaku secara internasional. Hanya saja yang memebedakan adalah bahwa negara tidak memiliki institusi yang dapat menghukum jika ia melanggar aturan tersebut, sedangkan manusia ada, yakni institusi yang dibuat oleh negara. Hal tersebut lazim disebut sebagai 'anarki'. Karena tidak ada institusi di atas negara yang berhak dan punya otoritas untuk menghukum negara.

Namun meskipun negara hidup dalam lingkungan yang anarki, bukan berarti negara tidak bisa dihukum. Ada beberapa mekanisme penghukuman oleh aktor yang pada dasarnya tidak mempunyai otoritas, misalnya saja sanksi ekonomi atau tekanan publik internasional. Serupa dengan manusia, jika seorang individu melanggar norma yang tingkatannya cukup berat, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial oleh orang-orang di sekitarnya (masyarakat). Namun yang menjadi pertanyaan norma apa yang berlaku bagi suatu negara?

International Order

Pasca kemenangan blok Sekutu atas blok Poros dalam Perang Dunia II yang telah terjadi lebih dari 70 dasawarsa yang lalu, menjadikan mereka sebagai pemain dominan dalam perpolitikan internasional. Blok Poros yang terdiri dari pemain utama seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan juga Uni Soviet kala itu mengusung norma yang terlahir dari rahim peradaban Barat, yakni demokrasi-kapitalis dan komunisme ala Soviet.

Demokrasi-kapitalis dan komunisme sebenarnya berbeda, namun keduanya bersatu dalam Perang Dunia II demi melawan Nazisme--terlebih lagi fasisme--yang dikembangkan oleh Adolf Hitler dari Jerman selaku negara yang tergabung kedalam blok Poros. Dan setelah Blok Poros yang mempunyai dua ideologi tersebut menang melawan fasisme-Nazisme, kemudian keduanya (demokrasi-kapitalis dan komunisme) saling berkompetisi untuk menyebarkan nilai-nilainya.

Demokrasi-kapitalis diwakili oleh Amerika, sedangkan komunisme diwakili oleh Uni Soviet, selama empat dasawarsa saling berkompetisi menjadi dominator dalam konstalasi perpolitikan internasional. Singkatnya, kopetisi dimenangkan oleh demokrasi-kapitalis saat di akhir dekade 1980-an, Uni Soviet sekarat dan akhirnya runtuh di tahun 1989. Keruntuhan Uni Soviet selaku pengusung komunisme banyak dilihat sebagai keruntuhan ideologi komunisme itu sendiri. Komunisme berakhir--meskipun belum mati sepenuhnya karena idenya masih melekat di pikiran beberapa orang--dan meninggalkan demokrasi-kapitalis yang menurut Francis Fukuyama sebagai ideologi akhir dalam perkembangan sejarah umat manusia atau ideologi final.

Demokrasi-kapitalis memiliki sekumpulan perangkat nilai yang saat ini menjadi nilai universal bagi negara-negara di dunia. Nilai tersebut salah satunya ialah Hak Asasi Manusia (HAM) atau human rights. Sebagai negara yang mengaku demokratis, Indonesia juga mengakui nilai HAM. Bahkan nilai ini diatur dalam undang-undang di negara kita.

HAM mempunyai begitu banyak turunan nilai lainnya. Namun secara umum, nilai HAM dipahami secara sederhana sebagai nilai apa saja yang menghargai harkat dan martabat seorang manusia--nilai kemanusiaan.

Mencederai Kemanusiaan

Tidak perlu investigasi mendalam untuk bisa mengetahui bahwa China melakukan pelanggaran HAM atas aksinya terhadap Muslim Uyghur. Klaim deradikalisasi oleh negara tersebut tidak lebih dari alasan baginya untuk meredam kecaman publik internasional. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah suatu bentuk penghhianatan akan nilai kemanusiaan.

Sama seperti seorang individu yang melanggar suatu norma sosial di tengah-tengah masyarakat, China juga demikian. Ia melanggar nilai kemanusiaan, dan sudah suatu konsekuensi bagi setiap aktor internasional yang melanggar nilai tersebut pasti akan mendapat kecaman, baik dari publik maupun dari aktor politik lain yang setara (negara).

Bagi China, sanksi yang diterimanya cukuplah ringan. Mengingat banyak negara yang tidak berkutik menghadapi raksasa ekonomi ini. Andaikata tindakan yang sama dilakukan oleh negara 'powerless' seperti halnya Iraq, Iran atau juga Libya, maka sanksi yang didapatkan pasti akan lebih berat, bisa sampai penyerbuan (invasi) oleh negara lain (Amerika dan sekutunya).

Dalih Kedaulatan

Tekanan publik dan aktor internasional terhadap negaranya dianggap oleh China sebagai bentuk intervensi pihak luar terhadap urusan domestiknya. Bahkan pemerintah Indonesia juga bersikap demikian, hal ini disempaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Dalam sebuah acara di Hotel Fairmont, Jakarta (CNN Indonesia, 17/12/2018), Kalla menegaskan bahwa dirinya menentang penindasan komunitas Muslim Uyghur di China. Kendati demikian, Kalla juga mengatakan bahwa 'pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur terkait permasalahan yang terjadi, dan hal itu menjadi urusan dalam negeri pemerintah China'.

Dalih kedaulatan menjadi senjata utama rezim komunis China untuk menghindari tekanan publik dan aktor-aktor internasional. Pemerintah Indonesia pun seakan tergiring kedalam opini yang dikembangkan oleh China dengan mengatakan hal yang senada dengan yang disampaikan oleh pemerintah China. Pernyataan yang dikatakan oleh Jusuf Kalla bagi saya cukup disayangkan. Pernyataan ini akhirnya memantik opini di tengah-tengah umat Muslim di Indonesia bahwa pemerintah telah berlepas tangan atas penindasan yang dialami oleh saudara Muslimnya di Xinjiang.

Dalih Tertolak

Klaim menjaga kedaulatan dalam konteks isu Uyghur pada dasarnya telah tertolak. Hal ini disebabkan karena tindakan China yang telah secara sengaja melanggar norma kemanusiaan terhadap warga negaranya sendiri. Jika hal ini dibenturkan dengan konsep "tanggung jawab untuk melindungi/responsibility to protect", maka konsep kedaulatan akan runtuh.

Secara singkat responsibility to protect (R2P) dipahami sebagai sebuah konsep norma yang menyatakan bahwa kedaulatan bukan hak mutlak dan negara kehilangan sebagiannya apabila negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan dan pelanggaran HAM massal. R2P akan digunakan tatkala suatu pemerintahan melakukan kejahatan HAM massal, seperti kejahatan perang, genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap aktor dalam politik internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga sipil dari berbagai kejahatan HAM tersebut, namun dalam konteks ini aktor tersebut adalah negara.

Emberio R2P muncul berawal dari keresahan para aktor politik internasional melihat berbagai pelanggaran HAM massal yang dilakukan oleh suatu pemerintah terhadap rakyatnya. Konsep ini berakar dari asumsi "hak untuk mengintervensi" dan tanggung jawab "kemanusiaan". Hak untuk mengintervensi urusan domestik (kedaulatan) negara lain muncul tatkala pemerintah dalam suatu negara gagal dalam melindungi rakyatnya dari kekerasan komunal. Jika situasi ini terjadi, maka berbagai aktor politik internasional (negara) memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk melindung warga negara di suatu negara yang pemerintahannya melakukan kekerasan komunal tersebut. Atau dengan kata lain, setiap negara yang beradab mempunyai tanggung jawab kemanusiaan untuk melindungi manusia di seluruh dunia tanpa terbatas oleh sekat-sekat kedaulatan (universalitas kemanusiaan).

R2P dalam Panggung Sejarah Islam

Jika kita meninjau kembali dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, maka kita tahu bahwa R2P secara prinsipiil sebenarnya tidak begitu asing. Pada masa kekuasaan Khalifah al-Mu'tashim Billah yang merupakan khalifah kedelapan Dinasti Abbasiyah, terjadi peristiwa heroik yang menggambarkan R2P dalam sejarah Islam.

Kota Amurriyah merupakan sebuah kota di pesisir. Kala itu kota tersebut dikuasai oleh Romawi. Terdengar kabar oleh Khalifah al-Mu'tashim bahwa seorang Muslimah (wanita Muslim) ditawan oleh bala tentara Romawi di kota itu. Wanita itu mengatakan, "Wahai Muhammad, Wahai Mu'tashim!". Setelah Khalifah al-Mu'tashim mendengar kabar tersebut, ia dan pasukannya langsung menunggangi kuda untuk menuju ke kota tersebut. Muslimah tersebut akhirnya berhasil dibebaskan dan kota Amurriyah juga akhirnya dikuasai oleh Khalifah al-Mu'tashim.

Kisah heroik R2P dalam sejarah Islam lainnya juga terjadi di Andalusia. Kisah ini terjadi pada era kepemimpinan Sultan al-Hajib al-Manshur dari Daulah Amiriyah di Andalusia. Kala itu Daulah Amiriyah menyiapkan pasukan di gerbang masuk Kerajaan Navarre demi menyelamatkan tiga Muslimah yang ditawan di sana.

Kisah dimulai tatkala utusan dari Daulah Amiriyah pergi ke Kerajaan Navarre. Sang utusan berjalan berkeliling bersama raja Navarre, ia kemudian menemukan tiga Muslimah ditawan di dalam sebuah Gereja di sana. Mengetahui hal tersebut, utusan Sultan al-Hajib tersebut marah besar dan ia melaporkan kejadian tersebut kepada sang sultan.

Mendengar hal tersebut, Sultan Hajib langsung mengirimkan pasukan besar demi menyelamatkan tiga wanita Muslim tersebut. Raja Navarre begitu kaget ketika melihat begitu banyak jumlah pasukan Muslim mengepung kerajaannya. Ia pun berkata, "Kami tidak tahu untuk apa kalian datang, padahal antara kami dengan kalian terikat perjanjian untuk tidak saling menyerang." Dari pihak pasukan Muslim menjawab bahwasanya Kerajaan Navarre telah menawan tiga orang wanita Muslim. Pihak Kerajaan Navarre membalas bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui akan hal tersebut. Setelah tiga wanita itu dibebaskan, pihak Kerajaan Navarre pun menulis surat permohonan maaf atas tragedi tersebut dan perang urung meletus.

Tanggung jawab kemanusiaan lebih jauh dicontohkan oleh Sultan Abdul Majid I, yang merupakan seorang khalifah dari Kekhilafahan Ottoman yang berkuasa pada periode 1823-1861. Pada masa di antara tahun 1845 hingga 1852, terjadi tragedi yang dikenal dengan sebutan 'Great Famine/Great Hunger' atau Kelaparan Besar yang merupakan suatu periode di mana terjadi kelaparan, wabah penyakit, dan migrasi secara massal di Irlandia.

Tragedi yang dalam bahasa Irlandia dikenal dengan sebutan 'an Gorta Mor' ini dipicu oleh kegagalan pertanian kentang yang merupakan bahan makanan pokok di sana kala itu. Diperkirakan satu juta orang terbunuh dan satu juta orang lagi terapaksa meninggalkan tanah airnya demi menghindari wabah kelaparan mematikan tersebut. Di tengah-tengah horor yang mematikan tersebut, Kekhilafahan Ottoman datang untuk memberi bantuan kepada rakyat Irlandia.

 Sultan Abdul Majid I

Ilustrasi: Wikimedia.org

Sultan Abdul Majid I menyatakan niatnya untuk memberi bantuan kepada rakyat Irlandia sejumlah £10.000, namun Ratu Victoria kala itu mengintervensi dan meminta kepada sang sultan untuk hanya memberikan bantuan sejumlah £1.000. Hal ini dikarenakan sang ratu telah memberikan bantuan sejumlah £2.000 kepada Irlandia. Namun meskipun begitu, sang sultan juga secara rahasia mengirimkan empat hingga lima kapal yang penuh dengan bahan makanan kepada Irlandia. Inggris berusaha memblokade kapal penuh makanan tersebut, namun kapal-kapal tersebut berlayar ke arah Sungai Boyne (An Bhoinn/Abhainn na Boinne) dan membongkar muatan penuh bahan makanan tersebut di Dermaga Drogheda (Droichead Atha).

Sultan Abdul Majid I telah mengejawantahkan semangat yang terkandung dalam prinsip R2P meskipun R2P sendiri belum dicetuskan kala itu. Sultan dan rakyat Ottoman tanpa memandang suku, ras, apalagi agama dengan besar hati memberikan bantuan kepada rakyat Irlandia yang sama sekali berbeda secara identitas dengannya. Meskipun upayanya untuk membantu Irlandia dihalangi oleh Inggris, namun sultan tidak patah arang den lepas tangan untuk membantu. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa semangat R2P sudah hadir dalam panggung sejarah Islam jauh sebelum ia dicetuskan pada era modern.

Beberapa penggalan kisah di atas memamang tidak menggambarkan R2P seperti yang kita pahami saat ini. Namun begitu, di antara kisah-kisah tersebut terdapat prinsip yang sejalan dengan R2P, yakni melindungi "manusia" dan tanggung jawab institusi politik (kerajaan/negara) untuk menjamin perlindungan terhadap manusia.

Amanat Kemanusiaan dalam Dasar Negara

Konstitusi Indonesia dibuat tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan di dalamnya. Dalam alenea ke-empat Pembukaan UUD'45 RI termaktub secara jelas bahwa negara ini ikut bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan 'kemerdekaan, perdamaian abadi (perpetual peace), dan keadilan sosial'.

Amanat konstitusi tersebut jelas memaksa bangsa Indonesia untuk terlibat ke dalam kancah internasional untuk menegakkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Namun semua itu bisa terjadi tatkala pemerintah memiliki kemauan politik untuk menjalankannya. Jika tidak, maka komitmennya terhadap konstitusi sudah selayaknya dipertanyakan.

Suara Penolakan

Tidak semua pihak atau aktor politik internasional mendukung prinsip R2P. Beberapa dari mereka menganggap bahwa kedaulatan suatu negara harus tetap dihargai tanpa memandang kondisi dan situasi. Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung kedalam regionalisme ASEAN (Association South East Asia Nations) termasuk kubu yang berada di barisan para penolak R2P tersebut.

ASEAN memiliki prinsip yang menolak segala bentuk intervensi atas kedaulatan suatu negara. Prinsip ini dikenal dengan nama 'Non-Interference Principle' atau prinsip non-intervensi. Prinsip ini merupakan fondasi bagi kerja sama di antara negara-negara ASEAN. Prinsip non-intervensi dinyatakan dalam Treaty of Amity and Cooperation ASEAN February 27, 1976.

Pada tahun 1997 suara untuk memodifikasi prinsip non-intervensi di ASEAN mulai terdengar. Tepatnya pada Juli 1997, Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kala itu meminta ASEAN untuk mengadopsi prinsip "constructive intervention" di Kamboja. Satu tahun kemudian, Menteri Luar Negeri Thailand kala itu, Surin Pitsuwan menganggap bahwa prinsip non-intervensi ASEAN harus diganti dengan "constructive intervention" tatkala masalah domestik dalam suatu negara anggota ASEAN mengancam stabilitas regional. Surin kemudian mengembangkanya menjadi "flexible engagement".

  ASEAN Region

Ilustrasi:Wikimedia.org

Flexible engagement merupakan terobosan terbaru kala itu untuk perubahan cara diplomasi di ASEAN. Secara sederhana flexible engagement merupakan perbincangan yang dilakukan antar negara-negara ASEAN demi mendiskusikan masalah-masalah domestik negara-negara tersebut tanpa maksud mengintervensi urusan domestik mereka. Proposal "flexible engagement" Thailand didukung oleh Filipina, namun proposal ini mendapat kritikan pedas dari Myanmar dan ditolak oleh Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Dan akibatnya, prinsip non-intervensi sampai saat ini masih menjadi pedoman bagi negara-negara ASEAN. Hal inilah yang menyebabkan tidak berkutiknya negara-negara ASEAN terhadap beberapa isu kemanusiaan yang terjadi di wilayah kedaulatan sesama anggotanya. Bagi negara-negara ASEAN, intervensi jelas tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip yang selama ini mereka emban, yakni prinsip saling menghormati dan menghargai kedaulatan sesama anggotanya. Konsep itu dikenal dengan nama 'ASEAN Way'.

Selain itu, R2P juga mendapat kritikan pedas secara praktikal. Hal ini dikarenakan nafsu AS dan para sekutunya untuk menacapkan pengaruhnya di Libya. Intervensi ke Libya pada 2011 merupakan contoh paling baru dari pengejawantahan R2P. Kala itu, Kolenel Qaddafi yang merupakan penguasa Libya dituduh melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya sendiri. Oleh karenanya, AS dan sekutunya merasa mempunyai tanggung jawab kemanusiaan untuk menghentikan mimpi buruk di sana. Mereka pun melancarkan serangan udara terhadap basis pertahanan loyalis Qaddafi sampai akhirnya sang kolonel terbunuh di tangan rakyatnya sendiri.

Aksi pongah yang dipertontonkan AS dan sekutunya tersebut membuat publik internasional geram. Dan dari sinilah akhirnya konsep R2P secara praktikal diperdebatkan dan mendapatkan kritikan yang tajam.

Intervensi Kemanusiaan yang Berkemanusiaan

Sejak AS dan sekutunya mencontohkan secara brutal intervensi kemanusiaan di Libya. Prinsip ini akhirnya dipandang jelek oleh sebagian publik internasional. Apa yang dilakukan AS di Libya pada 2011 lalu ternyata justru mendistorsi prinsip mulia dari R2P itu sendiri.

Kita tentu saja tidak sejalan dengan R2P atau intervensi kemanusiaan yang dicontohkan oleh Amerika dan sekutunya, namun bukan berarti kita menolak intervensi kemanusiaan secara keseluruhan. Sebagai bangsa yang masih mengaku beradab dan sebagai bangsa yang mengaku berpakem kepada undang-undang dasarnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita (pemerintah Indonesia) untuk berperan menghentikan berbagai mimpi buruk kemanusiaan. Tidak terkecuali ikut berperan secara aktif untuk menghentikan apa yang menimpa komunitas Uyghur di Xinjiang, China. Dan saya tekankan bahwa itu terjadi jika kita masih mengaku sebagai bangsa yang "beradab".

Yopi Makdori, Grendeng Thinker (Grenthink)

REFERENSI

Anwar Ibrahim (21 Juli 1997). "Crisis Prevention", dalam Newsweek International.

CNN Indonesia (17/12/18). "JK Tolak Penindasan Terhadap Muslim Uighur di China". Diakses melalui: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181217140715-20-354266/jk-tolak-penindasan-terhadap-muslim-uighur-di-china, pada 16/01/2019

Eibhlin O'Neill (29 Desember 2016). "The Story of Turkish Aid to the Irish during the Great Hunger". Diakses melalui: https://www.transceltic.com/blog/story-of-turkish-aid-irish-during-the-great-hunger, pada 18/01/2019

Gareth Evans (2008). "The Responsibility to Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All". Washington, D.C.: Brookings Institution Press

Hidayatullah (27/02/2015). "Beginilah Islam Membela Para Muslimah". Diakses melalui: https://m.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2015/02/27/39594/beginilah-islam-membela-para-muslimah.html, pada 17/01/2019

Linjun WU. "East Asia and The Principle of Non-Intervention: Policies and Practices." Maryland Series in Contemporary Asia Studies. Number 5-2000 (160).

Ruben Reike. "Libya and Responsibility to Protect: Lessons for the Prevention of Mass Atrocities." St. Antony's International Review. Vol 8, No. 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaruh Iran Begitu Kecil untuk Bisa Mengendalikan Houthi [Bukan Suni-Syiah]

Ilustrasi: Pxfuel.com

Yopi Makdori

Beberapa pihak yang sekilas melihat konflik di Yaman menganggap bahwa konflik tersebut tentang Saudi dan Iran. Kemudian berangkat dari hal itu, mereka menginterpretasikan dengan dasar yang dangkal bahwa konflik di sana mengenai Sunni dan Syiah. Faktanya memang terdapat dukungan Iran secara politik terhadap kelompok Houthi, namun dukungan finansial dan persenjataan sangatlah terbatas.

Sejak kelompok itu berhasil menduduki Sana'a, Houthi digambarkan sebagai kelompok backing-an Iran dan seketika isu sektarian dihembuskan. Perang disana dipersepsikan sebagai perebutan pengaruh antara Sunni dan Syiah. Hal tersebut dihembuskan oleh berbagai media yang kerap kali menyematkan kata "Syiah" di setiap pemberitaan tentang kelompok ini. Padahal sebelum periode Arab Spring yang juga menimpa Yaman pada 2011 lalu, term Syiah tidak pernah digunakan untuk menjuluki suatu kelompok atau individu di sana.

Selain itu juga, kelompok Houthi tidaklah mengikuti dua belas Imam Syiah seperti Syiah pada umumnya. Kelompok ini malah cenderung lebih dekat kepada Sunni dibandingkan dengan Syiah. Mayoritas kelompok ini memang menganut paham Syiah Zaidiya, namun tidak memiliki ikatan solidaritas dengan komunitas Syiah, seperti layaknya penganut Syiah pada umumnya [1].

Mareike Transfeld dalam artikelnya yang dipublikasikan dalam Tahrir Forum, salah satu kanal dalam The Cairo Review, pada 15 Februari 2017, menyatakan bahwa meskipun dalam kebijakan luar negeri Iran kerap kali mendukung aktor non-negara (non-state actors) demi kepentingan negara itu untuk menjaga ataupun memperluas pengaruhnya, namun kepada kelompok Houthi, dukungan tersebut begitu terbatas, kalau tak mau dibilang sangat minim [2]. Dukungan tersebut sebagian besar hanya dalam bentuk pelatihan militer oleh Iran dan Hizbullah [3].

Laporan dari Conflict Armament Research (CAR), sebuah NGO yang menyoroti isu persenjataan dalam sebuah konflik menyebutkan bahwa pada Oktober 2016, tim investigasi CAR berhasil mendokumentasikan sebuah persenjataan milik pasukan kepresidenan Uni Emirats Arab. Mereka (pasukan kepresidenan) mengklaim bahwa senjata-senjata tersebut didapatkan dari pasukan Houthi yang berhasil mereka lucuti persenjataanya. Beberapa senjata tersebut termasuk Dehlavieh ATGW yang diproduksi Iran pada 2015 dan Kornet ATGW produksi Rusia. Namun demikian, tim investigasi CAR tidak bisa memverifikasi klaim tersebut [4].

Beberapa klaim lain pun sangat sulit untuk dibuktikan, mengingat bahwa Arab Saudi telah melakukan blokade terhadap Yaman sejak ia melakukan intervensi di sana pada Maret 2015 lalu. Blokade yang dilakukan Saudi dan koalisinya terhadap Yaman membuat aktivitas penyelundupan senjata yang masuk ke negara itu begitu sulit terjadi. Klaim yang mengatakan bahwa kelompok ini mendapatkan persenjataan lewat selundupan melalui Oman juga ditentang oleh Sultan Oman [5]. Selain itu, wilayah Yaman yang berbatasan dengan Oman juga merupakan wilayah yang diluar kendali Houthi, maka begitu mustahil kelompok ini mendapatkan persenjataan dari wilayah perbatasan Yaman-Oman. Bantuan yang kentara adalah bantuan dalam bentuk propaganda media massa yang termanifestasi dalam bentuk Al Masirah, stasiun TV yang dikendalikan Houthi. Stasiun TV tersebut disiarkan dari Beirut dan dibantu oleh Hizbollah.

Namun menurut Transfeld [2],  dalam bentuk apapun bantuan Iran kepada Houthi sama sekali tidak mempengaruhi ataupun memberikan andil bagi keputusan Houthi untuk menduduki ibu kota Yaman, Sana'a pada September 2014 lalu. Hal ini diperkuat juga dari sumber diplomatik AS yang juga didukung oleh analis Iran yang kredibel, yang menyatakan bahwa Iran mencegah (dalam bentuk saran) Houthi untuk mengambil alih ibu kota Yaman. Namun kelompok itu tidak mengindahkan seruan Iran tersebut [6]. Transfeld juga menyebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh kelompok itu lebih didominasi oleh dorongan faktor-faktor domestik (local factors). Seperti saat kelompok itu berani untuk menduduki pemerintahan Presiden Abd Rabu Mansour Hadi karena melihat realitas saat itu yang menunjukan bahwa Presiden Hadi tengah menghadapi krisis legitimasi. Perlu diketahui bahwa Presiden Hadi merupakan presiden pengganti Presiden Saleh yang berhasil digulingkan saat peristiwa Arab Spring melanda negeri itu di tahun 2011. Hadi sendiri pernah menjadi wakil presiden di era kepemimpinan Presiden Saleh. Di era Hadi ini inklusivitas politik yang saat itu didambakan oleh rakyat Yaman tidak terpenuhi. Ditambah lagi, kondisi kehidupan yang lebih baik bagi warga Yaman tidak bisa direalisasikan di masa kepemimpinan Hadi.

Krisis legitimasi mulai mendapatkan momentumnya kala pemerintahan Hadi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak kepada rakyat Yaman pada Juli 2014. Kenaikan bahan bakar yang mencapai 90% itu membuat tingkat ketidakpercayaan rakyat Yaman kepada pemerintahnya semakin meningkat tajam. Kondisi semakin diperparah oleh seringnya pemadaman listrik yang menimpa negara itu, dan juga kondisi ekonomi yang semakin memburuk dari hari ke hari. Ditambah lagi, tingkat pengangguran yang tinggi di sana membuat kondisi yang sangat mendukung bagi terjadinya kemarahan terhadap pemerintahan Hadi.

Melihat realitas tersebut, kelompok Houthi menemukan momentumnya. Akhirnya kelompok ini berhasil memanfaatkan kondisi yang terjadi di sana kala itu sebagai sarana untuk memobilisasi massa melawan Hadi. Saat itu, kondisi psikologis rakyat Yaman menganggap bahwa semua oknum di pemerintahan terlibat dalam korupsi, dan satu-satunya kelompok yang tidak dipandang seperti itu hanyalah Houthi. Pada titik inilah kelompok tersebut berhasil menggalang dukungan dari rakyat Yaman.

Houthi juga mendapat dukungan secara tidak langsung dari mantan Presiden Saleh kala itu. Sebelum kemudian Saleh dibunuh oleh kelompok itu beberapa saat yang lalu. Sebelumnya kubu Saleh berada di barisan Houthi, militer yang masih loyal terhadap mantan presiden itu diinstruksikan untuk berperang melawan kubu Hadi bersama Houthi. Bukan hanya sampai di situ, bergabungnya militer loyalis Saleh membuat kelompok itu bisa mengakses persenjataan yang dimiliki oleh kubu loyalis mantan presiden tersebut [7].

Saat Houthi berhasil mengambil alih Sana'a pada 2014, Iran mulai berusaha untuk mendekati dan mempererat hubungan dengan kelompok ini. Di saat yang sama, Houthi juga dikucilkan oleh Barat. Dalam keadaan seperti itu, pastilah Houthi tidak memiliki alternatif lain selain menerima bantuan dari Iran. Memang benar bahwa beberapa saat setelah Houthi menduduki Sana'a salah satu anggota parlemen Iran, Alireza Zakani menyatakan jika Sana'a merupakan kota keempat yang bergabung dengan Revolusi Iran, setelah Beirut, Baghdad, and Damaskus [8]. Pada November 2016 juga, salah satu petinggi pasukan bersenjata Iran menyarankan negaranya untuk mendirikan pangkalan armada laut di Yaman [9]. Namun begitu, itu semua tidak lebih dari hanya sebuah klaim sepihak oleh Republik Islam tersebut.

Maka dengan demikian, Transfeld melihat bahwa pada dasarnya konflik di sana bukanlah mengenai Sunni-Syiah, namun jauh dari itu, konflik di sana tentang pertempuran antara aliansi Saleh-Houthi--sebelum kemudian terpecah ketika Saleh terbunuh--dan Hadi (pemerintah) yang didukung oleh Saudi [2]. Seperti yang telah disebutkan bahwa alasan Houthi mendekat kepada Iran pada dasarnya karena tidak mempunyai alternatif lain, saat Barat mengisolasi mereka, maka aliansi Saleh-Houthi berusaha mendapatkan dukungan dari salah satu kekuatan yang merupakan rival Saudi di sana, yakini Iran. Namun sayangnya, saat ini Houthi bukanlah prioritas bagi Iran--bagi Iran, Houthi dirasa tidak menjamin kesetiaanya terhadap Tehran. Namun dengan semakin intensifnya Washington ikut terlibat di Yaman dengan jastifikasi membendung pengaruh Iran di sana, akhirnya memaksa Houthi untuk mendekat ke kubu Iran.

REFERENSI

[1] Bernard Haykel. [1993]. "Al-Shawkâni and the Jurisprudential Unity of Yemen". Didownload melalui http://www.persee.fr/doc/remmm_0997-1327_1993_num_67_1_1587, pada 27/12/2017

[2] Mareike Transfeld. [15 Februari 2017]. "Iran’s Small Hand in Yemen". Diakses melalui https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/saudi-arabia-is-not-sunni-central/, pada 27/12/2017

[3]"Lebanon’s Hizbollah and Yemen’s Houthis". Diakses melalui https://www.ft.com/content/e1e6f750-f49b-11e4-9a58-00144feab7de, pada 27/12/2017

[4] Conflict Armament Research Report. [November 2016]. "Maritime Interdictions of Weapon Supplies to Somalia and Yemen". Didownload melalui http://www.conflictarm.com/download-file/?report_id=2444&file_id=2445, pada 27/12/2017

[5] Yara Bayoumy dan Phil Stewart. [20 Oktober 2016]. "Exclusive: Iran steps up weapons supply to Yemen's Houthis via Oman - officials". Diakses melalui https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-iran/exclusive-iran-steps-up-weapons-supply-to-yemens-houthis-via-oman-officials-idUSKCN12K0CX, pada 27/12/2017

[6] Ali Watkins, Ryan Grim, dan Akbar Shahid Ahmed. [20 April 2015]. "Iran Warned Houthis Against Yemen Takeover". Diakses melalui https://www.huffingtonpost.com/2015/04/20/iran-houthis-yemen_n_7101456.html, pada 27/12/2017

[7] Gareth Porter. [23 April 2015]. "Houthi arms bonanza came from Saleh, not Iran". Diakses melalui http://www.middleeasteye.net/columns/houthi-arms-bonanza-came-saleh-not-iran-1224808066, pada 27/12/2017

[8] "Sanaa is the fourth Arab capital to join the Iranian revolution". Diakses melalui https://www.middleeastmonitor.com/20140927-sanaa-is-the-fourth-arab-capital-to-join-the-iranian-revolution/, pada 27/12/2017

[9] "Iran may seek naval bases in Yemen or Syria: chief of staff". Diakses melalui https://www.reuters.com/article/us-iran-navy-yemen-syria/iran-may-seek-naval-bases-in-yemen-or-syria-chief-of-staff-idUSKBN13M08M?il=0, pada 27/12/2017

Memebedah Klaim Trump Menggunakan Analisis Geopolitik?

Ilustrasi:Piqsels.com

Muhammad Iskandar Syah

Senin malam, 25 Desember 2017, saya menemukan tulisan menarik dari salah satu grup line. Tulisan yang sangat menarik tersebut ditulis oleh saudara "Anglingdarma"(mungkin nama pena) yang pada sebenarnya tulisan itu pun ditujukan untuk menjawab tulisan dari saudara "Ihbar Mursalin". Saya pribadi tidak mengenal kedua orang tersebut, tapi nama pena Anglingdarma cukup familiar di telinga dan yang pasti dia merupakan salah satu mahasiswa FISIP Unsoed.

Baik dalam tulisannya (Anglingdarma) yang berjudul "Mengkaji Polemik Yerusalem dari Sudut Pandang Geopolitik", sang penulis seperti yang dipaparkan dalam judul tulisannya berusaha membedah isu yang masih hangat terkait klaim sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel dan pemerintahnya (AS) akan segera memindahkan kedutaan besarnya dari yang semula di Tel Aviv akan dipindahkan ke Yerusalem. Anglingdarma berusaha membedah isu itu dengan menggunakan pisau geopolitik.

Saya sepakat dengan saudara Anglingdarma yang menyebutkan bahwa beberapa kebijakan Trump yang kontroversial, seperti Islamfobia, rasisme, keluarnya imperium itu dari Paris Agreement, melakukan pengetatan anggaran, dan klaim sepihak terhadap status Yerusalem merupakan perwujudan dari permasalahan ekonomi yang tengah menjerat imperium itu. Karena kalau saya baca polanya memang terlihat demikian. Namun Anglingdarma menyatakan bahwa klaim Trump atas status Yerusalem merupakan bentuk geopolitik AS di wilayah itu, yaitu melalui skema investasi dan penguasaan akan sumber daya alam.

Asumsi tersebut bertolak dari pandangan sang penulis yang melihat bahwa wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, dan kita tahu bahwa Palestina--termasuk di dalamnya Yerusalem, merupakan salah satu wilayah yang terletak di Timur Tengah. Realitasnya memang kita akui bahwa wilayah Timur Tengah kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya yang kerap kali disebut sebagai "emas hitam", yakini minyak bumi. Sang penulis juga menjabarkan bahwa Palestina merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan juga kesuburan tanahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa posisi wilayah Palestina begitu strategis karena berada di jalur penghubung penting antara Eropa, Asia, dan Afrika. Pada dasarnya analisis yang digunakan menggunakan geopolitik klasik yang masih melihat sumber daya alam dan letak suatu negara sebagai motif sebuah imperium menguasai daerah itu. Meskipun demikian, klaim yang dipaparkan oleh sang penulis tidak sepenuhnya benar, mengapa? Dulu mungkin memang benar bahwa wilayah yang sekarang disebut sebagai Palestina tidak menjadi jalur perdagangan ataupun penghubung dunia Barat dan Timur, namun saat ini, justru negara Afrika yakini Mesirlah yang berperan sebagai penghubung dengan Terusan Suez yang dimilikinya.

Maka tidak heran jika negara itu menjadi salah satu dari lima negara penerima donor terbesar dari AS--semakin besar bantuan luar negeri AS mengalir ke suatu negara menandai bahwa negara tersebut memiliki geopolitik yang begitu penting bagi AS. Maka tidak mengherankan pula jika AS seakan bisu, tuli, dan buta secara bersamaan saat Presiden Mursi yang merupakan presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokratis, dikudeta oleh Jenderal al Sisi (AS tidak menyukai Mursi karena dia dari golongan Islamis, Ikhwanul Muslimin). Padahal undang-undang di AS menyatakan tidak akan mengakui pemerintahan yang diperoleh dari hasil kudeta. Namun saat itu Amerika hanya diam, seakan mengisyartkan kestujuannya terhadap kudeta tersebut (sebagian besar bantuan dari AS untuk Mesir mengalir kepada militer Mesir, maka tidak heran jika hubungan militer negara itu dengan AS begitu mesra). Artinya di sini jelas bahwa Palestina bukanlah daerah penting jika ditinjau dari fungsinya sebagai "penghubung" atau jalur perdagangan.

Selanjutnya jika ditinjau dari kekayaan sumber daya alam, sang penulis cukup kreatif karena memaparkan cara pandang yang tergolong jarang disuarakan oleh para peneliti maupun pengamat konflik Israel-Palestina terkait sumber daya alam ini. Shawan Jabarin dalam tulisannya yang dimuat di halaman Independet (25/07/2014), memaparkan bahwa kebijakan perluasan wilayah pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina sebagai besar didorong oleh nafsu Israel untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah Palestina. Ia mengutip Al-Haq, sebuah organisasi HAM pertama bangsa Palestina, yang menguatkan pendapat Jabarin tersebut.

Jabarin juga mengutip bahwa laporan Bank Dunia tahun 2014 menunjukan bahwa Palestina bisa memperoleh hingga $3 miliar per tahun dari sumber daya alam yang berada di Area C di Tepi Barat--sumber daya alam itu termasuk air, bahan tambang dan juga tanah. Sayangnya selama ini Israel telah mengeksploitasi area tersebut. Israel juga mengeksploitasi gas alam yang berada di wilayah lepas pantai Palestina. Maka secara realitas memang terjadi eksploitasi terhadap bangsa Palestina oleh penjajah Israel. Namun begitu, hal tersebut dilakukan oleh Israel bukan demi melayani kepentingan AS, melainkan negerinya sendiri. Mengapa begitu? Kita tahu bahwa donor AS ke Israel setiap tahunnya begitu besar, negara ini merupakan negara terbesar penerima bantuan luar negeri dari AS, dan hal itu rutin dilakukan setiap tahun sejak negara itu (Israel) berdiri. 

Maka muncul spekulasi yang menyatakan bahwa AS adalah budaknya Israel, nah spekulasi itu muncul dari kenyataan yang menunjukan bahwa AS selalu mendukung Israel tanpa mengenal pamrih. Dari sini jelas bahwa AS cenderung melayani kepentingan Israel bukan malah justru sebaliknya. Memang kemungkinan yang menunjukan bahwa Israel juga melayani kepentingan AS itu ada, namun secara kasatmata lebih kentara argumen pertama yang menyatakan bahwa AS sebagai pelayan Israel.

Lalu sang penulis langsung meloncat ke topik perebutan wilayah Al Aqsa, Al Quds (Yerusalem) yang menurutnya bukanlah dilandasi pada konflik agama, melainkan karena faktor geoekonomi wilayah tersebut. Bagi saya hal ini merupakan sebuah pernyataan yang terburu-buru, kalau tak mau dibilang hanya klaim yang tidak didasari pada pengindraan akan realitas di sana. Faktanya wilayah itu sudah sejak lama diperebutkan dan yang lebih penting bahwa wilayah itu tidak mengandung sumber daya alam, bahkan jikalau ada nilainya tidak akan lebih besar dibandingkan wilayah lain di Timur Tengah.

Selain itu, Simon Sebag Montefiore dalam buku fenomenalnya, Jerusalem: The Biography, menjelaskan bahwa Yerusalem merupakan tempat yang terpencil, tempat ini juga jauh dari rute-rute perdagangan pesisir Mediterania, tempat ini juga begitu gersang atau kekurangan air, batu-batunya pun melapuk dan tidak nyaman untuk dihuni. Namun begitu, kota ini tetap saja menjadi rebutan berbagai bangsa. Hal ini bisa terjadi tentunya karena faktor lain, dan faktor tersebut tentu saja faktor spritualitas yang menganggap bahwa kota ini adalah kota suci bagi agama-agama yang berkembang di sekitar wilayah tersebut (agama-agama langit). Hal tersebut secara jelas--sedikit atau banyak--telah menegasikan klaim bahwa diperebutkannya kota ini karena faktor ekonomi.

Para sejarawan berpendapat bahwa wilayah Yerusalem telah diperebutkan oleh banyak kerajaan. Setidaknya Yerusalem pernah ditaklukkan sebanyak 20 kali. Bahkan jauh sebelum peradaban Islam dan Kristen eksis--sekitar 3.000-2.500 tahun SM. Meskipun dalam Perang Salib penaklukkan Yerusalem lebih didasari pada motivasi pasukan Salib yang haus akan emas kala itu, namun bagi pasukan Islam, dan pasukan kerajaan-kerajaan lain sebelum peradaban Islam dan Kristen tidaklah demikian. Karena secara historis dan sosiologis wilayah ini memang disakralkan atau dianggap sebagai kota suci. Maka perebutan atau perampasan wilayah ini oleh pihak lain (agama lain) diinterpretasikan oleh para penganut agama yang gagal menguasai Yerusalem sebagai kekalahan agamanya. Oleh karenanya, tidak heran jika segala sesuatau yang menyinggung wilayah ini akan begitu besar menuai perhatian umat tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi.

Maka dapat saya tarik sebuah kesimpulan terbuka (artinya bisa kembali diperdebatkan) klaim Trump bagi saya hanya sebagai cara dari imperium itu untuk melakukan sebuah penghematan internal negerinya. Hal tersebut dapat terbaca polanya dari ancaman Trump yang akan memutus bantuan bagi siapa saja yang menentang negaranya dalam sidang darurat Majelis Umum PBB pada Kamis, 21 Desember 2017 lalu. 

Trump tahu bahwa negara-negara Islam tidak akan berani terlihat berada di kubu AS dalam isu ini, bahkan sekelas Saudi dan Mesir yang merupakan sekutu dekat AS di dunia Islam sama sekali tidak mau mendekat ke AS. Mengingat isu ini begitu banyak menyedot perhatian umat Islam di seluruh dunia. Maka benar saja, tidak ada satupun negara Islam yang berdiri bersama Amerika. Akhirnya Trump menggunakan jastifikasi bahwa bantuan luar negeri yang selama ini AS berikan kepada negara-negara Islam tidak ada gunanya, buktinya dalam isu-isu krusial seperti saat ini mereka tidak memihak negaranya. Padahal sebagian besar bantuan luar negeri AS mengalir ke dunia Islam. 

Akhirnya pemotongan alokasi anggaran  untuk bantuan luar negeri bisa dilakukan dengan meminimalisir perdebatan di tengah-tengah publik AS. Hal ini terbukti, jika kita sudi untuk berkunjung ke halaman www.foreignassistance.gov maka kita akan melihat penurunan yang cukup signifikan anggaran AS untuk bantuan luar negeri, dari yang di tahun 2017 mencapai $44,3 miliar menjadi hanya $25,7 miliar saja di tahun 2018 nanti. Oleh karena itu, untuk sementara saya masih bertahan dalam posisi orang yang menganggap bahwa klaim Trump atas status Yerusalem itu sebagai cara dia memangkas jumlah alokasi bantuan luar negeri negaranya.

Terima Kasih Trump Telah Menggoyang Pohon

Ilustrasi:Pxfuel.com

Yopi Makdori

Pernyataan Trump yang sangat kontroversial terkait status Yerusalem yang menjadi ibu kota Israel sungguh menyedot perhatian umat Islam di seluruh dunia. Selain disebabkan karena wilayah Yerusalem merupakan kota suci bagi umat Islam, upaya media yang memaksa umat Islam untuk marah juga menjadi perangsang ramainya isu tersebut. Sontak demonstrasi di berbagai negeri, terutama negeri-negeri muslim secara masif terjadi. Pemimpin-pemimpin dunia Islam juga bak super hero mengutuk klaim presiden Amerika itu.

Menyikapi hal itu, Mesir mengajukan sebuah draf resolusi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyatakan, "Setiap keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek legal, batal dan harus dicabut sesuai dengan ketentuan resolusi DK PBB." Namun draf tersebut ditolak oleh AS dengan menggunakan hak vetonya di organ tersebut--perlu diketahui bahwa hak veto merupakan hak yang dimiliki oleh anggota tetap DK PBB untuk membatalkan sebuah resolusi, total ada lima anggota tetap DK PBB, Inggris, China, Prancis, Rusia, dan AS. Padahal saat itu, 14 dari 15 anggota DK PBB mendukung draf resolusi yang diajukan oleh Mesir tersebut.

Kemudian karena tidak berhasil diselesaikan di DK PBB, isu itupun diteruskan ke Majelis Umum PBB. Selanjutnya menanggapi hal tersebut, Majelis Umum PBB menyelenggarakan sidang darurat pada Kamis, 21 Desember 2017 lalu. Dalam sidang darurat itu, Majelis Umum PBB berhasil memvoting sebuah resolusi yang berisi penolakan keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Resolusi yang disetujui oleh 128 negara dari total 193 negara anggota tersebut--9 negara menolak dan 35 negara memilih untuk abstain--dianggap sebagai pukulan memalukan bagi pemerintah AS. Terlebih mayoritas negara-negara Uni Eropa yang merupakan sekutu AS, ikut mendukung resolusi tersebut.

Pasca sidang tersebut, perwakilan resmi AS untuk PBB, Nikki Haley mengingatkan kepada negara-negara yang melawan AS, bahwa Amerika akan mengingat hari itu. Sebelumnya pada Rabu, sehari menjelang sidang darurat di Majelis Umum PBB, Presiden Trump mengeluarkan ancaman atas negara-negara yang akan menentang AS dalam voting di organ tersebut. Trump mengancam bahwa pihaknya akan memangkas dana bantuan bagi negara-negara yang menentang AS.

Di situlah titik terpentingnya, Trump dalam hal ini berhasil menyeleksi negara-negara yang setia terhadap Amerika. Mungkin negara-negara muslim dibuat dilematis atas ancaman Trump tersebut. Bagaimana tidak, di satu sisi negara-negara itu ingin terlihat sebagai pahlawan bagi Palestina yang nantinya bisa mendulang simpati dari rakyatnya. Namun di lain sisi, mereka takut bahwa ancaman Trump itu benar-benar dilakukan. Maka pernyataan presiden AS itu merupakan sebuah cara untuk melihat (Menggoyang Pohon) negara mana saja yang masih loyal kepada negaranya--Amerika Serikat. Begitu pula bagi muslim di seluruh dunia, ancaman Trump itu sebagai cara bagi mereka untuk melihat kesungguhan pemerintahnya memperjuangkan Palestina.

Bagi Trump ancaman itu sangatlah berarti bagi AS, bagaimana tidak di tahun 2015 saja, dua pertiga dari total bantuan AS mengalir ke negara-negara Islam. Di tahun 2014, empat negara muslim masuk kedalam lima besar negara penerima bantuan luar negeri dari AS. Negara-negara itu antara lain, Mesir (1,5 miliar dolar), Afghanistan (1,1 miliar dolar), Jordania (1 miliar dolar), dan Pakistan (933 juta dolar). Pola yang sama juga terjadi di tahun ini, di mana negara muslim masih menjadi negara yang peling banyak mendapatkan donor dari AS, yakini Afghanistan yang mencapai angka 4,3 miliar dolar. Angka tersebut melebihi jumlah bantuan yang diberikan oleh AS kepada Israel yang merupakan negara yang selalu menerima bantuan terbesar dari AS, yakini mencapai 3,1 miliar dolar.

Ancaman AS secara kasatmata memang sudah terbukti kebenarannya, kalau kita berkunjung ke halaman www.foreignassistance.gov kemudian melihat ke tab tahun 2018, maka akan terlihat bahwa di tahun itu alokasi bantuan luar negeri AS menurun drastis, dari 44,3 miliar dolar di tahun 2017 menjadi hanya 25,7 miliar saja.Penurunan drastis jumlah bantuan luar negeri AS terlihat pada negara Afghanistan, yang 2017 mencapai 4,3 miliar, sedangkan di tahun depan hanya 782 juta saja. Mesir sendiri selaku negara yang mengajukan rancangan draf resolusi yang menentang klaim Trump atas status Yerusalem di DK PBB tidak begitu banyak mengalami perubahan signifikan dalam jumlah bantuan yang diterima dari AS, dari 1,4 miliar dolar di tahun 2017 menjadi 1,3 miliar dolar. Penurunan yang begitu kecil.

Begitu juga dengan Indonesia, bantuan AS ke negara ini mengalami penurunan dari 133 juta dolar di tahun ini, menjadi hanya 89 juta saja di tahun 2018 nanti. Negara-negara yang berada di barisan AS saat voting di Majelis Umum itu, yakini Honduras, Guatemala, Mikronesia, Kepulauan Marshall, Nauru, Togo, Palau, dan Israel tentunya. Negara-negara tersebut meskipun berdiri mendukung AS namun bantuan yang diberikan oleh AS justru ada yang mengalami penurunan, yakini Honduras dari 95 juta dolar di tahun ini, menjadi hanya 67 juta dolar di tahun mendatang; dan juga Guatemala, yakini dari 140 juta dolar di tahun 2017, menjadi hanya 80 juta saja. Sedangkan Toga dan Israel menerima bantuan dengan jumlah yang sama antara 2017 dan 2018. Sisanya, yakini Mikronesia, Nauru, Kepuluan Marshall, dan Palau sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari AS, baik di tahun 2017 maupun tahun 2018 nanti, kecuali Kepulauan Marshall yang di tahun 2017 menerima bantuan 447 ribu dolar, sedangkan di tahun 2018 sama-sekali tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Kalau melihat pola tersebut, maka seakan tidak ada perbedaan perlakuan antara negara yang mendukung dan melawan AS dalam sidang di Majelis Umum kemarin. Hal ini mengindikasikan bahwa menurutnya alokasi jumlah bantuan AS di tahun 2018 pada dasarnya bukanlah dipengaruhi oleh perlawanan oleh beberapa negara atas klaim AS itu. Namun lebih ke faktor lain, seperti penghematan yang tengah dilakukan oleh negara itu.

Sebenarnya kalau ancaman AS itu serius, yakini ancaman terkait menghentikan atau mengurangi jumlah bantuan oleh negara itu kepada negara-negara yang menentangnya dalam isu Palestina ini, maka rakyat di dunia Islam bisa melihat sejauh mana komitmen pemerintahnya untuk membela bangsa Palestina. Namun jika ancaman itu tidaklah serius, lalu permainan apakah yang tengah dilakukan oleh Trump (AS) saat ini? Bagi kita, saat ini memang akan sulit untuk menebak-nebak permainan yang tengah dimainkan oleh AS itu. Namun beberapa waktu nanti, permainan yang tengah AS mainkan saat ini akan dengan jelas terbaca polanya bagi mereka yang memperhatikan.

*Pertama kali dipublikasikan di: Opinimahasiswa.com

Si May yang [Pura-Pura] Begitu Lugu

Ilustrasi: Wikimedia.org

Muhammad Iskandar Syah

Beberapa waktu yang lalu, Theresa May, Perdana Menteri Inggris mengunjungi Timur Tengah salam tiga hari. Rabu pagi waktu Riyadh, May tiba di ibu kota Kerajaan Saudi tersebut. Di sana ia mengangkat sebuah isu terkait blokade yang dilakukan oleh Saudi terhadap Yaman. May meminta Saudi untuk segera menghentikan aksi blokadenya terhadap Yaman [1].

Sebelumnya perlu diketahui bahwa sudah selama tiga minggu ini Saudi dan pasukan koalisnya melakukan blokade militer terhadap Yaman. Meskipun kecaman dari NGO kemanusiaan dan komunitas internasional lain berkali-kali dilayangkan terhadap kerajaan tersebut, namun negara itu bergeming. Ia tetap melakukan blokade militernya terhadap Yaman sampai saat ini. Hal ini berujung pada malapetaka yang begitu besar bagi rakyat Yaman. Bagaimana tidak, di tengah-tengah kebuntuan rakyat Yaman dalam mendapatkan sumber makanan, obat-obatan dan lainnya, namun Saudi justru melakukan blokade terhadap mereka yang hendak menyalurkan berbagai kebutuhan bagi warga Yaman tersebut.

Akhirnya hal tersebut membuat situasi di sana semakin memprihatinkan. Menurut Save the Children, sebuah NGO kemanusiaan yang fokus terhadap isu anak-anak menyatakan bahwa sebanyak 130 anak-anak Yaman meninggal setiap harinya disebabkan oleh malnutrisi, kelaparan akut, dan wabah penyakit (kolera) [2]. Save the Children juga menyatakan bahwa, pada tahun ini sebanyak 400 ribu anak-anak di sana membutuhkan perawatan karena menderita malnutrisi akut. NGO itu juga menambahkan bahwa jika blokade tersebut terus berlanjut, maka diperkirakan 8 hingga 12 minggu kedepan persediaan makanan dan obat-obatan bagi warga Yaman akan habis, dan tentu saja hal ini akan menimbulkan malapetaka yang lebih besar lagi bagi mereka.

Saat operasi serangan udara Arab Saudi bersama pasukan koalisnya terhadap Yaman, Philip Hammond yang kala itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa Inggris akan mendukung aksi tersebut. Namun demikian, dukungan tersebut bukan dalam artian Inggris terlibat langsung di dalam pertempuran di sana, melainkan dukungan teknis dan persenjataan kepada Saudi [3]. Meskipun saat ini Hammond sudah tidak lagi menjabat dalam posisi tersebut, namun nampaknya janji itu akan terus dijaga oleh para penerusnya.

Sejak janji itu diucapkan, seketika Inggris menjual berbagai peralatan tempur yang terdiri dari jet tempur, berbagai macam jenis bom, dan misil kepada Saudi dengan nilai sebesar £4,6 miliyar. Jet tempur tersebut termasuk jenis Eurofighter Typhoon jet yang digunakan Saudi untuk membombardir Yaman. Tak hanya sampai di situ, pilot-pilot pesawat tempur tersebut juga mendapatkan pelatihan oleh Inggris.

Sudah tidak ada keraguan lagi bahwa senjata-senjata yang dibeli Saudi tersebut digunakan oleh kerajaan itu untuk membantai warga sipil di Yaman. Hal senada juga dilaporkan oleh Amnesty International [4] dan Human Rights Watch [5], NGO tersebut dalam laporannya menyatakan bahwa ditemukan sebuah kaitan bahwa bom-bom Inggris digunakan oleh Saudi untuk menyerang infrastruktur sipil. Sedangkan panel PBB menuduh Saudi telah melakukan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang merata dan sistemis [6].

Meskipun berbagai bukti pelanggaran terhadap kemanusian yang dilakukan oleh Saudi begitu banyak, dan meskipun korban warga sipil atas pengeboman yang dilakukan oleh Saudi terus meningkat, namun Inggris sebagai pemasok senjata bagi Saudi sama sekali bergeming. Justru May dengan [pura-pura] keluguannya malah meminta Saudi untuk menghentikan blokade terhadap Yaman. Seharusnya ada cara yang lebih efektif bagi May jika benar-benar bersimpati terhadap penderitaan warga Yaman, yaitu segera hentikan penjualan senjata kepada Saudi.

Referensi

[1] May to demand Saudi Arabia ends blockade on Yemen's ports. Diakses melalui https://www.theguardian.com/politics/2017/nov/28/may-to-demand-saudi-arabia-ends-blockade-on-yemens-ports?CMP=share_btn_fb, pada 1/12/2017

[2]Save the Children: 130 children die daily in Yemen. Diakses melalui https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/11/16/save-the-children-130-children-die-daily-in-yemen, pada 1/12/2017

[3] UK 'will support Saudi-led assault on Yemeni rebels - but not engaging in combat'. Diakses melalui http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/11500518/UK-will-support-Saudi-led-assault-on-Yemeni-rebels-but-not-engaging-in-combat.html, pada 1/12/2017

[4] https://www.amnesty.org.uk/exposed-british-made-bombs-used-civilian-targets-yemen. Diakses melalui, https://www.amnesty.org.uk/exposed-british-made-bombs-used-civilian-targets-yemen, pada 1/12/2017

[5] Bombing Businesses:

Saudi Coalition Airstrikes on Yemen’s Civilian Economic Structures. Diakses melalui https://www.hrw.org/report/2016/07/11/bombing-businesses/saudi-coalition-airstrikes-yemens-civilian-economic-structures, pada 1/12/2017

[6] UN report into Saudi-led strikes in Yemen raises questions over UK role. Diakses melalui, https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-in-yemen-raises-questions-over-uk-role, pada 1/12/2017

Ternyata Yaman Bukanlah Saudara Kita

Ilustrasi: Wikimedia.org

Muhammad Iskandar Syah

Harus berapa banyak lagi rakyat Yaman yang mesti dibantai sampai mata kita terbuka? Saat ini, rakyat Yaman terus menerus dihujani berbagai penderitaan ulah Saudi dan koalisinya. Saya tidak akan menyebutkan angka-angka statistik di sini, karena saya fikir percuma. Menurut saya pukulan dari angka tidak lebih besar dari pukulan yang dihujamkan ke hati kita oleh gambar dan rekaman video. 

Namun meskipun telah banyak foto dan video-video yang bertebaran di internet yang menggambarkan penderitaan rakyat Yaman, ternyata kita masih tetap bergeming. Kita seakan bisu, sakaligus tuli dan buta khusus untuk Yaman. Kita diam seribu bahasa tatkala pesawat-pesawat pengebom Saudi dan aliansinya memporak-porandakan Yaman. Aksi mereka menimbulkan bencana kemanusiaan yang sangat parah.

Pesawat pengebom Saudi menyasar objek-objek vital yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka tatkala objek-objek tersebut rusak dan akhirnya tidak berfungsi, rakyat Yaman mesti menanggung bencana kemanusiaan yang begitu dahsyat. Mereka terjangkit kolera yang begitu parah, mereka sulit untuk berobat dikarenakan banyak rumah sakit di sana yang dihancurkan oleh pesawat pengebom Saudi.

Mimpi buruk itu diperparah lagi dengan blokade yang dilakukan oleh pasukan koalisi Saudi terhadap negara itu. Bantuan kemanusiaan yang mestinya bisa mengakses daerah konflik untuk membantu warga sipil, namun dalam kasus Yaman mereka terpaksa tidak bisa membantu korban perang di sana. Hal ini jelas begitu mematikan bagai rakyat Yaman. Di saat konflik tengah berkecamuk di negara itu, yang berdampak pada kemandekan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas produksi dan pertanian, rakyat Yaman justru disiksa dengan kelaparan dan penyakit dikarenakan blokade tersebut. Bantuan yang mengangkut bahan pangan, sandang dan obat-obatan terpaksa tertahan dan tidak bisa didistribusikan ke rakyat Yaman.

Hal tersebut sama saja menciptakan neraka bagi rakyat Yaman di negaranya sendiri. Bagaimana tidak, objek vital mereka rusak, aktivitas produksi terhenti--termasuk produksi makanan, pertanian dan pakaian, ditambah lagi sanitasi yang buruk karena rusaknya sumber air mereka yang berujung pada malapetaka wabah kolera, sedangkan sumber bantuan yang merupakan satu-satunya harapan untuk meringankan beban mereka dilarang oleh pasukan koalisi. Hal ini jelas cara sekelompok (mengaku) manusia untuk menciptakan neraka di dunia. Tak ada julukan lain bagi mereka yang melakukan hal tersebut selain kata "biadab".

Lebih mengherankan Arab Saudi dan Yaman merupakan tetangga, keduanya sama-sama "Islam". Namun Saudi dengan biadab membantai rakyat Yaman yang merupakan saudara mereka dalam keimanan. Demikian juga dengan yang terjadi di Indonesia, umat Islam di negeri ini diam membisu dengan apa yang dilakukan oleh Saudi. Mereka masih berasumsi bahwa berita yang menyudutkan Saudi dalam konflik Yaman ulah dari Barat yang ingin menggembosi kerajaan tersebut.

Namun apakah kita lupa bahwa berita dari media-media tersebut juga menyudutkan Amerika dan Inggris selaku pemasok utama persenjataan Saudi untuk membantai warga Yaman? Kita pasti marah ketika saudara-saudara kita dibantai dengan sangat biadab oleh Israel, kita pun marah saat rezim Myanmar mendalangi pembantaian muslim Rohingya, namun mengapa kita tuli, kita bisu, dan kita buta dengan apa yang dilakukan oleh Saudi terhadap saudara-saudara kita? Atau jangan-jangan kita masih berfikir bahwa Saudi merupakan patron kebenaran bagi umat Islam? Ataukah kita yang sudah tidak menganggap lagi bahwa rakyat Yaman itu saudara seiman kita?.

Ilustrasi:Wikimedia.org

Saya kerap kali menemukan slogan yang berbunyi, "Tak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina, cukup kau menjadi manusia!" dan slogan yang mempunyai makna sejenis lainnya. Namun mengapa kita tidak menggunakan slogan tersebut kepada rakyat Yaman? Mengapa kita marah saat Israel membombardir Palestina, saat tentara Myanmar membantai muslim Rohingya, saat pasukan Amerika dan sekutu NATO-nya menyerang Iraq, namun kita diam, diam membisu saat Saudi menciptakan neraka bagi rakyat Yaman? 

Mana slogan "cukup menjadi manusia" untuk membela mereka yang tertindas? Atau jangan-jangan kita telah menganggap rakyat Yaman sebagai binatang? Bahkan aktivis pembela hak binatang pun akan lebih keras mengutuk Saudi jikalau Saudi melakukan hal tersebut terhadap binatang, dari pada aktivis Islam yang mengutuk Israel dan Amerika namun diam terhadap Saudi.

Mengenal Hernâni Coelho, Mantan Menteri Luar Negeri Timor Leste Alumnus Universitas Jenderal Soedriman (Unsoed)

Ilustrasi: Wikimedia.org

Ia memiliki nama lengkap yang cukup sulit untuk dihafal, nama lengkapnya ialah Hernâni Filomena Maria Coelho da Silva. Pria ini lahir pada tanggal 27 Agustus 1964 di Uatucarbau, Timor Portugis (masih di bawah jajahan Portugis). Ia adalah salah satu anggota Komite Sentral FRETILIN (Front Revolusi Jerman untuk Kemerdekaan Timor Leste), yang merupakan salah satu front pejuang kemerdekaan negara ini--saat ini FRETILIN menjadi partai yang berhaluan kiri terbesar di sana.

Coelho adalah seorang anak dari Adelino da Silva dan Zulmira Coelho. Dari tahun 1971 sampai 1975 ia mengenyam sekolah dasar dan asrama Katolik di Ainaro. Pada bulan Agustus 1975,ia mendaftarkan diri di Catholic College, Externato Bispo de Medeiros di ibu kota kolonial portugal di negeri itu, yakini Dili. Ketika Indonesia menaklukkan kota ini pada tanggal 9 Desember di tahun yang sama, Coelho dan orang tuanya melarikan diri ke Gunung Cabalaki, di mana ada basis pejuang FRETILIN. Ayah Coelho adalah sekretaris regional partai tersebut dan memimpin perlawanan melawan orang-orang Indonesia di Hato-Udo . Saat daerah itu jatuh, keluarga tersebut kembali ke tanah air mereka di Viqueque . Ayah Coelho mengelola sebuah rumah sakit dan pusat latihan grilyawan FALINTIL di kota tersebut.

Pada bulan Oktober 1978, seluruh keluarga jatuh ke tangan orang Indonesia selama penghancuran basis perlawanan di Gunung Matebian . Coelho da Silvas pertama-tama diasingkan di Venilale , kemudian ke Ossu dan akhirnya dibawa ke Dili. Kemudian dari tahun 1980 sampai 1982, Hernâni Coelho bekerja sebagai utusan untuk perlawanan orang Timor Leste. Pada tahun 1983 ia bergabung dengan Organisasi Pemuda Katolik Timor Leste atau yang dikenal dengan sebutan OJECTIL.

Pada tahun 1983, Coelho meninggalkan Timor Leste untuk belajar ilmu pertanian di Magelang Agriculture Development College di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Purwokerto, Indonesia dan di Universitas Islam di Malang. Selanjutnya dari bulan September 1987 hingga April 1989, Coelho adalah seorang asisten dosen Fakultas Ilmu Peternakan Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto. Selama masa studinya, ia aktif untuk dalam Front Mahasiswa Pembebasan Timor Timur (FELETIL). Ia mencoba menerangkan kepada teman-teman sekelasnya tentang aspirasi kemerdekaan bangsanya. Ia berperan sebagai penghubung antara perlawanan bersenjata di Timor Leste (FELETIL) dan perwakilan diplomatik perlawanan di luar negeri. Pada saat inilah ia mengasah kemampuan diplomasinya. Ia menjadikan Unsoed sebagai kawah candradimuka untuk membentuk dan mengasah jiwa seorang diplomatnya.

Setelah pembantaian Santa Cruz tahun 1991 dan runtuhnya sebagian besar gerakan perlawanan di Indonesia dan Timor Timur, Coelho menjadi Koordinator Biro Khusus Asosiasi Sosialis Timor yang baru didirikan kala itu. Misi mereka adalah untuk memobilisasi dukungan untuk infiltrasi dan propaganda, dan melaksanakan misi penyelamatan para aktivis kemerdekaan Timor Leste dan warga negara asing yang tengah melarikan diri dari militer Indonesia.

Setelah berhasil mendapatkan gelar sarjana, kemudian Coelho bekerja untuk Majalah Infovet di Jakarta dari bulan November 1992 sampai Juli 1993 sebagai seorang jurnalis, manajer penjualan dan asisten editorial sebelum memutuskan untuk kembali ke Dili untuk bekerja sebagai petugas teknis veteriner. Namun baru dua bulan ia di sana, Coelho dipaksa oleh militer Indonesia untuk meninggalkan Timor Timur, lalu dia pergi ke Portugal . Coelho datang ke Macau , di mana dia menyelesaikan gelar masternya di bidang Pemasaran dan Manajemen Strategis dari Universitas Macau . Di sini dia terpilih menjadi Sekretaris Regional FRETILIN di Macau pada tahun 1994.

Setelah lulus dari Universitas Macau, Coelho dipekerjakan oleh Pemerintah Macau dari bulan November 1995 hingga Juli 1999 sebagai petugas program senior di Kantor Lingkungan Hidup dan Sanitasi Umum. Setelah itu,ia kemudian kembali ke Portugal, di sana bekerja sebagai periset di Institut Penelitian Pertanian Nasional Portugal sejak bulan September 1999. Pada tahun 2001 dia kembali ke Timor Timur atas permintaan Conselho Nacional de Resistência Timorense (CNRT) untuk bekerja di Dewan Nasional sebagai konsultan Departemen Ekonomi dan Infrastruktur sampai CNRT dibubarkan. Coelho diambil oleh Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timor Timur (UNTAET), dan tinggal di sana dari bulan Mei 2001 sampai November 2001. Coelho juga mengajar Ilmu Pertanian di Universidade Nasionál Timór Lorosa'e (UNTL) dari Agustus 2001 sampai Desember 2005.

Pada tahun 2002, Coelho terpilih sebagai Presiden Asosiasi Karyawan UNDP / UNPOS / UNFPA di Timor Leste, yang bertanggung jawab atas pekerjaan sosial, pelatihan dan perwakilan hak-hak pekerja staf PBB Timor Leste. Pada tahun 2003, dia juga ditunjuk sebagai Manajer Pembelajaran UNDP Timor Leste dan bertanggung jawab atas strategi pelatihan staf PBB Timor Leste. Pada tahun yang sama Coelho bergabung dengan tim teknis FRETILIN dan mendukung sekretaris Komite Sentral FRETILIN di Dili. Kemudian di tahun 2003, ia juga dipekerjakan di United Nations Development Program (UNDP) sebagai Kepala Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Ia bertahan di sana sampai bulan Desember 2005. Selanjutnya di tahun 2005, ia bekerja di Departemen Informasi dan Mobilisasi FRETILIN.

Pada bulan Desember 2005, Coelho juga menjadi Managing Director untuk Hubungan Bilateral di Kementerian Luar Negeri Timor Leste. Dari tanggal 29 Maret 2006 sampai bulan November 2009, Coelho mengambil alih posisi Jorge da Conceição Teme sebagai Duta Besar Timor Leste di Australia. Dia juga bertanggung jawab untuk negara lain, seperti Selandia Baru dan Samoa. Kemudian dia diangkat oleh Presiden José Ramos Horta ke posisi wakil ketua Delegasi Luar dan ia menempati posisi ini sampai bulan Juni 2012. Lalu pada bulan Oktober 2013, Coelho menjadi Duta Besar Timor Leste untuk Korea Selatan.

Pada 16 November 2015, Coelho dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Timor Leste. Ia fasih berbahasa Tatum, Inggris, Portugal, dan Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk percakapan-percakapan dasar ia bisa Jawa, Katon dan juga Thailand. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sampai tanggal 15 September 2017. Posisinya kemudian digantikan oleh Aurélio Sérgio Cristóvão Guterres. Namun pada tanggal 3 Oktober kemarin, Coelho dilantik sebagai Menteri Perminyakan Timor Leste. Posisi yang tidak kala penting dengan posisi sebelumnya.

REFERENSI

Hernâni Coelho. https://de.wikipedia.org/wiki/Hernâni_Coelho, diakses pada 14/11/2017

Hernani Coelho da Silva. https://groups.yahoo.com/neo/groups/east-timor-studies/conversations/messages/8794, diakses pada 14/11/2017

Members of the incoming Sixth Constitutional Government meet. http://timor-leste.gov.tl/?p=11219&lang=en, diakses pada 14/11/2017

Timor-Leste – The new unity government. http://presidential-power.com/?p=2814, diakses pada 14/11/2017

[Easttimorstudies] TLGOV: New Ambassador Presents Credentials to the Governor-General of Australia. http://mailman.anu.edu.au/pipermail/easttimorstudies/2006-March/000009.html, diakses pada 14/11/2017