Ketidakpercayaan Publik Bukan Muncul dari Lahan Tandus

Ilustrasi: Pxfuel.com

Bismillah…

Sepanjang jalannya pandemi Covid-19 saya mengamati masih banyak masyarakat yang tak mempercayai adanya virus Corona. Urusan hal yang tidak bisa dilihat memang sukar untuk dipaksakan agar dipercayai. Tak usah jauh-jauh, keberadaan Tuhan saja masih banyak pihak yang menegasikan.

Adalah saya, Yopi Makdori yang hampir setiap hari bergelut dengan kabar soal Covid-19. Sebagai pemuda yang banyak hidup di lingkungan klenik sebenarnya saya agak janggal melihat banyak masyarakat yang sarat akan klenik justru cenderung tidak mempercayai keberadaan virus asal Wuhan, China itu.

Bagaimana tidak, mereka yang percaya klenik justru banyak yang membantah keberadaan Covid-19. Padahal jika menggunakan akal, klenik itu hal yang tak bisa diraba, tingkatannya justru lebih terindra Corona ketimbang hal yang berbau santet menyantet. Tapi mengapa mereka bukan saja ragu, tapi sudah di tahap "tidak percaya".

Rasa ketidakpercayaan ini memiliki konsekuensi yang begitu besar. Karena bakal bermuara pada pengabaian pada usaha-usaha pencegahan penularan Covid-19. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan segala upaya untuk menekan penularan bakal diabaikan.

Jika secara luas dilakukan oleh masyarakat yang tengah dilanda pandemi, imbasnya tentu saja bakal fatal. Dan hari ini kita menyaksikan panen ketidakpercayaan itu.

Lantas apa yang membuat mereka tidak percaya?

Kawan, beberapa hari yang lalu saya mendengar cerita istri soal perdebatan teman semasa SMA-nya menyangkut Covid-19. Satu pihak merupakan warga biasa, satu lagi merupakan tenaga kesehatan yang mau tak mau harus bergelut dengan pasien Corona.

Perdebatan itu dipantik oleh sebuah video yang menampilkan sekelompok anak tengah di-swab (entah PCR atau Antigen). Video itu kata istri saya begitu emosional bagi kami yang mempunyai balita. Dalam video itu anak-anak seakan kesakitan saat alat swab masuk ke lubang hidung mereka. Entah apa yang dirasakan anak-anak, tapi dari raut dan tangisannya mereka seakan-akan merasakan sakit yang cukup serius.

Dalam narasinya, pihak yang membantah keberadaan Corona menuliskan protesnya, ia mengkritik apa yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap anak-anak. Menurutnya anak-anak itu sehat (negatif), namun pasca di-swab justru positif.

Saya dan istri tak tahu dari mana dia bisa memastikan jika anak-anak itu awalnya sehat, tapi yang saya yakini bahwa ia pun hanya mencomot video itu dari media sosial dan menarasikan ulang apa yang dinarasikan penyebar video tersebut soal Covid-19. Kurang lebih isinya pasti senafas.

Berhubung teman SMA-nya ada yang tenaga kesehatan, ia pun mendapat sanggahan pedas dari temannya. Intinya teman dia atau pihak yang percaya Covid-19 mengatakan bahwa Covid-19 itu nyata dengan berbagai bukti yang ia paparkan. Alhasil dia yang tak percaya Covid-19 itu memblokir mereka yang berusaha mengkritiknya soal anggapannya tentang Corona.

Saya tidak heran akan sikap seperti ini, saya amat memaklumi sikap dia. Pergaulan dengan itu-itu saja, membaca tidak, menelaah enggan, menonton tontonan yang bermanfaat sungkan jadilah seperti itu. Pendapatnya hadir dari prasangka. Dan ia tidak bisa mentolerir siapa pun yang berseberangan dengan asumsi dangkalnya itu.

Kawan-kawan tahu apa yang lebih parahnya? Kata istri saya, ia sama sekali tak mau mengakui kesalahannya. Setelah temannya diblokir, ia justru melemparkan kekesalan di dinding Facebook-nya.

Tak ada kesan ia membaca dan merenung apakah pendapatnya salah. Kendati teman-temannya yang protes itu para tenaga kesehatan, ia tetap kukuh dengan argumennya.

Tapi terlepas dari kasus itu, saya yakin ada sebab lain yang membuat banyak orang begitu enggan untuk mempercayai keberadaan Covid-19. Spekulasi adanya konspirasi akhirnya mencuat. Ada sebagian di antara mereka yang menduga bahwa Corona hanya akal-akalan para petugas medis untuk mendulang pundi-pundi rupiah. Mereka seakan begitu menaruh curiga kepada rumah sakit dan para tenaganya.

Asumsi ini tentu saja berangkat dari telaah parsial mereka. Dalam benaknya, dengan adanya pagebluk ini para tenaga kesehatan diuntungkan karena banyak orang yang diwajibkan untuk melakukan tes Covid-19. Belum lagi aliran dana dari pemerintah.

Ada juga sebagian orang yang mengatakan Corona ini hanya alat bagi pemilik kuasa untuk menghimpun utang dengan pretensi penanganan wabah.

Mengapa mereka bisa berpikir sejauh ini? Kita tak bisa menampikan adanya kekecewaan publik terhadap kerja tenaga kesehatan jauh sebelum pandemi ini berlangsung. Di daerah saya ada sebuah rumah sakit pemerintah yang pelayanannya jauh dari kata manusiawi.

Orang tua saya beserta paman mengalami hal ini. Saat ayah dalam kondisi koma beberapa tahun silam, setibanya di rumah sakit, kami tak langsung diterima. Mereka, para tenaga kesehatan yang mestinya responsif dengan kedatangan pasien justru bersikap sebaliknya. Mereka seakan mengabaikan kami dan justru memilih bercanda dengan sesamanya. 

Untuk menjemput pasien dari mobil saja, mesti dilakukan oleh kami (pihak keluarga). Ketika diprotes oleh paman, salah satu dari mereka bilang, "Ya namanya milik pemerintah Pak, bukan swasta." Artinya bagi mereka pasien meninggal pun tak apa-apa, tak ada rasa bersalah yang keluar dari mulut mereka.

Rumah sakit ini konon [saya sebut begini karena saya belum bisa membuktikan secara nyata] sering membuat ibu melahirkan dengan cara sesar pada meninggal. Meninggalnya memang bukan di rumah sakit, melainkan beberapa hari pasca keluar dari rumah sakit.

Hal semisal juga terjadi di rumah sakit swasta. Lagi-lagi saya mesti mencontohkan apa yang saya alami di daerah. Pada Mei lalu, saya terserang demam disertai batuk pilek. Saya pun nekat ke rumah sakit selain untuk meminta surat sakit buat kantor, saya juga ingin meminta obat lebih andal berhubung parasetamol yang sejak awal dikonsumsi seakan tak memberikan efek.

Saat itu saya baru sakit sekitar dua hari. Dan saat diperiksa tanpa ba bi bu salah satu petugas medis di sana mencoba mengambil sampel darah saya. Padahal urusan administrasi belum juga dirampungkan (saya masuk di IGD pagi hari buta).

Saya bilang ke petugas tersebut, untuk apa suntikan itu? Dia jawab bahwa saya akan dicek laboratorium. Saya tak paham persis bagaimana idealnya menangani pasien, tapi sepengalaman saya untuk dicek laboratorium, petugas kesehatan mesti meminta izin dengan sang pasien atau keluarganya. 

Tapi itu tidak, petugas tanpa berkata apa-apa hanya menanyakan gejala yang saya rasakan langsung menjulurkan jarum suntiknya. Hendak dicek penyakit apa pun saya tidak diberi tahu. Saya pikir idealnya begini, "Pak dari gejala yang bapak alami sepertinya bapak terinfeksi Covid-19, bagaimana kalau kita tes Antigen (atau rapid tes karena lewat darah)? Kemudian kalau reaktif bapak bisa memastikan lewat tes PCR," bukankah lebih bijaksana seperti itu?

Saya akhirnya menolak untuk dites, mengingat sakit saya yang baru dua hari. Hemat saya, mestinya mereka memberikan saya obat dasar terlebih dahulu. Jika masih timbul gejala, okelah baru kita cek laboratorium.

Bayangkan jika kasus saya dialami oleh orang yang mohon maaf "tidak tahu utara tidak tahu selatan". Pasti ketika pihak rumah sakit tanpa basa basi melakukan cek laboratorium, mereka sungkan untuk menolaknya. Karena mereka pikir itu memang yang harus dilakukan.

Memang tak ada yang salah dengan prosedur macam itu, tapi jika pasien hanya sakit ringan dan itu pun baru dua hari sakit, ada urgensi apa sehingga pasien buru-buru mesti cek laboratorium? Kan kita paham etika, paling tidak kalaupun itu urgen mestinya mereka minta izin terlebih dahulu kepada pasien. Kalau saya menurut saja dengan permintaan mereka, saya yakin tagihan rumah sakit saya saat itu bakal membengkak.

Tak lama setelah itu, tepatnya pada malam Idulfitri kemarin ibu mertua saya mesti dilarikan ke rumah sakit yang sama. Herannya pelayanan yang diberikan berbeda. Misalnya untuk mendapatkan satu suntikan saja petugas kesehatan mesti memastikan kami, pihak keluarga telah merampungkan administrasi. Berhubung saat itu pasien menggunakan BPJS.

Mereka pun mesti minta izin untuk memberikan suntikan. Bahkan setelah saya merampungkan segala administrasi, pasien tak kunjung disuntik. Ini jelas pemandangan kontras dengan pengalaman sebelumnya yang saya alami. Apakah yang menyebabkan perbedaan penanganan itu? 

Perilaku-perilaku seperti ini yang dilakukan pihak rumah sakit tentu saja memupuk rasa tidak percaya masyarakat kepada mereka. Di benak publik bisa saja mereka hanya rumah penguras duit.

Persepsi seperti ini akan semakin teguh melekat jika apa yang dilakukan rumah sakit itu diulangi secara terus menerus. Maka ketika pandemi melanda, ditambah banyak masyarakat melihat bahwa tenaga kesehatan diuntungkan dari fenomena ini, jadilah muncul anggapan bahwa Covid-19 merupakan konspirasi. Para pasien "di-Covid-kan" agar rumah sakit untung. Dan narasi-narasi semacamnya.

Saya yakin apa yang saya alami itu hanya dilakukan oleh "oknum". Tapi dengan kerendahan hati saya, saya ingatan kepada siapa pun kalian tak bisa serta merta mencap "publik bodoh" gegara menuding Covid-19 sebuah konspirasi. Kita harus mengakui ada sebagian pihak yang memanfaatkan pandemi ini demi mendulang rupiah. Sebut saja apa yang terjadi di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada akhir April lalu.

Di mana saat itu petugas tes Covid-19 dari salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membukakan stan di lokasi justru berbuat curang. Mereka meraup miliaran rupiah dengan mendaur ulang alat tes Covid-19. Peristiwa-peristiwa semacam ini mesti diakui membuat kepercayaan publik terhadap tenaga kesehatan makin terjungkal.

Jadi ketika kita temui siapa pun yang masih belum percaya Covid-19, maka jangan dihujat tapi kata orang-orang bijak bilang, rangkullah dan berikan mereka pemahaman. Karena bisa saja sikap tidak percaya itu muncul bukan karena kurangnya penjelasan ilmiah, tapi pengalaman buruk mereka sebelumnya dengan rumah sakit atau tenaga medis.

Konsisten untuk Tidak Konsisten

 

Ilustrasi: Pixabay.com

Tak lama dari ini, publik tak kenal ampun menghujamkan kritik bahkan cibiran dengan nama yang kini tertaut dengan TikTok. Dia adalah Bowo, bagi mereka yang beberapa tahun silam cukup aktif memantau media sosial atau berita, dipastikan tak asing dengan nama tersebut.

Nama Bowo belum bisa lepas dengan TikTok, sebuah aplikasi pembuat video pendek yang kini tengah digandrungi sejumlah kalangan. Bahkan tak sedikit instansi pemerintah yang menggunakan aplikasi ini.

Lain dulu lain sekarang, begitulah ungkapan yang pantas untuk aplikasi besutan perusahaan asal China itu. Dulu mereka yang bermain TikTok harus siap menerima label kekanak-kanakkan atau alay, dan sebutan-sebutan semacamnya. Kini sekelas menteri pun ikut menjajal aplikasi ini.

Sekaliber Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun pernah mencicipi untuk membuat video di sana. Kendati masih menggunakan akun instansi.

Padahal kita mafhum bahwa Nadiem terbilang cukup ogah bermain-main dengan media sosial. Meskipun karena mungkin desakan sana-sini, akhirnya ia membuat akun media sosial pertamanya yang diumumkan ke publik, yakni Instagram.

Bowo yang bisa dibilang pionir TikTokers di Tanah Air awalnya harus rela menelan cibiran dari warganet di Indonesia yang terkenal "kejam". Acara meet and great yang mematok harga sampai Rp 80-100 ribu menjadi puncak hujatan terhadapnya.

Citra TikTok kala itu masih tak sebagus kini. Label-label seperti disebut di atas masih melekat di diri para pengguna TikTok.

Dari sana saya berpikir memang tak ada yang konsisten di dunia ini [keimanan tetap harus konsisten]. Akhirnya saya jatuh pada anggapan bahwa siapa pun yang melandaskan sikapnya pada hal-hal yang bersifat bendawi atau materil, maka harus siap dengan ketidakkonsistenan dunia.

Ya, lihat contoh TikTok, saya yakin banyak di antara pengguna TikTok saat ini yang dulu mencibir Bowo. Saya yakin pula banyak di antara kita yang melihat TikTok tak memberikan manfaat apa pun.

Tapi tunggu dulu, jika anda seorang pengusaha maupun berkutat dengan industri kreatif, maka TikTok tak bisa dipandang remeh. Itu sebabnya banyak perusahaan media maupun instansi pemerintahan yang berbondong-bondong merambah TikTok.

Musababnya lantaran tren pengguna TikTok yang semakin tahun semakin meningkat. Dan saya rasa sudah banyak masyarakat yang membuang persepsi negatif terhadap aplikasi ini, seperti saat era Bowo merajai aplikasi tersebut.

Lihat bagaimana tidak konsistennya kita. Saya rasa semua bakal diombang-ambing ketidakpastian. Seperti yang disebut di atas, jika kita masih sudi melekatkan kebenaran pada hal-hal yang bersifat material, maka kepastian hanyalah ketidakpastian itu sendiri.

Ada orang yang tak goyang diterpa apa pun karena keyakinanya akan sebuah hal membuat dirinya kukuh bagaikan gunung yang menunjam ke bawah tanah. Lain halnya apabila akar itu tercerabut, seseorang bakal dengan mudah "ikut-ikutan". Bahkan sesuatu yang dulu baginya dianggap menjijikan, namun karena dikemudian hari anggapan publik mengatakan bahwa hal itu bagus dan keren, maka mau tidak mau ia bakal turut larut dengannya.

Lantas dengan rekaman sejarah seperti itu, masihkah anda menyandarkan benar salah pada konsensus publik? 

Kesehatan Anak Nomor Satu

Ilustrasi: Oyong dan Tempe

Dian, ibu dari seorang putri yang masih berusia empat tahun, saban hari menghabiskan waktunya untuk mengurusi sang anak. Dia tinggal di sepetak kosan yang ia bersama sang suami sewa dengan ongkos Rp 500 ribu. Harga yang cukup mahal bagi mereka berdua, terlebih lagi kehidupan mereka hanya mengandalkan penghasilan suami.

Suami Dian bekerja sebagai kuli di salah satu toko dekat kosan mereka. Ia diupah perbulannya tiga kali lipat dari harga sewa kos mereka. Dengan nominal sekitar Rp 1 juta, Dian mesti mengatur kebutuhan sehari-hari keluarganya. 

Dian sama sekali buta akan gizi, ia tak paham makanan mana yang mengandung protein, mana yang mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan bagi anak. Putrinya tiap hari selalu diberi makan kerupuk plus nasi putih anget. Sang putri mau makan saja Dian sudah amat bersyukur, ia sama sekali tak paham kebutuhan gizi anak tercukupi atau tidak.

Suaminya pun sama, ia kerap mengonsumsi mi instan dengan nasi. Bukan tanpa alasan, mi instan selain murah juga praktis untuk dimasak. Terkadang, anaknya pun mengikuti sang ayah untuk mengonsumsi mi instan tersebut.

Tak butuh waktu lama, mi instan sudah siap dihidangkan. Ini juga taktik agar gas di kosan mereka tak cepat habis. Bayangkan jika Dian mesti masak sayur dan goreng tempe, maka gas yang digunakan pun akan semakin banyak. Imbasnya akan membebani pengeluaran keluarga kecilnya.

Mata Dian selalu terlihat sayu. Tubuhnya memang berisi, jauh dari kata kurus kering. Akan tetapi, tak ada gairah hidup di wajahnya. Roman muka sama juga ditunjukkan oleh putri Dian. Ia berbeda dengan kebanyakan anak seusianya. Tak ada keceriaan di wajah sang anak. Kendati bermain bersama anak-anak lainnya, ia selalu terlihat murung. Padahal, anak seusia tersebut belum memahami kondisi hidup yang diderita kedua orang tuanya.

Gizi anak yang tak seimbang mungkin melatarbelakangi hal itu. Kita memang paham bahwa kondisi ekonomi mungkin amat menjepit. Sikap tak acuh dari para penguasa memperparah kondisi ini. Tapi lagi-lagi, sebagaimana pesan para dokter anak bahwa gizi buah hati selalu nomor satu.

Kadang tak perlu mahal untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Tapi memang pasti akan sedikit repot jika dibandingkan hanya manghidangkan mi instan atau pun kerupuk bagi anak. Repot harus ke pasar, repot juga untuk memasaknya. Tapi bukankah semua usaha kita demi anak? Kekurangan gizi pada anak juga berpotensi tinggi untuk mempengaruhi tingkat kecerdasan buah hati.

Saya memang bukan ahli gizi, tapi amat miris melihat anak-anak diberi makan ala kadarnya. Untuk informasi lebih lanjut soal makanan mana saya yang murah tapi banyak mengandung gizi, kawan-kawan bisa mencari lanjutannya di internet. Bertebaran banyak informasi berkaitan hal itu.

Kasarnya begini, ayam saja itu mesti dipastikan asupan gizinya. Apalagi anak seorang manusia. Memang negara harus mengambil peran di situ, tapi ya sudahlah ya. Kadang yang jadi abdinya pun bukan niat untuk mengabdi, tapi kepingin kaya. Padahal sudah saya wanti-wanti mau kaya tuh wirausaha biar tidak celamitan sama duit rakyat, paham?

*Terinspirasi dari kisah nyata.

Negara yang Ditinggalkan Dunia

Ilustrasi: Pixabay.com

 

Eskalasi konflik di Yaman, sebuah negara di ujung semenanjung Arab, tak kunjung berhenti. Konflik yang berkepanjangan membuat dampak yang begitu besar dari berbagai sisi.

Kelumpuhan ekonomi, pertanian yang terhenti, infrastruktur sanitasi yang hancur, dan pembelajaran di sekolah terpaksa ditiadakan membuat kehidupan di sana bagaikan mimpi buruk. Konflik yang dimulai sejak 2011, kala hembusan angin Arab Spring menerjang Yaman ini setidaknya telah menelan korban jiwa sebanyak 100 ribu orang [1].

Imbas konflik ini bukan hanya merusak bangunan fisik, melainkan juga membuat jutaan warganya terancam kelaparan ekstrem. Baru-baru ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa akan terjadi kelaparan kembali di negara yang beribukota di Sana'a itu [2].

PBB bahkan menyebut, sejak 2015 silam 80 persen penduduk Yaman menggantungkan hidupnya pada bantuan internasional [3]. Data PBB menyebut saat ini ada sekitar 30 juta penduduk Yaman, artinya lebih dari 20 juta penduduk Yaman bergantung hidup pada bantuan internasional.

Hal itu begitu wajar terjadi, dengan perang yang terus berkecamuk membuat perekonomian dan aktivitas produksi, termasuk produksi pertanian dalam keadaan lumpuh. Lebih memprihatinkan lagi, hampir setengah dari 80 persen itu merupakan penduduk Yaman yang tergolong anak-anak.

Sekjen PBB, António Guterres dalam sebuah kesempatan bahkan menyatakan kekhawatirannya dengan apa yang menimpa Yaman [4]. Ia meminta seluruh negara di dunia menunjukan solidaritasnya sebagai "orang yang dermawan" kepada Yaman.

Sebagai informasi, negara yang memiliki nama resmi al-Jumhūrīyah al-Yamanīyah itu hancur karena konflik yang memanas sejak 2014 antara Pemerintahan Abdrabbuh Mansur Hadi melawan kelompok bersenjata Houthi. Keduanya mengaku sebagai pemegang resmi kekuasaan di sana.

Pemerintahan Hadi didukung oleh koalisi yang dikomadoi Arab Saudi. Mereka juga disokong persenjataan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Dengan adanya pandemi Covid-19, Yaman bak tengah jatuh tertimpa tangga.

BBC bahkan mengungkapkan pandemi virus Corona di Yaman akan begitu buruk. Sebagian daerah Yaman sampai saat ini masih diblokade. Akses udara, darat maupun laut dilarang oleh Arab Saudi.

Padahal bantuan seperti makanan pokok, obat-obatan dan perlengkapan tidur mesti didistribusikan segera. Dengan keadaan seperti itu tentu saja obat-obatan untuk menangani pasien Covid-19 di Yaman sulit untuk didistribusikan[5].

Belum lagi fakta yang tak terelakkan bahwa sistem kesehatan di sana telah hancur. Setidaknya 3,5 ribu fasilitas kesehatan di Yaman telah rusak lantaran serangan udara dari pasukan koalisi yang dimotori oleh Arab Saudi [6]. Data pasti pasien yang terkonfirmasi Corona pun sulit untuk didapatkan. Hal ini tentu saja membuat pasien positif Corona bisa saja berkeliaran di tengah-tengah penduduk.

Hanya ada satu cara mencegah mimpi buruk ini tetap berlanjut, yakni seluruh negara menekan adanya genjatan senjata antara kedua belah pihak supaya pengiriman bantuan dan dari lembaga donor ke rakyat Yaman tak terhambat. Bantuan tenaga medis pun bisa mengakses masuk ke sana.Tanpa adanya itu, maka Yaman akan terus jadi neraka dunia bagi penduduknya.

 Referensi

[1] UN warns of Yemen famine; no aid from Saudis, UAE, Kuwait. https://www.aljazeera.com/news/2020/09/warns-yemen-famine-aid-saudis-uae-kuwait-200915182103529.html

 

[2] (1).

 

[3] Yemen famine: 10 million children facing starvation with suffering 'only likely to get worse'.

https://news.sky.com/story/yemen-famine-10-million-children-facing-starvation-with-suffering-only-likely-to-get-worse-12074261

 

[4] Yemen in 'a desperate situation' as famine looms and hundreds of thousands face starvation.

https://news.sky.com/story/yemen-famine-has-never-looked-more-likely-with-hundreds-of-thousands-at-risk-of-starvation-uk-government-says-12074444.

 

 

[5] Coronavirus: Five reasons why it is so bad in Yemen. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53106164.

 

[6] (5).

Uyghur: Tanggung Jawab Moril Bangsa Indonesia

Ilustrasi: Pixabay.com

Setiap negara dibangun di atas landasan kedaulatannya masing-masing. Kedaulatan secara sederhana dipahami sebagai kebebasan suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahannya masing-masing.

Kedaulatan sudah ada bahkan sebelum munculnya konsep negara-bangsa. Kedaulatan melekat dalam setiap bentuk pemerintahan, seperti juga dalam sistem kerajaan pra-nation-state.

Kedaulatan merupakan otoritas dari suatu negara untuk mengurusi urusan internalnya masing-masing. Intervensi dari pihak luar, terlebih lagi pihak yang tidak mempunyai kepentingan dengan suatu pemerintahan tersebut jelas tidak dibenarkan. Hal itu merupakan asumsi dasar dari kedaulatan secara superfisial.

Penegakan kedaulatan suatu negara bukan tanpa tantangan. Terlebih lagi di era yang menghendaki penyebaran informasi begitu cepat merambah ke penjuru dunia. Jika ada sesuatu yang dilakukan oleh suatu negara--meskipun di dalam wilayah negaranya--, dan menurut 'pakem' atau norma internasional bertentangan, maka tekanan terhadap negara itu akan banyak disuarakan. Tidak terkecuali dengan apa yang dilakukan oleh otoritas China terhadap komunitas Muslim Uyghur.

Seperti telah banyak diketahui bahwa pemerintah China memembuat kemp detinasi bagi kurang lebih satu juta komunitas Muslim Uyghur di wilayah timur negara itu. Bagi kita yang memang belum memahami secara jernih akar filosofis dari mengapa banyak yang menekan China terkait isu tersebut, maka tulisan ini adalah jawabannya. Dan, bagi kalian yang "menentang" kecaman publik secara luas terhadap prilaku pemerintah China karena berdalih bahwa "itu urusan internal China", maka baca coretan ini hingga selesai.

Penegakan Akan Nilai

Aktivitas hubungan suatu negara pada dasarnya mirip seperti aktivitas seorang manusia. Hal ini dapat dipahami mengingat negara dijalankan oleh sekumpulan manusia bukan robot. Layaknya manusia, negara dalam berhubungan terikat dalam suatu norma dan tata aturan yang berlaku secara internasional. Hanya saja yang memebedakan adalah bahwa negara tidak memiliki institusi yang dapat menghukum jika ia melanggar aturan tersebut, sedangkan manusia ada, yakni institusi yang dibuat oleh negara. Hal tersebut lazim disebut sebagai 'anarki'. Karena tidak ada institusi di atas negara yang berhak dan punya otoritas untuk menghukum negara.

Namun meskipun negara hidup dalam lingkungan yang anarki, bukan berarti negara tidak bisa dihukum. Ada beberapa mekanisme penghukuman oleh aktor yang pada dasarnya tidak mempunyai otoritas, misalnya saja sanksi ekonomi atau tekanan publik internasional. Serupa dengan manusia, jika seorang individu melanggar norma yang tingkatannya cukup berat, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial oleh orang-orang di sekitarnya (masyarakat). Namun yang menjadi pertanyaan norma apa yang berlaku bagi suatu negara?

International Order

Pasca kemenangan blok Sekutu atas blok Poros dalam Perang Dunia II yang telah terjadi lebih dari 70 dasawarsa yang lalu, menjadikan mereka sebagai pemain dominan dalam perpolitikan internasional. Blok Poros yang terdiri dari pemain utama seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan juga Uni Soviet kala itu mengusung norma yang terlahir dari rahim peradaban Barat, yakni demokrasi-kapitalis dan komunisme ala Soviet.

Demokrasi-kapitalis dan komunisme sebenarnya berbeda, namun keduanya bersatu dalam Perang Dunia II demi melawan Nazisme--terlebih lagi fasisme--yang dikembangkan oleh Adolf Hitler dari Jerman selaku negara yang tergabung kedalam blok Poros. Dan setelah Blok Poros yang mempunyai dua ideologi tersebut menang melawan fasisme-Nazisme, kemudian keduanya (demokrasi-kapitalis dan komunisme) saling berkompetisi untuk menyebarkan nilai-nilainya.

Demokrasi-kapitalis diwakili oleh Amerika, sedangkan komunisme diwakili oleh Uni Soviet, selama empat dasawarsa saling berkompetisi menjadi dominator dalam konstalasi perpolitikan internasional. Singkatnya, kopetisi dimenangkan oleh demokrasi-kapitalis saat di akhir dekade 1980-an, Uni Soviet sekarat dan akhirnya runtuh di tahun 1989. Keruntuhan Uni Soviet selaku pengusung komunisme banyak dilihat sebagai keruntuhan ideologi komunisme itu sendiri. Komunisme berakhir--meskipun belum mati sepenuhnya karena idenya masih melekat di pikiran beberapa orang--dan meninggalkan demokrasi-kapitalis yang menurut Francis Fukuyama sebagai ideologi akhir dalam perkembangan sejarah umat manusia atau ideologi final.

Demokrasi-kapitalis memiliki sekumpulan perangkat nilai yang saat ini menjadi nilai universal bagi negara-negara di dunia. Nilai tersebut salah satunya ialah Hak Asasi Manusia (HAM) atau human rights. Sebagai negara yang mengaku demokratis, Indonesia juga mengakui nilai HAM. Bahkan nilai ini diatur dalam undang-undang di negara kita.

HAM mempunyai begitu banyak turunan nilai lainnya. Namun secara umum, nilai HAM dipahami secara sederhana sebagai nilai apa saja yang menghargai harkat dan martabat seorang manusia--nilai kemanusiaan.

Mencederai Kemanusiaan

Tidak perlu investigasi mendalam untuk bisa mengetahui bahwa China melakukan pelanggaran HAM atas aksinya terhadap Muslim Uyghur. Klaim deradikalisasi oleh negara tersebut tidak lebih dari alasan baginya untuk meredam kecaman publik internasional. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah suatu bentuk penghhianatan akan nilai kemanusiaan.

Sama seperti seorang individu yang melanggar suatu norma sosial di tengah-tengah masyarakat, China juga demikian. Ia melanggar nilai kemanusiaan, dan sudah suatu konsekuensi bagi setiap aktor internasional yang melanggar nilai tersebut pasti akan mendapat kecaman, baik dari publik maupun dari aktor politik lain yang setara (negara).

Bagi China, sanksi yang diterimanya cukuplah ringan. Mengingat banyak negara yang tidak berkutik menghadapi raksasa ekonomi ini. Andaikata tindakan yang sama dilakukan oleh negara 'powerless' seperti halnya Iraq, Iran atau juga Libya, maka sanksi yang didapatkan pasti akan lebih berat, bisa sampai penyerbuan (invasi) oleh negara lain (Amerika dan sekutunya).

Dalih Kedaulatan

Tekanan publik dan aktor internasional terhadap negaranya dianggap oleh China sebagai bentuk intervensi pihak luar terhadap urusan domestiknya. Bahkan pemerintah Indonesia juga bersikap demikian, hal ini disempaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Dalam sebuah acara di Hotel Fairmont, Jakarta (CNN Indonesia, 17/12/2018), Kalla menegaskan bahwa dirinya menentang penindasan komunitas Muslim Uyghur di China. Kendati demikian, Kalla juga mengatakan bahwa 'pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur terkait permasalahan yang terjadi, dan hal itu menjadi urusan dalam negeri pemerintah China'.

Dalih kedaulatan menjadi senjata utama rezim komunis China untuk menghindari tekanan publik dan aktor-aktor internasional. Pemerintah Indonesia pun seakan tergiring kedalam opini yang dikembangkan oleh China dengan mengatakan hal yang senada dengan yang disampaikan oleh pemerintah China. Pernyataan yang dikatakan oleh Jusuf Kalla bagi saya cukup disayangkan. Pernyataan ini akhirnya memantik opini di tengah-tengah umat Muslim di Indonesia bahwa pemerintah telah berlepas tangan atas penindasan yang dialami oleh saudara Muslimnya di Xinjiang.

Dalih Tertolak

Klaim menjaga kedaulatan dalam konteks isu Uyghur pada dasarnya telah tertolak. Hal ini disebabkan karena tindakan China yang telah secara sengaja melanggar norma kemanusiaan terhadap warga negaranya sendiri. Jika hal ini dibenturkan dengan konsep "tanggung jawab untuk melindungi/responsibility to protect", maka konsep kedaulatan akan runtuh.

Secara singkat responsibility to protect (R2P) dipahami sebagai sebuah konsep norma yang menyatakan bahwa kedaulatan bukan hak mutlak dan negara kehilangan sebagiannya apabila negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan dan pelanggaran HAM massal. R2P akan digunakan tatkala suatu pemerintahan melakukan kejahatan HAM massal, seperti kejahatan perang, genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap aktor dalam politik internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga sipil dari berbagai kejahatan HAM tersebut, namun dalam konteks ini aktor tersebut adalah negara.

Emberio R2P muncul berawal dari keresahan para aktor politik internasional melihat berbagai pelanggaran HAM massal yang dilakukan oleh suatu pemerintah terhadap rakyatnya. Konsep ini berakar dari asumsi "hak untuk mengintervensi" dan tanggung jawab "kemanusiaan". Hak untuk mengintervensi urusan domestik (kedaulatan) negara lain muncul tatkala pemerintah dalam suatu negara gagal dalam melindungi rakyatnya dari kekerasan komunal. Jika situasi ini terjadi, maka berbagai aktor politik internasional (negara) memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk melindung warga negara di suatu negara yang pemerintahannya melakukan kekerasan komunal tersebut. Atau dengan kata lain, setiap negara yang beradab mempunyai tanggung jawab kemanusiaan untuk melindungi manusia di seluruh dunia tanpa terbatas oleh sekat-sekat kedaulatan (universalitas kemanusiaan).

R2P dalam Panggung Sejarah Islam

Jika kita meninjau kembali dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, maka kita tahu bahwa R2P secara prinsipiil sebenarnya tidak begitu asing. Pada masa kekuasaan Khalifah al-Mu'tashim Billah yang merupakan khalifah kedelapan Dinasti Abbasiyah, terjadi peristiwa heroik yang menggambarkan R2P dalam sejarah Islam.

Kota Amurriyah merupakan sebuah kota di pesisir. Kala itu kota tersebut dikuasai oleh Romawi. Terdengar kabar oleh Khalifah al-Mu'tashim bahwa seorang Muslimah (wanita Muslim) ditawan oleh bala tentara Romawi di kota itu. Wanita itu mengatakan, "Wahai Muhammad, Wahai Mu'tashim!". Setelah Khalifah al-Mu'tashim mendengar kabar tersebut, ia dan pasukannya langsung menunggangi kuda untuk menuju ke kota tersebut. Muslimah tersebut akhirnya berhasil dibebaskan dan kota Amurriyah juga akhirnya dikuasai oleh Khalifah al-Mu'tashim.

Kisah heroik R2P dalam sejarah Islam lainnya juga terjadi di Andalusia. Kisah ini terjadi pada era kepemimpinan Sultan al-Hajib al-Manshur dari Daulah Amiriyah di Andalusia. Kala itu Daulah Amiriyah menyiapkan pasukan di gerbang masuk Kerajaan Navarre demi menyelamatkan tiga Muslimah yang ditawan di sana.

Kisah dimulai tatkala utusan dari Daulah Amiriyah pergi ke Kerajaan Navarre. Sang utusan berjalan berkeliling bersama raja Navarre, ia kemudian menemukan tiga Muslimah ditawan di dalam sebuah Gereja di sana. Mengetahui hal tersebut, utusan Sultan al-Hajib tersebut marah besar dan ia melaporkan kejadian tersebut kepada sang sultan.

Mendengar hal tersebut, Sultan Hajib langsung mengirimkan pasukan besar demi menyelamatkan tiga wanita Muslim tersebut. Raja Navarre begitu kaget ketika melihat begitu banyak jumlah pasukan Muslim mengepung kerajaannya. Ia pun berkata, "Kami tidak tahu untuk apa kalian datang, padahal antara kami dengan kalian terikat perjanjian untuk tidak saling menyerang." Dari pihak pasukan Muslim menjawab bahwasanya Kerajaan Navarre telah menawan tiga orang wanita Muslim. Pihak Kerajaan Navarre membalas bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui akan hal tersebut. Setelah tiga wanita itu dibebaskan, pihak Kerajaan Navarre pun menulis surat permohonan maaf atas tragedi tersebut dan perang urung meletus.

Tanggung jawab kemanusiaan lebih jauh dicontohkan oleh Sultan Abdul Majid I, yang merupakan seorang khalifah dari Kekhilafahan Ottoman yang berkuasa pada periode 1823-1861. Pada masa di antara tahun 1845 hingga 1852, terjadi tragedi yang dikenal dengan sebutan 'Great Famine/Great Hunger' atau Kelaparan Besar yang merupakan suatu periode di mana terjadi kelaparan, wabah penyakit, dan migrasi secara massal di Irlandia.

Tragedi yang dalam bahasa Irlandia dikenal dengan sebutan 'an Gorta Mor' ini dipicu oleh kegagalan pertanian kentang yang merupakan bahan makanan pokok di sana kala itu. Diperkirakan satu juta orang terbunuh dan satu juta orang lagi terapaksa meninggalkan tanah airnya demi menghindari wabah kelaparan mematikan tersebut. Di tengah-tengah horor yang mematikan tersebut, Kekhilafahan Ottoman datang untuk memberi bantuan kepada rakyat Irlandia.

 Sultan Abdul Majid I

Ilustrasi: Wikimedia.org

Sultan Abdul Majid I menyatakan niatnya untuk memberi bantuan kepada rakyat Irlandia sejumlah £10.000, namun Ratu Victoria kala itu mengintervensi dan meminta kepada sang sultan untuk hanya memberikan bantuan sejumlah £1.000. Hal ini dikarenakan sang ratu telah memberikan bantuan sejumlah £2.000 kepada Irlandia. Namun meskipun begitu, sang sultan juga secara rahasia mengirimkan empat hingga lima kapal yang penuh dengan bahan makanan kepada Irlandia. Inggris berusaha memblokade kapal penuh makanan tersebut, namun kapal-kapal tersebut berlayar ke arah Sungai Boyne (An Bhoinn/Abhainn na Boinne) dan membongkar muatan penuh bahan makanan tersebut di Dermaga Drogheda (Droichead Atha).

Sultan Abdul Majid I telah mengejawantahkan semangat yang terkandung dalam prinsip R2P meskipun R2P sendiri belum dicetuskan kala itu. Sultan dan rakyat Ottoman tanpa memandang suku, ras, apalagi agama dengan besar hati memberikan bantuan kepada rakyat Irlandia yang sama sekali berbeda secara identitas dengannya. Meskipun upayanya untuk membantu Irlandia dihalangi oleh Inggris, namun sultan tidak patah arang den lepas tangan untuk membantu. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa semangat R2P sudah hadir dalam panggung sejarah Islam jauh sebelum ia dicetuskan pada era modern.

Beberapa penggalan kisah di atas memamang tidak menggambarkan R2P seperti yang kita pahami saat ini. Namun begitu, di antara kisah-kisah tersebut terdapat prinsip yang sejalan dengan R2P, yakni melindungi "manusia" dan tanggung jawab institusi politik (kerajaan/negara) untuk menjamin perlindungan terhadap manusia.

Amanat Kemanusiaan dalam Dasar Negara

Konstitusi Indonesia dibuat tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan di dalamnya. Dalam alenea ke-empat Pembukaan UUD'45 RI termaktub secara jelas bahwa negara ini ikut bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan 'kemerdekaan, perdamaian abadi (perpetual peace), dan keadilan sosial'.

Amanat konstitusi tersebut jelas memaksa bangsa Indonesia untuk terlibat ke dalam kancah internasional untuk menegakkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Namun semua itu bisa terjadi tatkala pemerintah memiliki kemauan politik untuk menjalankannya. Jika tidak, maka komitmennya terhadap konstitusi sudah selayaknya dipertanyakan.

Suara Penolakan

Tidak semua pihak atau aktor politik internasional mendukung prinsip R2P. Beberapa dari mereka menganggap bahwa kedaulatan suatu negara harus tetap dihargai tanpa memandang kondisi dan situasi. Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung kedalam regionalisme ASEAN (Association South East Asia Nations) termasuk kubu yang berada di barisan para penolak R2P tersebut.

ASEAN memiliki prinsip yang menolak segala bentuk intervensi atas kedaulatan suatu negara. Prinsip ini dikenal dengan nama 'Non-Interference Principle' atau prinsip non-intervensi. Prinsip ini merupakan fondasi bagi kerja sama di antara negara-negara ASEAN. Prinsip non-intervensi dinyatakan dalam Treaty of Amity and Cooperation ASEAN February 27, 1976.

Pada tahun 1997 suara untuk memodifikasi prinsip non-intervensi di ASEAN mulai terdengar. Tepatnya pada Juli 1997, Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kala itu meminta ASEAN untuk mengadopsi prinsip "constructive intervention" di Kamboja. Satu tahun kemudian, Menteri Luar Negeri Thailand kala itu, Surin Pitsuwan menganggap bahwa prinsip non-intervensi ASEAN harus diganti dengan "constructive intervention" tatkala masalah domestik dalam suatu negara anggota ASEAN mengancam stabilitas regional. Surin kemudian mengembangkanya menjadi "flexible engagement".

  ASEAN Region

Ilustrasi:Wikimedia.org

Flexible engagement merupakan terobosan terbaru kala itu untuk perubahan cara diplomasi di ASEAN. Secara sederhana flexible engagement merupakan perbincangan yang dilakukan antar negara-negara ASEAN demi mendiskusikan masalah-masalah domestik negara-negara tersebut tanpa maksud mengintervensi urusan domestik mereka. Proposal "flexible engagement" Thailand didukung oleh Filipina, namun proposal ini mendapat kritikan pedas dari Myanmar dan ditolak oleh Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Dan akibatnya, prinsip non-intervensi sampai saat ini masih menjadi pedoman bagi negara-negara ASEAN. Hal inilah yang menyebabkan tidak berkutiknya negara-negara ASEAN terhadap beberapa isu kemanusiaan yang terjadi di wilayah kedaulatan sesama anggotanya. Bagi negara-negara ASEAN, intervensi jelas tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip yang selama ini mereka emban, yakni prinsip saling menghormati dan menghargai kedaulatan sesama anggotanya. Konsep itu dikenal dengan nama 'ASEAN Way'.

Selain itu, R2P juga mendapat kritikan pedas secara praktikal. Hal ini dikarenakan nafsu AS dan para sekutunya untuk menacapkan pengaruhnya di Libya. Intervensi ke Libya pada 2011 merupakan contoh paling baru dari pengejawantahan R2P. Kala itu, Kolenel Qaddafi yang merupakan penguasa Libya dituduh melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya sendiri. Oleh karenanya, AS dan sekutunya merasa mempunyai tanggung jawab kemanusiaan untuk menghentikan mimpi buruk di sana. Mereka pun melancarkan serangan udara terhadap basis pertahanan loyalis Qaddafi sampai akhirnya sang kolonel terbunuh di tangan rakyatnya sendiri.

Aksi pongah yang dipertontonkan AS dan sekutunya tersebut membuat publik internasional geram. Dan dari sinilah akhirnya konsep R2P secara praktikal diperdebatkan dan mendapatkan kritikan yang tajam.

Intervensi Kemanusiaan yang Berkemanusiaan

Sejak AS dan sekutunya mencontohkan secara brutal intervensi kemanusiaan di Libya. Prinsip ini akhirnya dipandang jelek oleh sebagian publik internasional. Apa yang dilakukan AS di Libya pada 2011 lalu ternyata justru mendistorsi prinsip mulia dari R2P itu sendiri.

Kita tentu saja tidak sejalan dengan R2P atau intervensi kemanusiaan yang dicontohkan oleh Amerika dan sekutunya, namun bukan berarti kita menolak intervensi kemanusiaan secara keseluruhan. Sebagai bangsa yang masih mengaku beradab dan sebagai bangsa yang mengaku berpakem kepada undang-undang dasarnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita (pemerintah Indonesia) untuk berperan menghentikan berbagai mimpi buruk kemanusiaan. Tidak terkecuali ikut berperan secara aktif untuk menghentikan apa yang menimpa komunitas Uyghur di Xinjiang, China. Dan saya tekankan bahwa itu terjadi jika kita masih mengaku sebagai bangsa yang "beradab".

Yopi Makdori, Grendeng Thinker (Grenthink)

REFERENSI

Anwar Ibrahim (21 Juli 1997). "Crisis Prevention", dalam Newsweek International.

CNN Indonesia (17/12/18). "JK Tolak Penindasan Terhadap Muslim Uighur di China". Diakses melalui: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181217140715-20-354266/jk-tolak-penindasan-terhadap-muslim-uighur-di-china, pada 16/01/2019

Eibhlin O'Neill (29 Desember 2016). "The Story of Turkish Aid to the Irish during the Great Hunger". Diakses melalui: https://www.transceltic.com/blog/story-of-turkish-aid-irish-during-the-great-hunger, pada 18/01/2019

Gareth Evans (2008). "The Responsibility to Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All". Washington, D.C.: Brookings Institution Press

Hidayatullah (27/02/2015). "Beginilah Islam Membela Para Muslimah". Diakses melalui: https://m.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2015/02/27/39594/beginilah-islam-membela-para-muslimah.html, pada 17/01/2019

Linjun WU. "East Asia and The Principle of Non-Intervention: Policies and Practices." Maryland Series in Contemporary Asia Studies. Number 5-2000 (160).

Ruben Reike. "Libya and Responsibility to Protect: Lessons for the Prevention of Mass Atrocities." St. Antony's International Review. Vol 8, No. 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Si May yang [Pura-Pura] Begitu Lugu

Ilustrasi: Wikimedia.org

Muhammad Iskandar Syah

Beberapa waktu yang lalu, Theresa May, Perdana Menteri Inggris mengunjungi Timur Tengah salam tiga hari. Rabu pagi waktu Riyadh, May tiba di ibu kota Kerajaan Saudi tersebut. Di sana ia mengangkat sebuah isu terkait blokade yang dilakukan oleh Saudi terhadap Yaman. May meminta Saudi untuk segera menghentikan aksi blokadenya terhadap Yaman [1].

Sebelumnya perlu diketahui bahwa sudah selama tiga minggu ini Saudi dan pasukan koalisnya melakukan blokade militer terhadap Yaman. Meskipun kecaman dari NGO kemanusiaan dan komunitas internasional lain berkali-kali dilayangkan terhadap kerajaan tersebut, namun negara itu bergeming. Ia tetap melakukan blokade militernya terhadap Yaman sampai saat ini. Hal ini berujung pada malapetaka yang begitu besar bagi rakyat Yaman. Bagaimana tidak, di tengah-tengah kebuntuan rakyat Yaman dalam mendapatkan sumber makanan, obat-obatan dan lainnya, namun Saudi justru melakukan blokade terhadap mereka yang hendak menyalurkan berbagai kebutuhan bagi warga Yaman tersebut.

Akhirnya hal tersebut membuat situasi di sana semakin memprihatinkan. Menurut Save the Children, sebuah NGO kemanusiaan yang fokus terhadap isu anak-anak menyatakan bahwa sebanyak 130 anak-anak Yaman meninggal setiap harinya disebabkan oleh malnutrisi, kelaparan akut, dan wabah penyakit (kolera) [2]. Save the Children juga menyatakan bahwa, pada tahun ini sebanyak 400 ribu anak-anak di sana membutuhkan perawatan karena menderita malnutrisi akut. NGO itu juga menambahkan bahwa jika blokade tersebut terus berlanjut, maka diperkirakan 8 hingga 12 minggu kedepan persediaan makanan dan obat-obatan bagi warga Yaman akan habis, dan tentu saja hal ini akan menimbulkan malapetaka yang lebih besar lagi bagi mereka.

Saat operasi serangan udara Arab Saudi bersama pasukan koalisnya terhadap Yaman, Philip Hammond yang kala itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa Inggris akan mendukung aksi tersebut. Namun demikian, dukungan tersebut bukan dalam artian Inggris terlibat langsung di dalam pertempuran di sana, melainkan dukungan teknis dan persenjataan kepada Saudi [3]. Meskipun saat ini Hammond sudah tidak lagi menjabat dalam posisi tersebut, namun nampaknya janji itu akan terus dijaga oleh para penerusnya.

Sejak janji itu diucapkan, seketika Inggris menjual berbagai peralatan tempur yang terdiri dari jet tempur, berbagai macam jenis bom, dan misil kepada Saudi dengan nilai sebesar £4,6 miliyar. Jet tempur tersebut termasuk jenis Eurofighter Typhoon jet yang digunakan Saudi untuk membombardir Yaman. Tak hanya sampai di situ, pilot-pilot pesawat tempur tersebut juga mendapatkan pelatihan oleh Inggris.

Sudah tidak ada keraguan lagi bahwa senjata-senjata yang dibeli Saudi tersebut digunakan oleh kerajaan itu untuk membantai warga sipil di Yaman. Hal senada juga dilaporkan oleh Amnesty International [4] dan Human Rights Watch [5], NGO tersebut dalam laporannya menyatakan bahwa ditemukan sebuah kaitan bahwa bom-bom Inggris digunakan oleh Saudi untuk menyerang infrastruktur sipil. Sedangkan panel PBB menuduh Saudi telah melakukan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang merata dan sistemis [6].

Meskipun berbagai bukti pelanggaran terhadap kemanusian yang dilakukan oleh Saudi begitu banyak, dan meskipun korban warga sipil atas pengeboman yang dilakukan oleh Saudi terus meningkat, namun Inggris sebagai pemasok senjata bagi Saudi sama sekali bergeming. Justru May dengan [pura-pura] keluguannya malah meminta Saudi untuk menghentikan blokade terhadap Yaman. Seharusnya ada cara yang lebih efektif bagi May jika benar-benar bersimpati terhadap penderitaan warga Yaman, yaitu segera hentikan penjualan senjata kepada Saudi.

Referensi

[1] May to demand Saudi Arabia ends blockade on Yemen's ports. Diakses melalui https://www.theguardian.com/politics/2017/nov/28/may-to-demand-saudi-arabia-ends-blockade-on-yemens-ports?CMP=share_btn_fb, pada 1/12/2017

[2]Save the Children: 130 children die daily in Yemen. Diakses melalui https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/11/16/save-the-children-130-children-die-daily-in-yemen, pada 1/12/2017

[3] UK 'will support Saudi-led assault on Yemeni rebels - but not engaging in combat'. Diakses melalui http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/11500518/UK-will-support-Saudi-led-assault-on-Yemeni-rebels-but-not-engaging-in-combat.html, pada 1/12/2017

[4] https://www.amnesty.org.uk/exposed-british-made-bombs-used-civilian-targets-yemen. Diakses melalui, https://www.amnesty.org.uk/exposed-british-made-bombs-used-civilian-targets-yemen, pada 1/12/2017

[5] Bombing Businesses:

Saudi Coalition Airstrikes on Yemen’s Civilian Economic Structures. Diakses melalui https://www.hrw.org/report/2016/07/11/bombing-businesses/saudi-coalition-airstrikes-yemens-civilian-economic-structures, pada 1/12/2017

[6] UN report into Saudi-led strikes in Yemen raises questions over UK role. Diakses melalui, https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-in-yemen-raises-questions-over-uk-role, pada 1/12/2017

Ternyata Yaman Bukanlah Saudara Kita

Ilustrasi: Wikimedia.org

Muhammad Iskandar Syah

Harus berapa banyak lagi rakyat Yaman yang mesti dibantai sampai mata kita terbuka? Saat ini, rakyat Yaman terus menerus dihujani berbagai penderitaan ulah Saudi dan koalisinya. Saya tidak akan menyebutkan angka-angka statistik di sini, karena saya fikir percuma. Menurut saya pukulan dari angka tidak lebih besar dari pukulan yang dihujamkan ke hati kita oleh gambar dan rekaman video. 

Namun meskipun telah banyak foto dan video-video yang bertebaran di internet yang menggambarkan penderitaan rakyat Yaman, ternyata kita masih tetap bergeming. Kita seakan bisu, sakaligus tuli dan buta khusus untuk Yaman. Kita diam seribu bahasa tatkala pesawat-pesawat pengebom Saudi dan aliansinya memporak-porandakan Yaman. Aksi mereka menimbulkan bencana kemanusiaan yang sangat parah.

Pesawat pengebom Saudi menyasar objek-objek vital yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka tatkala objek-objek tersebut rusak dan akhirnya tidak berfungsi, rakyat Yaman mesti menanggung bencana kemanusiaan yang begitu dahsyat. Mereka terjangkit kolera yang begitu parah, mereka sulit untuk berobat dikarenakan banyak rumah sakit di sana yang dihancurkan oleh pesawat pengebom Saudi.

Mimpi buruk itu diperparah lagi dengan blokade yang dilakukan oleh pasukan koalisi Saudi terhadap negara itu. Bantuan kemanusiaan yang mestinya bisa mengakses daerah konflik untuk membantu warga sipil, namun dalam kasus Yaman mereka terpaksa tidak bisa membantu korban perang di sana. Hal ini jelas begitu mematikan bagai rakyat Yaman. Di saat konflik tengah berkecamuk di negara itu, yang berdampak pada kemandekan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas produksi dan pertanian, rakyat Yaman justru disiksa dengan kelaparan dan penyakit dikarenakan blokade tersebut. Bantuan yang mengangkut bahan pangan, sandang dan obat-obatan terpaksa tertahan dan tidak bisa didistribusikan ke rakyat Yaman.

Hal tersebut sama saja menciptakan neraka bagi rakyat Yaman di negaranya sendiri. Bagaimana tidak, objek vital mereka rusak, aktivitas produksi terhenti--termasuk produksi makanan, pertanian dan pakaian, ditambah lagi sanitasi yang buruk karena rusaknya sumber air mereka yang berujung pada malapetaka wabah kolera, sedangkan sumber bantuan yang merupakan satu-satunya harapan untuk meringankan beban mereka dilarang oleh pasukan koalisi. Hal ini jelas cara sekelompok (mengaku) manusia untuk menciptakan neraka di dunia. Tak ada julukan lain bagi mereka yang melakukan hal tersebut selain kata "biadab".

Lebih mengherankan Arab Saudi dan Yaman merupakan tetangga, keduanya sama-sama "Islam". Namun Saudi dengan biadab membantai rakyat Yaman yang merupakan saudara mereka dalam keimanan. Demikian juga dengan yang terjadi di Indonesia, umat Islam di negeri ini diam membisu dengan apa yang dilakukan oleh Saudi. Mereka masih berasumsi bahwa berita yang menyudutkan Saudi dalam konflik Yaman ulah dari Barat yang ingin menggembosi kerajaan tersebut.

Namun apakah kita lupa bahwa berita dari media-media tersebut juga menyudutkan Amerika dan Inggris selaku pemasok utama persenjataan Saudi untuk membantai warga Yaman? Kita pasti marah ketika saudara-saudara kita dibantai dengan sangat biadab oleh Israel, kita pun marah saat rezim Myanmar mendalangi pembantaian muslim Rohingya, namun mengapa kita tuli, kita bisu, dan kita buta dengan apa yang dilakukan oleh Saudi terhadap saudara-saudara kita? Atau jangan-jangan kita masih berfikir bahwa Saudi merupakan patron kebenaran bagi umat Islam? Ataukah kita yang sudah tidak menganggap lagi bahwa rakyat Yaman itu saudara seiman kita?.

Ilustrasi:Wikimedia.org

Saya kerap kali menemukan slogan yang berbunyi, "Tak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina, cukup kau menjadi manusia!" dan slogan yang mempunyai makna sejenis lainnya. Namun mengapa kita tidak menggunakan slogan tersebut kepada rakyat Yaman? Mengapa kita marah saat Israel membombardir Palestina, saat tentara Myanmar membantai muslim Rohingya, saat pasukan Amerika dan sekutu NATO-nya menyerang Iraq, namun kita diam, diam membisu saat Saudi menciptakan neraka bagi rakyat Yaman? 

Mana slogan "cukup menjadi manusia" untuk membela mereka yang tertindas? Atau jangan-jangan kita telah menganggap rakyat Yaman sebagai binatang? Bahkan aktivis pembela hak binatang pun akan lebih keras mengutuk Saudi jikalau Saudi melakukan hal tersebut terhadap binatang, dari pada aktivis Islam yang mengutuk Israel dan Amerika namun diam terhadap Saudi.

Securing Population: Sebuah Coretan tentang Keamanan 3

Ilustrasi:Pxfuel.com

Muhammad Iskandar Syah

Pergeseran makna national security dari semula state security menjadi human security mulai ramai diperbincangkan sejak keruntuhan Uni Soviet, sang rival Amerika Serikat (AS). Angina tersebut semakin besar tatkala peristiwa 9/11 yang terjadi di AS, para ilmuwan dan pengambil kebijakan menganggap bahwa terdapat ancaman serius terhadap eksistensi umat manusia, yakini terorisme.

Kekhawatiran ini diperkuat juga dengan berbagai isu lain, seperti pemanasan global, wabah penyakit, degradasi lingkungan, kelaparan, konflik bersenjata, dan kemiskinan. Isu-isu tersebut dianggap bisa menjadi ancaman serius terhadap eksistensi dari populasi manusia di muka bumi ini. Maka, berangkat dari kekhawatiran itulah konsep ‘human security’ muncul dan menjadi fokus para ilmuwan dan pengambil kebijakan di seluruh dunia post-9/11.

Pada tahun 2000, bertepatan dengan UN Millennium Summit, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memanggil seluruh komunitas dunia untuk meningkatkan dua gol, yakini “freedom from want” dan “freedom from fear”. Atas kontribusi dalam hal tersebut, akhirnya pada bulan Januari 2001, berdirilah sebuah komisi untuk keamanan manusia dalam PBB yang bernama Commission on Human Security (CHS). Komisi ini membantu mengartikulasikan paradigma human security sebagai kerangka bagai mereka (entity) yang fokus dalam keamanan dan keberlanjutan eksistensi manusia.

Menurut komisi tersebut, definisi human security—selanjutnya saya sebut dengan “keamanan manusia” adalah untuk “melindungi aspek vital dalam seluruh kehidupan manusia yang mana akan meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan segala kebutuhannya". Artinya, keamanan manusia menghendaki dua kondisi, yakini melindungi manusia dari ancaman yang bersifat kritis maupun ancaman yang bisa menyebabkan dampak tidak langsung bagi eksistensi manusia; dan memberdayakan mereka supaya bisa bertanggung jawab dengan kehidupan mereka sendiri.

Konsep keamanan manusia ini di dalamnya terdiri dari beberapa aspek keamanan lainnya, diantaranya: “economic security” yang memiliki ancaman, seperti kemiskinan akut dan pengangguran; “food security”, ancamannya berupa kelaparan dan kesulitan untuk mengakses bahan pangan; “health security”, memiliki ancaman seperti wabah penyakit, infeksi yang mematikan, malnutrisi, dan kesulitan akses fasilitas kesehatan; “environmental security”, memiliki ancaman seperti degradasi lingkungan, pencemaran, pemanasan global, bencana alam, polusi, dan lainnya; “personal security”, mempunyai ancaman seperti terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, kekerasan fisik dan lainnya; “community security”, ancamannya berupa konflik etnis, agama dan konflik yang mengatasnamakan identitas lainnya; dan “political security”, memiliki ancaman berupa rezim represif, pelanggaran HAM dan lainnya. 

Kesemuanya merupakan aspek untuk menjamin keberlangsungan dari eksistensi umat manusia di planet ini. Perlu upaya dari semua pihak untuk bisa mewujudkan kondisi ‘secure’ di dalam sebuah populasi manusia, tak terkecuali negara sebagai tempat bernaungnya populasi manusia.

Lalu kita lihat sejauh mana negara memfokuskan keamanan nasionalnya kepada hal-hal yang bersifat mempertahankan eksistensi manusia. Sayangnya, paradigma keamanan tradisional masih melekat sangat kuat dalam kebijakan keamanan nasional negara ini. Kita bisa lihat permasalahan keamanan pangan, kesehatan, lingkungan, politik, ekonomi, dan keamanan individu masih belum menjadi titik berat kebijakan keamanan nasional kita.

Padahal kita tahu bahwa adanya sebuah negara merupakan wadah psikologis untuk mempertahankan kelangsungan hidup individu-individu di dalamnya. Jadi pada dasarnya tujuan negara bukanlah melindungi eksistensi negara itu sendiri apalagi eksistensi dari sebuah rezim, melainkan melindungi dan menjung-jung harkat dan martabat individu-individu yang berada di dalamnya supaya bisa melangsungkan kehidupannya dengan sejahtera.

Pada dasarnya keamanan manusia menempatkan objek keamanan nasional pada individu-individu manusia, bukan negara. Paradigma seperti ini yang seharusnya kita implementasikan di sini. Namun sayang, saya rasa masih jauh dari kata sempurna bagai negara ini untuk menerapkan paradigma tersebut, bahkan negara lebih getol memberangus ormas-ormas yang dituding dapat mengganggu eksistensi dari negara. Hal ini dilakukan dengan dalih melindungi keamanan nasional, dan mereka lupa bahwa tanggungjawab keamanan nasional sesungguhnya ditujukan untuk melindungi populasi manusia di negara ini, bukan malah melindungi rezim. Terkecuali, kebijakan keamanan nasional kita ditujukan untuk “securing regime”.