Kontrak yang Ditulis dengan Tinta Besi

Ilustrasi: Pxfuel.com

Membaca karya Slamet Muljana yang bertajuk “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam  di Nusantara” memantik saya untuk mengevaluasi kembali cara pandang dalam melihat sejarah. Pasalnya buka yang telah terbit sejak dasawarsa akhir 1960-an ini memuat temuan bahwa sebagian dari Walisongo, penyebar agama Islam di Nusantara berasal dari negeri China. Akibat itu, buku ini sempat dibredel oleh rezim Orde Baru.

Buku ini melandaskan sajiannya dari dua buku utama, yakni Babad Tanah Jawa serta Kronik Kelenteng Sam Po Kong, Semarang. Babad Tanah Jawi sendiri para ahli menganggap bahwa sebagian isinya merupakan bentuk cerita fiksi. Artinya tak mencetak dari kejadian sejarah sesungguhnya.

Sementara Kronik Klenteng Sam Po Kong, menurut Agus Sunyoto, kolektor naskah-naskah kuno Nusantara, menyebut bahwa kronik tersebut sengaja dibuat oleh Belanda. Jika begitu, artinya naskah yang menjadi acuan oleh Slamet jelas rapuh. Dan tesisnya soal Walisongo China praktis mengikuti.

Sejarah memang dapat dilihat dari dua sisi, bahkan lebih. Tapi para sejarawan biasanya mengikuti pola. Membaca pesan-pesan yang tersembunyi dan menunggu untuk diungkap.

Orang boleh berkata “kebenaran itu relatif”, tapi fakta itu pasti bergandengan dengan kebenaran. Orang yang melihat sebuah fakta dari sisi Timur mungkin akan menafsirkan berbeda dari mereka yang melihatnya di sisi Barat. Tapi tetap faktanya satu, yang salah hanyalah “cara pandangnya” bukan faktanya.

Pakar Sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman pernah menyampaikan soal pernyataan dari salah seorang kelompok PKI yang turut melakukan penculikan para jenderal dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1965.  Menjelang posisinya terdesak, orang tersebut beserta sejumlah pasukan lain kabur ke Jawa Tengah. Tapi di sana orang tersebut berhasil ditangkap dan terbentuk narasi tunggal yang dikonstruksikan rezim Orde Baru bahwa mereka kabur.

Setelah ditangkap, mereka dijebloskan ke dalam penjara tanpa melalui proses peradilan yang menaati rambu-rambu hukum. Menjelang kekuasaan Orde Baru runtuh, ia dibebaskan. Pasca dibebaskan Indonesia masuk pada era yang kita kenal sebagai era Reformasi. Era ini menghendaki suara-suara yang dulu dibungkam oleh Orde Baru untuk berbicara.

Salah satunya adalah orang tersebut. Saat ia diwawancarai sejarawan terkait alasan ia dan kawan-kawannya menculik para jenderal. Orang ini berujar bahwa dirinya sama sekali tidak tahu soal motif dari penculikan tersebut. Begitupun kala ia beserta kawan-kawannya menuju Jawa Tengah, itu bukan dalam rangka melarikan diri. Melainkan mencari pimpinnya, yakni Letkol Untung.

Lalu manakah yang fakta dalam kasus ini? Apakah narasi yang dikonstruksikan Orde Baru atau pernyataan yang diuraikan orang tadi? Di sini jelas, nalar kritis serta pengetahuan akan fakta yang berkaitan mutlak diperlukan untuk melihat hal itu.

Asvi Warman yang memiliki bekal keduanya jelas menyangsikan pernyataan orang itu. Menurut Asvi mana mungkin ada prajurit yang tak tahu tujuan dari penculikan tersebut. Di tambah lagi jika sudi untuk menarik konteks perginya sejumlah pasukan, termasuk orang itu dari Jakarta ke Jawa Tengah usai terdesak, jelas itu mengindikasikan kuat bahwa mereka bukan mencari Untung melainkan melarikan diri ke basisnya.

Beginilah cara melihat sejarah, kebenaran akan senantiasa bergandengan mesrah dengan fakta. Keduanya tak akan bisa dipisahkan, dua dari keduanya adalah satu kesatuan. Jika tidak demikian maka hanya menjadi sesuatu yang “dipersepsikan” atau dipercayai sebagai suatu kebenaran. Bukan kebenaran yang hakiki.

Tinta Besi

Bagi saya tak ada kebenaran relatif, cara pandang yang beragam iya. Namun apakah cara pandangnya benar, di situlah pertanyaannya. Berkaca dari kasus tadi, andai kata ada seseorang yang mendengar atau membaca pernyataan orang tadi soal mencari Untung ke Jawa Tengah, mungkin jika ia hanya membaca narasi itu saja, ia akan tergelincir pada cara pandang yang salah. Di mana jelas ia akan kehilangan penglihatan ihwal konteks pernyataan yang dikemukakan orang tadi. Dia tak akan tahu bahwa kepergian orang itu beserta kawan-kawannya ke Jawa Tengah, menjelang terdesaknya posisi mereka di Jakarta.

Hal-hal seperti inilah yang pada ujungnya membuat orang terjebak pada sikap untuk “menyimpulkan terlalu dini”. Simpulan yang dibuat secara dangkal ini kerap kali dianggap sebagai sebuah kebenaran dan fakta suci yang tak bisa diganggu-gugat lagi. Akhirnya ketika bertemu dengan fakta sesungguhnya, ia akan cenderung resisten. Ujung-ujungnya terjebak pada pernyataan “ya cara pandang kita berbeda”. Padahal bukan cara pandang berbeda, melainkan orang ini pada awalnya terlampau dini untuk menyimpulkan sebuah fakta yang kemudian diinternalisasi menjadi sebuah kebenaran di benak dia.

Andai kata sudi untuk menelaah ulang, dan memahami konteks atau mendengar pendapat-pendapat orang terdahulu, maka mungkin saja persepsinya pada sebuah hal akan berubah. Dan tentu saja akan lebih jernih.

Begitupun dalam agama, memang akan panjang jika kita membahas sebuah ajaran dari kata yang disebut “agama”. Tapi agama tak bisa ditafsirkan seenak jidat kita, terlebih lagi agama Islam. Ajaran Islam sudah ditulis dangan tinta besi yang disusun oleh Muhammad dan generasi setelahnya. Mereka, para ulama terdahulu telah dengan rapi mengodifikasi ajaran Islam. Bahkan para periwayat hadis harus berjalan ribuan kilometer untuk mengumpulkan perkataan Nabi Muhammad Saw yang kala itu masih berceceran. Lalu tiba-tiba ada orang yang hanya hafal Al Quran dan baru lahir di zaman ini muncul mengatakan, “oh ini gak wajib, oh yang ini kan budaya Arab boleh ditinggalkan, oh maksud Al Quran itu begini”. Bayangkan? Andai kata ucapan mereka benar, maka para ulama yang hidup usai zaman Nabi akan lebih dulu mempraktikan atau mengatakannya, bukan generasi saat ini. Jangan sangka para ulama terdahulu bodoh-bodoh sehingga tak terpikir untuk menelaah suatu ajaran. 

Di samping, para ulama memiliki pakem yang ketat untuk menggali hukum, bukan asal hafal Al Quran lantas dengan seenaknya menafsirkan hukum melawan arus para ulama terdahulu.

Ajaran rusak ketika dipaksa untuk mengikuti hawa nafsu. Ibarat kita punya timbangan untuk mengontrol berat badan kita, namun karena nafsu makan kita tinggi dan dilihat di timbangan, berat badan kita sudah melebihi standar, lantas timbangannya kita akali. Bukan seperti itu...

Ajaran Muhammad itu kokoh, bak sebuah susunan kalimat yang dicetak pada besi. Janji Allah tak akan membuat lekang Islam sampai hari kiamat kelak.

Uyghur: Tanggung Jawab Moril Bangsa Indonesia

Ilustrasi: Pixabay.com

Setiap negara dibangun di atas landasan kedaulatannya masing-masing. Kedaulatan secara sederhana dipahami sebagai kebebasan suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahannya masing-masing.

Kedaulatan sudah ada bahkan sebelum munculnya konsep negara-bangsa. Kedaulatan melekat dalam setiap bentuk pemerintahan, seperti juga dalam sistem kerajaan pra-nation-state.

Kedaulatan merupakan otoritas dari suatu negara untuk mengurusi urusan internalnya masing-masing. Intervensi dari pihak luar, terlebih lagi pihak yang tidak mempunyai kepentingan dengan suatu pemerintahan tersebut jelas tidak dibenarkan. Hal itu merupakan asumsi dasar dari kedaulatan secara superfisial.

Penegakan kedaulatan suatu negara bukan tanpa tantangan. Terlebih lagi di era yang menghendaki penyebaran informasi begitu cepat merambah ke penjuru dunia. Jika ada sesuatu yang dilakukan oleh suatu negara--meskipun di dalam wilayah negaranya--, dan menurut 'pakem' atau norma internasional bertentangan, maka tekanan terhadap negara itu akan banyak disuarakan. Tidak terkecuali dengan apa yang dilakukan oleh otoritas China terhadap komunitas Muslim Uyghur.

Seperti telah banyak diketahui bahwa pemerintah China memembuat kemp detinasi bagi kurang lebih satu juta komunitas Muslim Uyghur di wilayah timur negara itu. Bagi kita yang memang belum memahami secara jernih akar filosofis dari mengapa banyak yang menekan China terkait isu tersebut, maka tulisan ini adalah jawabannya. Dan, bagi kalian yang "menentang" kecaman publik secara luas terhadap prilaku pemerintah China karena berdalih bahwa "itu urusan internal China", maka baca coretan ini hingga selesai.

Penegakan Akan Nilai

Aktivitas hubungan suatu negara pada dasarnya mirip seperti aktivitas seorang manusia. Hal ini dapat dipahami mengingat negara dijalankan oleh sekumpulan manusia bukan robot. Layaknya manusia, negara dalam berhubungan terikat dalam suatu norma dan tata aturan yang berlaku secara internasional. Hanya saja yang memebedakan adalah bahwa negara tidak memiliki institusi yang dapat menghukum jika ia melanggar aturan tersebut, sedangkan manusia ada, yakni institusi yang dibuat oleh negara. Hal tersebut lazim disebut sebagai 'anarki'. Karena tidak ada institusi di atas negara yang berhak dan punya otoritas untuk menghukum negara.

Namun meskipun negara hidup dalam lingkungan yang anarki, bukan berarti negara tidak bisa dihukum. Ada beberapa mekanisme penghukuman oleh aktor yang pada dasarnya tidak mempunyai otoritas, misalnya saja sanksi ekonomi atau tekanan publik internasional. Serupa dengan manusia, jika seorang individu melanggar norma yang tingkatannya cukup berat, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial oleh orang-orang di sekitarnya (masyarakat). Namun yang menjadi pertanyaan norma apa yang berlaku bagi suatu negara?

International Order

Pasca kemenangan blok Sekutu atas blok Poros dalam Perang Dunia II yang telah terjadi lebih dari 70 dasawarsa yang lalu, menjadikan mereka sebagai pemain dominan dalam perpolitikan internasional. Blok Poros yang terdiri dari pemain utama seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan juga Uni Soviet kala itu mengusung norma yang terlahir dari rahim peradaban Barat, yakni demokrasi-kapitalis dan komunisme ala Soviet.

Demokrasi-kapitalis dan komunisme sebenarnya berbeda, namun keduanya bersatu dalam Perang Dunia II demi melawan Nazisme--terlebih lagi fasisme--yang dikembangkan oleh Adolf Hitler dari Jerman selaku negara yang tergabung kedalam blok Poros. Dan setelah Blok Poros yang mempunyai dua ideologi tersebut menang melawan fasisme-Nazisme, kemudian keduanya (demokrasi-kapitalis dan komunisme) saling berkompetisi untuk menyebarkan nilai-nilainya.

Demokrasi-kapitalis diwakili oleh Amerika, sedangkan komunisme diwakili oleh Uni Soviet, selama empat dasawarsa saling berkompetisi menjadi dominator dalam konstalasi perpolitikan internasional. Singkatnya, kopetisi dimenangkan oleh demokrasi-kapitalis saat di akhir dekade 1980-an, Uni Soviet sekarat dan akhirnya runtuh di tahun 1989. Keruntuhan Uni Soviet selaku pengusung komunisme banyak dilihat sebagai keruntuhan ideologi komunisme itu sendiri. Komunisme berakhir--meskipun belum mati sepenuhnya karena idenya masih melekat di pikiran beberapa orang--dan meninggalkan demokrasi-kapitalis yang menurut Francis Fukuyama sebagai ideologi akhir dalam perkembangan sejarah umat manusia atau ideologi final.

Demokrasi-kapitalis memiliki sekumpulan perangkat nilai yang saat ini menjadi nilai universal bagi negara-negara di dunia. Nilai tersebut salah satunya ialah Hak Asasi Manusia (HAM) atau human rights. Sebagai negara yang mengaku demokratis, Indonesia juga mengakui nilai HAM. Bahkan nilai ini diatur dalam undang-undang di negara kita.

HAM mempunyai begitu banyak turunan nilai lainnya. Namun secara umum, nilai HAM dipahami secara sederhana sebagai nilai apa saja yang menghargai harkat dan martabat seorang manusia--nilai kemanusiaan.

Mencederai Kemanusiaan

Tidak perlu investigasi mendalam untuk bisa mengetahui bahwa China melakukan pelanggaran HAM atas aksinya terhadap Muslim Uyghur. Klaim deradikalisasi oleh negara tersebut tidak lebih dari alasan baginya untuk meredam kecaman publik internasional. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah suatu bentuk penghhianatan akan nilai kemanusiaan.

Sama seperti seorang individu yang melanggar suatu norma sosial di tengah-tengah masyarakat, China juga demikian. Ia melanggar nilai kemanusiaan, dan sudah suatu konsekuensi bagi setiap aktor internasional yang melanggar nilai tersebut pasti akan mendapat kecaman, baik dari publik maupun dari aktor politik lain yang setara (negara).

Bagi China, sanksi yang diterimanya cukuplah ringan. Mengingat banyak negara yang tidak berkutik menghadapi raksasa ekonomi ini. Andaikata tindakan yang sama dilakukan oleh negara 'powerless' seperti halnya Iraq, Iran atau juga Libya, maka sanksi yang didapatkan pasti akan lebih berat, bisa sampai penyerbuan (invasi) oleh negara lain (Amerika dan sekutunya).

Dalih Kedaulatan

Tekanan publik dan aktor internasional terhadap negaranya dianggap oleh China sebagai bentuk intervensi pihak luar terhadap urusan domestiknya. Bahkan pemerintah Indonesia juga bersikap demikian, hal ini disempaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Dalam sebuah acara di Hotel Fairmont, Jakarta (CNN Indonesia, 17/12/2018), Kalla menegaskan bahwa dirinya menentang penindasan komunitas Muslim Uyghur di China. Kendati demikian, Kalla juga mengatakan bahwa 'pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur terkait permasalahan yang terjadi, dan hal itu menjadi urusan dalam negeri pemerintah China'.

Dalih kedaulatan menjadi senjata utama rezim komunis China untuk menghindari tekanan publik dan aktor-aktor internasional. Pemerintah Indonesia pun seakan tergiring kedalam opini yang dikembangkan oleh China dengan mengatakan hal yang senada dengan yang disampaikan oleh pemerintah China. Pernyataan yang dikatakan oleh Jusuf Kalla bagi saya cukup disayangkan. Pernyataan ini akhirnya memantik opini di tengah-tengah umat Muslim di Indonesia bahwa pemerintah telah berlepas tangan atas penindasan yang dialami oleh saudara Muslimnya di Xinjiang.

Dalih Tertolak

Klaim menjaga kedaulatan dalam konteks isu Uyghur pada dasarnya telah tertolak. Hal ini disebabkan karena tindakan China yang telah secara sengaja melanggar norma kemanusiaan terhadap warga negaranya sendiri. Jika hal ini dibenturkan dengan konsep "tanggung jawab untuk melindungi/responsibility to protect", maka konsep kedaulatan akan runtuh.

Secara singkat responsibility to protect (R2P) dipahami sebagai sebuah konsep norma yang menyatakan bahwa kedaulatan bukan hak mutlak dan negara kehilangan sebagiannya apabila negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan dan pelanggaran HAM massal. R2P akan digunakan tatkala suatu pemerintahan melakukan kejahatan HAM massal, seperti kejahatan perang, genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap aktor dalam politik internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga sipil dari berbagai kejahatan HAM tersebut, namun dalam konteks ini aktor tersebut adalah negara.

Emberio R2P muncul berawal dari keresahan para aktor politik internasional melihat berbagai pelanggaran HAM massal yang dilakukan oleh suatu pemerintah terhadap rakyatnya. Konsep ini berakar dari asumsi "hak untuk mengintervensi" dan tanggung jawab "kemanusiaan". Hak untuk mengintervensi urusan domestik (kedaulatan) negara lain muncul tatkala pemerintah dalam suatu negara gagal dalam melindungi rakyatnya dari kekerasan komunal. Jika situasi ini terjadi, maka berbagai aktor politik internasional (negara) memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk melindung warga negara di suatu negara yang pemerintahannya melakukan kekerasan komunal tersebut. Atau dengan kata lain, setiap negara yang beradab mempunyai tanggung jawab kemanusiaan untuk melindungi manusia di seluruh dunia tanpa terbatas oleh sekat-sekat kedaulatan (universalitas kemanusiaan).

R2P dalam Panggung Sejarah Islam

Jika kita meninjau kembali dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, maka kita tahu bahwa R2P secara prinsipiil sebenarnya tidak begitu asing. Pada masa kekuasaan Khalifah al-Mu'tashim Billah yang merupakan khalifah kedelapan Dinasti Abbasiyah, terjadi peristiwa heroik yang menggambarkan R2P dalam sejarah Islam.

Kota Amurriyah merupakan sebuah kota di pesisir. Kala itu kota tersebut dikuasai oleh Romawi. Terdengar kabar oleh Khalifah al-Mu'tashim bahwa seorang Muslimah (wanita Muslim) ditawan oleh bala tentara Romawi di kota itu. Wanita itu mengatakan, "Wahai Muhammad, Wahai Mu'tashim!". Setelah Khalifah al-Mu'tashim mendengar kabar tersebut, ia dan pasukannya langsung menunggangi kuda untuk menuju ke kota tersebut. Muslimah tersebut akhirnya berhasil dibebaskan dan kota Amurriyah juga akhirnya dikuasai oleh Khalifah al-Mu'tashim.

Kisah heroik R2P dalam sejarah Islam lainnya juga terjadi di Andalusia. Kisah ini terjadi pada era kepemimpinan Sultan al-Hajib al-Manshur dari Daulah Amiriyah di Andalusia. Kala itu Daulah Amiriyah menyiapkan pasukan di gerbang masuk Kerajaan Navarre demi menyelamatkan tiga Muslimah yang ditawan di sana.

Kisah dimulai tatkala utusan dari Daulah Amiriyah pergi ke Kerajaan Navarre. Sang utusan berjalan berkeliling bersama raja Navarre, ia kemudian menemukan tiga Muslimah ditawan di dalam sebuah Gereja di sana. Mengetahui hal tersebut, utusan Sultan al-Hajib tersebut marah besar dan ia melaporkan kejadian tersebut kepada sang sultan.

Mendengar hal tersebut, Sultan Hajib langsung mengirimkan pasukan besar demi menyelamatkan tiga wanita Muslim tersebut. Raja Navarre begitu kaget ketika melihat begitu banyak jumlah pasukan Muslim mengepung kerajaannya. Ia pun berkata, "Kami tidak tahu untuk apa kalian datang, padahal antara kami dengan kalian terikat perjanjian untuk tidak saling menyerang." Dari pihak pasukan Muslim menjawab bahwasanya Kerajaan Navarre telah menawan tiga orang wanita Muslim. Pihak Kerajaan Navarre membalas bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui akan hal tersebut. Setelah tiga wanita itu dibebaskan, pihak Kerajaan Navarre pun menulis surat permohonan maaf atas tragedi tersebut dan perang urung meletus.

Tanggung jawab kemanusiaan lebih jauh dicontohkan oleh Sultan Abdul Majid I, yang merupakan seorang khalifah dari Kekhilafahan Ottoman yang berkuasa pada periode 1823-1861. Pada masa di antara tahun 1845 hingga 1852, terjadi tragedi yang dikenal dengan sebutan 'Great Famine/Great Hunger' atau Kelaparan Besar yang merupakan suatu periode di mana terjadi kelaparan, wabah penyakit, dan migrasi secara massal di Irlandia.

Tragedi yang dalam bahasa Irlandia dikenal dengan sebutan 'an Gorta Mor' ini dipicu oleh kegagalan pertanian kentang yang merupakan bahan makanan pokok di sana kala itu. Diperkirakan satu juta orang terbunuh dan satu juta orang lagi terapaksa meninggalkan tanah airnya demi menghindari wabah kelaparan mematikan tersebut. Di tengah-tengah horor yang mematikan tersebut, Kekhilafahan Ottoman datang untuk memberi bantuan kepada rakyat Irlandia.

 Sultan Abdul Majid I

Ilustrasi: Wikimedia.org

Sultan Abdul Majid I menyatakan niatnya untuk memberi bantuan kepada rakyat Irlandia sejumlah £10.000, namun Ratu Victoria kala itu mengintervensi dan meminta kepada sang sultan untuk hanya memberikan bantuan sejumlah £1.000. Hal ini dikarenakan sang ratu telah memberikan bantuan sejumlah £2.000 kepada Irlandia. Namun meskipun begitu, sang sultan juga secara rahasia mengirimkan empat hingga lima kapal yang penuh dengan bahan makanan kepada Irlandia. Inggris berusaha memblokade kapal penuh makanan tersebut, namun kapal-kapal tersebut berlayar ke arah Sungai Boyne (An Bhoinn/Abhainn na Boinne) dan membongkar muatan penuh bahan makanan tersebut di Dermaga Drogheda (Droichead Atha).

Sultan Abdul Majid I telah mengejawantahkan semangat yang terkandung dalam prinsip R2P meskipun R2P sendiri belum dicetuskan kala itu. Sultan dan rakyat Ottoman tanpa memandang suku, ras, apalagi agama dengan besar hati memberikan bantuan kepada rakyat Irlandia yang sama sekali berbeda secara identitas dengannya. Meskipun upayanya untuk membantu Irlandia dihalangi oleh Inggris, namun sultan tidak patah arang den lepas tangan untuk membantu. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa semangat R2P sudah hadir dalam panggung sejarah Islam jauh sebelum ia dicetuskan pada era modern.

Beberapa penggalan kisah di atas memamang tidak menggambarkan R2P seperti yang kita pahami saat ini. Namun begitu, di antara kisah-kisah tersebut terdapat prinsip yang sejalan dengan R2P, yakni melindungi "manusia" dan tanggung jawab institusi politik (kerajaan/negara) untuk menjamin perlindungan terhadap manusia.

Amanat Kemanusiaan dalam Dasar Negara

Konstitusi Indonesia dibuat tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan di dalamnya. Dalam alenea ke-empat Pembukaan UUD'45 RI termaktub secara jelas bahwa negara ini ikut bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan 'kemerdekaan, perdamaian abadi (perpetual peace), dan keadilan sosial'.

Amanat konstitusi tersebut jelas memaksa bangsa Indonesia untuk terlibat ke dalam kancah internasional untuk menegakkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Namun semua itu bisa terjadi tatkala pemerintah memiliki kemauan politik untuk menjalankannya. Jika tidak, maka komitmennya terhadap konstitusi sudah selayaknya dipertanyakan.

Suara Penolakan

Tidak semua pihak atau aktor politik internasional mendukung prinsip R2P. Beberapa dari mereka menganggap bahwa kedaulatan suatu negara harus tetap dihargai tanpa memandang kondisi dan situasi. Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung kedalam regionalisme ASEAN (Association South East Asia Nations) termasuk kubu yang berada di barisan para penolak R2P tersebut.

ASEAN memiliki prinsip yang menolak segala bentuk intervensi atas kedaulatan suatu negara. Prinsip ini dikenal dengan nama 'Non-Interference Principle' atau prinsip non-intervensi. Prinsip ini merupakan fondasi bagi kerja sama di antara negara-negara ASEAN. Prinsip non-intervensi dinyatakan dalam Treaty of Amity and Cooperation ASEAN February 27, 1976.

Pada tahun 1997 suara untuk memodifikasi prinsip non-intervensi di ASEAN mulai terdengar. Tepatnya pada Juli 1997, Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kala itu meminta ASEAN untuk mengadopsi prinsip "constructive intervention" di Kamboja. Satu tahun kemudian, Menteri Luar Negeri Thailand kala itu, Surin Pitsuwan menganggap bahwa prinsip non-intervensi ASEAN harus diganti dengan "constructive intervention" tatkala masalah domestik dalam suatu negara anggota ASEAN mengancam stabilitas regional. Surin kemudian mengembangkanya menjadi "flexible engagement".

  ASEAN Region

Ilustrasi:Wikimedia.org

Flexible engagement merupakan terobosan terbaru kala itu untuk perubahan cara diplomasi di ASEAN. Secara sederhana flexible engagement merupakan perbincangan yang dilakukan antar negara-negara ASEAN demi mendiskusikan masalah-masalah domestik negara-negara tersebut tanpa maksud mengintervensi urusan domestik mereka. Proposal "flexible engagement" Thailand didukung oleh Filipina, namun proposal ini mendapat kritikan pedas dari Myanmar dan ditolak oleh Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Dan akibatnya, prinsip non-intervensi sampai saat ini masih menjadi pedoman bagi negara-negara ASEAN. Hal inilah yang menyebabkan tidak berkutiknya negara-negara ASEAN terhadap beberapa isu kemanusiaan yang terjadi di wilayah kedaulatan sesama anggotanya. Bagi negara-negara ASEAN, intervensi jelas tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip yang selama ini mereka emban, yakni prinsip saling menghormati dan menghargai kedaulatan sesama anggotanya. Konsep itu dikenal dengan nama 'ASEAN Way'.

Selain itu, R2P juga mendapat kritikan pedas secara praktikal. Hal ini dikarenakan nafsu AS dan para sekutunya untuk menacapkan pengaruhnya di Libya. Intervensi ke Libya pada 2011 merupakan contoh paling baru dari pengejawantahan R2P. Kala itu, Kolenel Qaddafi yang merupakan penguasa Libya dituduh melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya sendiri. Oleh karenanya, AS dan sekutunya merasa mempunyai tanggung jawab kemanusiaan untuk menghentikan mimpi buruk di sana. Mereka pun melancarkan serangan udara terhadap basis pertahanan loyalis Qaddafi sampai akhirnya sang kolonel terbunuh di tangan rakyatnya sendiri.

Aksi pongah yang dipertontonkan AS dan sekutunya tersebut membuat publik internasional geram. Dan dari sinilah akhirnya konsep R2P secara praktikal diperdebatkan dan mendapatkan kritikan yang tajam.

Intervensi Kemanusiaan yang Berkemanusiaan

Sejak AS dan sekutunya mencontohkan secara brutal intervensi kemanusiaan di Libya. Prinsip ini akhirnya dipandang jelek oleh sebagian publik internasional. Apa yang dilakukan AS di Libya pada 2011 lalu ternyata justru mendistorsi prinsip mulia dari R2P itu sendiri.

Kita tentu saja tidak sejalan dengan R2P atau intervensi kemanusiaan yang dicontohkan oleh Amerika dan sekutunya, namun bukan berarti kita menolak intervensi kemanusiaan secara keseluruhan. Sebagai bangsa yang masih mengaku beradab dan sebagai bangsa yang mengaku berpakem kepada undang-undang dasarnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita (pemerintah Indonesia) untuk berperan menghentikan berbagai mimpi buruk kemanusiaan. Tidak terkecuali ikut berperan secara aktif untuk menghentikan apa yang menimpa komunitas Uyghur di Xinjiang, China. Dan saya tekankan bahwa itu terjadi jika kita masih mengaku sebagai bangsa yang "beradab".

Yopi Makdori, Grendeng Thinker (Grenthink)

REFERENSI

Anwar Ibrahim (21 Juli 1997). "Crisis Prevention", dalam Newsweek International.

CNN Indonesia (17/12/18). "JK Tolak Penindasan Terhadap Muslim Uighur di China". Diakses melalui: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181217140715-20-354266/jk-tolak-penindasan-terhadap-muslim-uighur-di-china, pada 16/01/2019

Eibhlin O'Neill (29 Desember 2016). "The Story of Turkish Aid to the Irish during the Great Hunger". Diakses melalui: https://www.transceltic.com/blog/story-of-turkish-aid-irish-during-the-great-hunger, pada 18/01/2019

Gareth Evans (2008). "The Responsibility to Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All". Washington, D.C.: Brookings Institution Press

Hidayatullah (27/02/2015). "Beginilah Islam Membela Para Muslimah". Diakses melalui: https://m.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2015/02/27/39594/beginilah-islam-membela-para-muslimah.html, pada 17/01/2019

Linjun WU. "East Asia and The Principle of Non-Intervention: Policies and Practices." Maryland Series in Contemporary Asia Studies. Number 5-2000 (160).

Ruben Reike. "Libya and Responsibility to Protect: Lessons for the Prevention of Mass Atrocities." St. Antony's International Review. Vol 8, No. 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Saya Pelajari dari 'Diamnya' Indonesia atas Isu Uighur

Ilustrasi: Wikimedia.org

Yopi Makdori

Berbicara tentang diamnya Indonesia terhadap isu Muslim Uighur berarti berbicara tantang politik luar negeri dari bangsa ini. Saat kita berdiskusi mengenai politik luar negeri, maka secara teori akan begitu rumit untuk menjabarkan 'keputusan' dari suatu negara--diamnya Indonesia merupakan suatu keputusan, yakni keputusan untuk bersikap 'diam'--terhadap suatu peristiwa dalam ruang internasional. Jika kita mengacu pada level analisi (level of analysis) sebagai dasar untuk mencari tahu latar belakang keluarnya keputusan tersebut, maka Alex Mintz yang merupakan ilmuwan Politik Internasional dari IDC-Herzliya, Israel bersama koleganya Karl DeRouen Jr. dari University of Alabama dalam bukunya yang bertajuk "Understanding Foreign Policy Decision Making (2010)", menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkatan analisi untuk menjelaskan politik luar negeri dari suatu negara.

Level pertama berbicara tentang pendekatan "individu". Pada level ini suatu kebijakan luar negeri dari sebuah negara dilihat dari pendekatan 'perseorangan', atau dalam konteks ini pemimpin tertinggi dari suatu negara. Level kedua ialah level "kelompok". Seperti yang diungkapkan oleh Zeev Maoz dalam karyanya yang bertajuk "Framing the National Interest:The Manipulation of Foreign Policy Decision in Group Settings (1990)", banyak kebijakan luar negeri suatu negara dibuat oleh sekelompok orang, bukan oleh satu orang. Maka dalam pendekatan level kelompok ini, kebijakan luar negeri suatu negara dibuat oleh sekumpulan individu yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemerintahan dalam suatu negara.

Level terakhir ialah level koalisi.   Level ini tidak menghendaki seorang individu pun untuk bersikap unilateral dalam politik luar negeri dari suatu negara. Artinya, politik luar negeri dari suatu negara didesain oleh kelompok koalisi dari pemerintahan resmi negara tersebut.

Jika cara memahami politik luar negeri Indonesia terhadap isu Muslim Uighur mengacu pada metode seperti yang disebutkan di atas, maka perlu kajian yang begitu mendalam dan tentunya harus menghimpun berbagai fakta yang mumpuni. Namun saat ini, dengan minimnya sumber data dan tertutupnya pemerintahan, maka akan musthil bisa menguraikan sesuai dengan salah satu dari tiga tingkatan tersebut. Maka terkadang baik para ahli maupun masyarakat biasa untuk melihat alasan dari keluarnya kebijakan luar negeri suatu negara mereka hanya bertumpu pada sumber-sumber data kasatmata. Karena hal ini dianggap cepat dan terkadang interpretasinya mendekati kebenaran.

Interpretasi Data Kasatmata: Faktor Ekonomi

Beberapa pihak di Indonesia menyimpulkan bahwa diamnya Indonesia terkait yang apa yang menimpa Muslim Uighur disebabkan karena lemahnya negara ini terhadap China yang merupakan salah satu negara kreditor bagi bangsa ini. Mereka (sebagian masyarakat Indonesia) menarik kesimpulan akan hal tersebut tentu saja melihat kenyataan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi begitu mesra dengan China.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari seorang anggota Tahrir Institute for Middle East Policy, sebuah lembaga think thank yang berbasis di Washington, Hassan Hassan. Dikutip dari Bloomberg (30/08) Hassan mengatakan, "China umumnya berteman baik dengan banyak negara Muslim, dan sebagian besar terkait dengan perdagangan". Omer Kanat, merupakan seorang pemimpin komite eksekutif dari World Uyghur Congress--sebuah kelompok advokasi komunitas Uighur di luar negeri, memaparkan bahwa negara-negara Muslim tidak ingin mengambil resiko akan memburuknya hubungan dengan China yang merupakan aliansi potensial yang bertentangan dengan Amerika Serikat dan Barat, maka dari itu, menurut Kanat, negara-negara Muslim memilih diam.

Senada dengan narasi di atas, Michael Clarke seorang ahli tentang kebijakan pemerintah China dari Australia National University mengungkapkan kepada ABC News (23/12) bahwa kekuatan ekonomi China dan ketakutan akan pembalasan dendam China merupakan beberapa faktor terbesar yang mendorong diamnya negara-negara Muslim. Menurut Enterprise Institute--lembaga think thank Amerika--nilai investasi China di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (wilayah mayoritas Muslim) dari 2005 hingga tahun ini mencapai angka $144,8 miliar. Tidak jauh beda dengan nilai investasi China di dua negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia yang mencapai angka $121,6 miliar.

Nithin Coca dalam sebuah tulisannya yang dimuat dalam laman Foreign Policy dengan tajuk "Islamic Leaders Have Nothing to Say About China's Internment Camps for Muslim" juga berpendapat demikian. Ia mengungkapkan bahwa China telah menjadi partner utama perdagangan negara-negara Muslim. Banyak dari negara-negar Muslim juga tergabung dalam mega proyek One Belt One Road atau dikenal juga dengan nama The Belt and Road Initiative (BRI) , yakni sebuah strategi pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah China yang melibatkan beberapa negara lintas benua untuk membangun jalur sutra laut (maritime silk road)--infrastruktur laut.

Yang Saya Lihat...

Selain faktor ekonomi, diamnya Indonesia terhadap isu yang terjadi di Uighur menurut pandangan saya ialah faktor bahwa pada dasarnya negara kita bernafsu untuk "melakukan hal yang sama". Kata "melakukan hal yang sama" sengaja saya beri tanda petik supaya tidak diartikan secara literal. Pada dasarnya tabiat dari sebuah apa yang kita kenal sebagai negara ialah "terjaganya keutuhan dan kesatuan" dari berbagai elemen di dalam negara untuk menopang eksistensi dari negara itu sendiri.

China yang juga merupakan sebuah negara menginginkan tercipta suatu kondisi di mana masyarakat China memiliki satu identitas dan satu 'jiwa', yakni identitas dan jiwa China. Menurut dokumen resmi pemerintah China yang saya kutip dari tulisan Alexia F. Campbell yang dipublikasikan di laman Vox News (25/10/2018), menyatakan bahwa mereka (pemerintahan China) membangun kemp bagi sebagian Muslim Uighur untuk tujuan "membuat warga negara China yang lebih baik", yakni warga negara China yang seutuhnya. Kemp re-edukasi tersebut merupakan upaya pemerintah China untuk menghancurkan garis silsilah, akar, koneksi, dan asal-usul mereka--komunitas Uighur.  

Muslim Uighur diketahui sulit untuk berintegrasi dengan China, ditambah lagi sentimen anti-Islam di sana semakin meningkat sejak kampanye perang global Amerika terhadap terorisme yang jelas menyudutkan Islam. Menurut Anna Lipscomb dalam sebuah tulisan yang dimuat US-China Today dengan judul "Culture Clash: Ethnic Unrest In Xinjiang", menyebutkan bahwa pasca AS resmi menggaungkan kampanye perang global terhadap terorisme, pemerintah China seakan memiliki jastifikasi untuk 'ikut serta' dalam perang tersebut (war on terrorism) dengan menganggap kelompok separatis Uighur sebagai teroris. Munculnya ISIS dan meningginya sentimen Islamopobia di seluruh dunia membuat tensi di sana (Xinjiang) ikut memanas. Dan hingga saat ini, pemerintah China menganggap bahwa kelompok Muslim Uighur di wilayah Xinjiang tidak bisa untuk berintegrasi dengan negara Komunis China, maka dari itu pemerintah China membuat kemp re-edukasi bagi mereka yang sulit untuk berintegrasi dengan China.

Kesulitan Muslim di sana untuk menyatu dengan China secara socio-cultural jelas disebabkan karena "perbedaan nilai" yang dianut oleh Muslim dengan apa yang dianut oleh pemerintah China. Perbedaan tersebut di mata pemerintah China jelas mengganggu keutuhan dan persatuan negaranya. Maka dari itu, pendidikan/doktrinasi atau propaganda akan nilai-nilai yang dianut pemerintah tidak bisa tidak, mesti dilakukan terhadap mereka yang tidak "sepaham". Dan kemp re-edukasi tersebut adalah jawabannya.

Hal itu di mata saya merupakan tabiat dari seluruh pemerintahan di suatu negara. Hanya 'caranya' saja yang mungkin berbeda-beda. Ada yang secara halus atau bahkan brutal seperti yang dilakukan oleh pemerintah China.

Tak terkecuali bagi Indonesia, negara yang dikenal sebagai negara multietnis dan budaya ini juga pada dasarnya menghendaki penyatuan terhadap nilai yang negara anut. Buktinya mereka (pemerintah Indonesia) melakukan penyortiran terhadap ajaran Islam. Bagi kelompok yang memahami Islam secara utuh (holistik) mereka sebut sebagai "fundamentalis" atau radikal. Sedangkan bagi kelompok yang tidak terlalu ketat mereka juluki "moderat". Fundamentalis dan moderat pada dasarnya adalah sebuah perbedaan, dan jika negara menghargai apa itu perbedaan seharusnya mereka tidak menegasika salah satu pihak dari kedua pihak tersebut. Namun nyatanya justru sebaliknya, kelompok fundamentalis selalu mereka membantah dan sisihkan--pahami kata fundamentalis secara jernih, bukan berarti bermakna pro akan tindakan teror.

Maka dari itu saya percaya bahwa pemerintah Indonesia pada dasarnya ingin menghilangkan orang-orang radikal yang secara nilai bertentangan dengan pemerintah. Dan hal itulah yang saya maksud dengan pemerintah Indonesia bernafsu untuk melakukan hal yang sama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara. Hal itulah yang saya lihat dan pelajari sebagai latar belakang membisunya pemerintah di negeri ini akan apa yang terjadi di Xinjiang.

Diamnya Indonesia sebagai bangsa tempat ratusan juta Muslim hidup di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo ini jelas begitu mengecewakan sebagian besar umat Islam di negeri ini. Diamnya Presiden Jokowi jelas menciderai komitmennya terhadap perjuangan umat Islam yang sering ia denguangkan. Dan lebih jauh, diamnya pemerintah Indonesia atas apa yang terjadi terhadap komunitas Uighur di China jelas telah mengkhianati dasar negara yang telah dibangun oleh para Bapak Pendiri. Padahal, selama ini pihak pemerintah kerap kali mengklaim bahwa merekalah yang paling 'Pancasilais', namun faktanya mereka tidak mengejawantahkan amanat dari butir Pancasila, yakni "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Saatnya Menerjemahkan Wacana

Ilustrasi: Dokumentasi Sekar Sosiologi Unsoed 2015

Desa Sukawera merupakan salah satu desa di pinggur Kabupaten Majalengka yang dekat dengan perbatasan wilayah Indramayu Selatan. Sebagian besar masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai petani dan buruh kasar ke kota-kota besar. Banyak dari penduduk di desa ini juga memilih untuk mencari penghasilan ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja dalam sektor informal.

Banyak anak-anak di desa ini dan desa-desa di wilayah Kecamatan Ligung dan sekitarnya mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan formal yang bermutu. Karena impitan ekonomi, banyak anak-anak yang terpaksa untuk putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja membantu orang tua.

Misalnya seperti yang dialami oleh Saroji (16), anak seorang buruh pembuat batako di Manado. Ia terpaksa harus menghentikan jenjang pendidikan formalnya karena keterbatasan biaya orang tuanya. Keadaan memaksanya untuk berhenti bersekolah sejak kelas satu SLTA. Jika ia bisa melanjutkan sekolah, saat ini ia menginjak kelas dua SLTA.

Saroji (16)

Sehari-hari ia mengangkut jeriken yang berisi air ke para tetangga yang memesan jasa angkut airnya. Wilayah Desa Sukawera memang dikenal memiliki sumber air yang dalam. Dan sebagian besar keluarga di sini masih sedikit memiliki pompa air, oleh karenanya bagi rumah-rumah yang tidak memiliki sumur yang dalam, maka saat musim kemarau seperti saat ini mereka mengandalkan jasa angkut air seperti Saroji.

Sekali angkut dengan sepeda pribadinya yang dapat memuat dua jeriken air dalam waktu sekitar 7 menitan ia diupah sebanyak Rp. 2500. Sehari rata-rata ia hanya mengantongi uang sebanyak Rp. 10.000. Baginya uang tersebut sudah sedikit membantu kuangan keluarganya.

Kisah lain juga dialami oleh Dedi (17), Dedi merupakan satu angkatan dengan Saroji. Mereka juga berasal dari satu sekolah, yakni MTS Negeri 3 Majalengka. Pasca lulus dari MTS tersebut, Dedi juga tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sama seperti Saroji, Dedi juga mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan. Orang tuanya yang hanya berprofesi sebagai kuli bangunan memaksanya untuk rela harus putus sekolah.

Dedi (17)

Aktivitas kesehariannya diisi dengan membantu pekerjaan orang tuanya untuk mengurusi ternak kambing. Lima kambing milik orang tuanya tersebut setiap hari ia yang bertanggung jawab untuk memberinya rumput segar dari kebon. Mulai sekitar jam 9 hingga menjelang zuhur ia mencari rumput untuk makan para ternak tersebut. Setelah itu, sekitar habis asar hingga menjelang magrib ia juga kembali mencari rumput untuk dihidangkan kepada kelima kambing milik orang tuanya tersebut esok hari.

Risna (17) juga mengalami hal yang sama. Ia harus putus sekolah yang lagi-lagi terganjal masalah biaya. Gadis berkulit sawo matang ini dengan malu-malu mengungkapkan kepada penulis bahwa dirinya terpaksa putus sekolah karena kemampuan ekonomi keluarganya yang tidak mendukung. Ayahnya sudah tidak bekerja, kehidupan sehari-hari keluarganya ditopang oleh sang kakak yang bekerja di luar pulau.

Aktivitasnya hanya ia habiskan dengan membantu mengurusi berbagai tanggungjawab di rumah. Di usianya yang mestinya menginjak kelas tiga SLTA, ia terpaksa melepas status pelajarnya hanya gara-gara impitan ekonomi.

Dukuh Asih Institut sebagai Oasis di Tengah Padang

Hadirnya Dukuh Asih Institut (DAI) yang dulu bernama Dukuh Asih Learning Center (DALC) di desa ini seakan dapat memberikan hawa kesejukan di tengah-tengah padang gersang kebodohan karena faktor ekonomi. Dukuh Asih Institut yang dimotori oleh Pak Asep (penulis biasa memanggilnya dengan "Kang Asep") telah berjalan selama lebih dari 6 tahun. Sejak 2012, Pak Asep berusaha merangkul anak-anak di sini, baik yang masih sekolah maupun yang sudah putus sekolah untuk belajar berbagai ilmu dan keterampilan.

Baginya, hal ini adalah caranya untuk berjuang memerangi kebodohan. Anak-anak di DAI diberi berbagai keterampilan seperti public speaking, seni baca Al Quran, khotbah Jum'at, komputer, menulis, mengajar, broadcasting, bertani, beternak, dan berbagai keterampilan lainnya. Di DAI juga anak-anak diberi bekal ilmu agama dan juga ilmu-ilmu keduaniawian. Hal tersebut bertujuan membuat bekal ilmu yang dimiliki oleh anak-anak dapat seimbang.

DAI memiliki alamat lengkap di Dusun Dukuh Asih RT/RW 002/005, Desa Sukawera, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. DAI merupakan langkah nyata dari Pak Asep dan kawan-kawannya untuk memerangi kebodohan, khususnya di wilayah Desa Sukawera, dan wilayah Kecamatan Ligung pada umumnya.

Manusia Pragmatis Akan Cepat Membawa Kita ke Era Baru

Ilustrasi:Piqsels.com

Yopi Makdori

Pemimpin adalah cerminan dari suatu masyarakat. Slogan seperti ini kerap kali kita temui di dalam masyarakat, terutama masyarakat sosial media. Slogan tersebut datang dari kekecewaan sebagian masyarakat di negeri ini terhadap para pemimpin negaranya. Banyak dari mereka yang jauh dari kata sempurna di mata rakyat. Rakyat menghendaki bahwa meskipun manusia itu tidaklah sempurna, namun setidaknya para pemimpin yang bertugas untuk mengatur kehidupan mereka itu memiliki akhlak dan kemampuan melebihi rakyatnya.

Namun yang terjadi justru tidaklah demikian, mereka para pemimpin banyak mencerminkan perilaku yang jauh dari kata beradab dan berprikemanusiaan sebagaimana yang diamantkan oleh para pendiri bangsa dalam sebuah dasar negara yang disebut Pancasila. Mereka berebut untuk mengaku sebagai kelompok atau golongan yang paling mencerminkan perilaku 'Pancasilais'. Mereka dengan serampangan menuduh kelompok lain sebagai kelompok yang anti-Pancasila, kelompok intoleran dan berbagai penyebutan lain yang bermakna pejoratif. Tanpa berdasarkan bukti empiris dan standar definisi yang 'ajeg' mereka tanpa belas-kasih menyebarkan berbagai fitnah ke lawan politiknya.

Tidak akan ada kemajuan bagi bangsa yang dipimpin oleh para politikus yang lebih mengedepankan nafsu dunia dibandingkan kebutuhan rakyat. Politikus yang tidak pernah menghargai sebuah perjanjian, pertemanan, dan nilai tidak akan pernah bisa untuk membawa negeri ini pada sebuah kondisi yang dikenal sebagai 'kesejahteraan'. Mereka tanpa segan untuk melakukan berbagai cara demi sebuah kekuasaan. Tujuannya bukan lagi menyejahterakan, melainkan kekuasaan.

Perilaku-perilaku kotor dan pada dasarnya bertentangan dengan moral seakan dilegalkan. Suap, korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya seakan menjadi pemandangan yang biasa dalam panggung perpolitikan di negeri ini. Mereka yang sudah menjadi tersangka tindak pidana korupsi pun masih bisa untuk tersenyum, seakan tidak merasa bersalah dan memiliki dosa.

Apakah mereka pernah berpikir bahwa tindakannya tersebut telah menyebabkan banyak dari rakyat di negeri ini menderita? Apakah mereka tidak merasa iba dengan penderitaan yang diemban oleh bangsa ini? Ataukah memang hati mereka sudah mati sehingga tidak pernah merasakan apa-apa lagi selain nafsu dunia?

Jika ketidakadilan, kesenjangan, kemiskinan, kejahatan, kesewenang-wenangan, kezaliman dan berbagai hal buruk lainnya menjadi hal yang biasa di suatu negeri, maka zaman baru sudah tidak akan lama lagi menanti. Zaman yang akan menumbangkan mereka yang memilih untuk bersifat pragmatis demi apa yang diiming-imingi oleh dunia.

Lihat bagaimana kesewenang-wenangan Fir'aun membawa zaman baru yang dibawah oleh Nabi Musa AS. Lihat bagaimana kesewenang-wenangan Raja Namrud telah membawa zaman pencerahan oleh Nabi Ibrahim. Begitupun saat ini, cepat atau lambat jika para pemimpin di negeri ini terus melakukan berbagai kesewenang-wenangan terhadap rakyat, maka zaman baru itu akan segara hadir. Zaman yang akan menjungkirbalikan mereka yang zalim terhadap para rakyatnya.

Bangkit Lawan Hoax: Membedah Klaim Zombi Sang Pahlawan Muslim

Ilustrasi: Piqsels.com

Banyak artikel dan info grafik yang bertebaran di internet mengartikulasikan bahwa zombi adalah seorang muslim Brazil. Zombi yang sekarang kita pahami sebagai mayat hidup yang haus darah seperti yang digambarkan dalam film dan novel merupakan upaya untuk mendiskreditkan perjuangan (sejarah) zombi asli, yakni zombi muslim. Kurang lebih seperti itulah argumen yang dibangun dalam artikel-artikel tersebut.

Namun benarkah demikian, bahwa zombi merupakan seorang pejuang muslim? Baik sebelumnya kita harus identifikasikan terlebih dahulu zombi yang mana yang dimaksud sebagai muslim tersebut. Indikasi terbesar ialah "Zumbi dos Palmares", yakni seorang kesatria terkemuka dalam sejarah perlawanan di Brazil. Ia merupakan raja terakhir Quilombo dos Palmares, yakni sebuah pemukiman orang-orang Afro-Brazil yang telah membebaskan diri dari kungkungan perbudakan kala itu. Saat ini daerah tersebut dikenal dengan nama Alagoas, salah satu negara bagian di Brazil.

MASA AWAL KEHIDUPAN ZUMBI

Zumbi lahir di Quilombo atau Palmares pada tahun 1655. Ibunya bernama Sabina yang merupakan anak dari Raja Kongo (namun tidak diketahui namanya). Zumbi dan keluarganya merupakan keturunan bangsa Afrika Barat. Mereka di bawah ke Amerika Latin (Brazil) saat mereka kalah perang melawan bangsa Portugis dalam pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Mbwila, yang di terjadi di wilayah Angola di masa modern. Kala itu, Sabina (ibu Zumbi) dan beberapa keluarganya dijadikan budak untuk mengurusi perkebunan Santa Rita yang terletak di Captaincy of Pernambuco, yang saat ini berada di wilayah utara Brazil.

Zumbi diculik saat masih kecil oleh tentara Portugis--saat itu Brazil di bawah jajahan Portugis--dan diserahkan kepada seorang pendeta yang bernama Bapak (sebutan untuk pendeta) Antonio Melo. Ia dibaptis dengan nama Francisco. Saat usianya menginjak 15 tahun, yakni tahun 1670, ia telah menentang pendudukan kulit putih terhadap Brazil (padahal kala itu ia masih tinggal bersama mereka). Karena penentangannya tersebut, akhirnya ia melarikan diri ke tempat kelahirannya. Di sana ia dikenal dengan kekuatan fisiknya dan juga kecerdikannya, maka tidak mengherankan jika pada awal usianya menginjak dua puluhan, ia sudah menjadi pribadi yang disegani sebagai ahli taktik pertempuran.

MENENTANG PORTUGIS DENGAN KERAS

Palmares telah berkali-kali mengadakan perlawanan terhadap Portugis, kala itu--tepatnya tahun 1678--Gubernur Captaincy of Pernambuco, Pedro Almeida merasa lelah dengan pertempuran yang tiada akhir tersebut. Akhirnya ia berusaha menggunakan taktik licik dengan merangkul Raja bangsa Palmares, yakni Ganga Zumba. Almeida menawarkan tawaran yang menjanjikan bagi Zumba, yakni kebebasan bagi semua budak yang melarikan diri. Namun penawaran tersebut bukan tanpa syarat, Almeida meminta supaya Palmares di bawah kekuasaan Zumba harus tunduk pada otoritas Portugis. Raja Zumba pun menyepakati hal tersebut, karena dirasa menguntungkan bagi dirinya dan kaumnya.

Namun tidak demikian dengan Zumbi, ia menolak kesepakatan tersebut. Zumbi yang kala itu menjadi panglima tertinggi pasukan kerajaan sejak tahun 1675 merasa tidak percaya kepada Portugis. Baginya, hal tersebut hanya siasat bangsa Portugis untuk melemahkan perlawanan bangsa kuli hitam. Lebih lanjut, ia menolak untuk menerima kebebasan bagi orang-orang Palmares sementara orang Afrika (bangsa kulit hitam) lainnya tetap diperbudak. Dia menolak kemenangan Almeida dan akhirnya menantang kerajaan Gangga Zumba.

Pada 1687, Ganga Zumba dibunuh oleh keponakannya Zumbi, yang berusaha menerapkan sikap yang jauh lebih keras melawan Portugis. Ia Bersumpah untuk melanjutkan perlawanan terhadap penindasan Portugis, dan setelah itu, akhirnya Zumbi menjadi raja baru Palmares.

MENENTANG PENINDASAN DENGAN TEKAD BAJA

Saat setelah Zumbi memperoleh legitimasi sebagai raja, intensitas ketegangan antara penduduk Palmares dengan Portugis pun semakin meningkat. Pada 1694, di bawah komandan militer Domingos Jorge Velho dan Bernardo Vieira de Melo penjajah Portugis melancarkan serangan yang membabi-buta di Palmares. Pada 6 Februari 1694, Portugis berhasil menghancurkan Cerca do Macaco, yaitu sebuah pemukiman pusat kerajaan. Beberapa perlawanan berlanjut, tetapi pada 20 November 1695 Zumbi terbunuh dan dipenggal kepalanya. Kepalanya ditampilkan pada tombak untuk menghilangkan legenda keabadiannya. Sampai di situlah perjuangan Zumbi sang panglima yang membuat Portugis kalang kabut menghadapi perlawanannya.

BENARKAH KLAIM ZUMBI (ZOMBI) MUSLIM?

Banyak klaim yang menyatakan bahwa pahlawan pembebasan perbudakan dari Brazil ini merupakan seorang panglima muslim. Klaim yang sebenarnya tidak memiliki dasar maupun bukti empiris tersebut menyatakan bahwa Zombie atau Zumbi merupakan komandan pasukan Islam yang gagah berani yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di Brazil. Bahkan klaim tersebut menyatakan bahwa Zombie (Zumbi) bersama para Ulama setempat sukses mendirikan sebuah Daulah Islamiyah di Brazil.

Pada dasarnya, munculnya klaim tersebut bersumber dari kitab "Mi'ah min uzhama ummatil Islam ghayyaru majra al-tairkh" (مائة من عظماء أمة اﻹسلام غيروا مجرى التاريخ) atau yang berarti "100 Tokoh Ummat Islam yang Mengubah Arus Sejarah". Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Zombie pada mulanya merupakan nama salah seorang tokoh pemimpin Islam di Selatan Amerika, atau lebih tepatnya Brazil. Dalam Kitab yang ditulis oleh sejarawan bernama Jihad At-Turbani ini--yang terbit pada tahun 2010 oleh penerbit Darut Taqwa, Mesir, dan menjadi salah satu buku 'best seller tahun 2010' di sana--mengulas tentang Zombie dalam bukunya mulai dari halaman 291 hingga 292. Secara ringkas, At-Turbani mengklaim bahwa Zombi merupakan salah seorang pemimpin negro Islam yang mendirikan negara Islam di Brazil.

Meskipun dengan semangat yang tinggi menggelorakan perjuangan Islam dalam tulisannya tentang Zumbi, namun sang penulis (At-Turbani) tidak bisa menunjukan bukti empiris maupun pijakan lain yang bisa menguatkan anggapan bahwa Zombi itu benar-benar seorang muslim. Namun begitu, pendapatnya dikuatkan oleh B. Ibrahim yang merupakan mahasiswa doktoral di Brazil. Dalam tulisannya yang dimuat di halaman Dailytrust.com.ng dengan tajuk "The Afro-Brazilian Story: Black November and Zumbi dos Palmares (I)", Ibrahim memaparkan bahwa pasca terbunuhnya Zumbi dos Palmares, beberapa pemberontakan budak tercatat di Brazil, yang terkenal terjadi antara 1807 dan 1827. Namun, pemberontakan yang paling signifikan terjadi pada tahun 1835, dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Revolta dos Malês yang dipimpin oleh sekelompok kaum pria Hausa dan Yoruba--kaum Hausa dan Yoruba merupakan budak-budak Islam, hal ini dikuatkan dari informasi yang dipaparkan di halaman Todamateria.com.br, yang merupakan halaman rujukan pelajaran bagi para guru dan siswa di Brazil.

Revolta dos Malês sendiri terjadi setelah beberapa tahun Zumbi meninggal dan para golongan revolusionis dalam Revolta dos Malês tersebut merupakan pendatang dari Nigeria, Niger, Mozambique, Sudan dan Afrika lainnya. Menurut buku yang ditulis oleh Muhammad Shareef (1998), memang benar bahwa faktor dominan yang membuat terjadinya Revolusi 1835 (Revolta dos Malês) terjadi karena peran umat Islam di sana yang berhasil menyatukan berbagai elemen untuk menentang penjajah Portugis. Namun Muhammad Shareef sendiri tidak menyebutkan bahwa Zumbi adalah salah satu 'tokoh muslim' yang juga mengobarkan perlawanan di sana. Hal tersebut tentu saja karena minimnya bukti sejarah--kalau tidak mau disebut tidak ada--yang menunjukan bahwa Zumbi adalah seorang "MUSLIM".

Perlawanan Islam terhadap penjajah Portugis di Brazil hanya tercatat pasca meninggal Zumbi, sebelumnya maupun saat masanya tidak pernah tercatat ada perlawanan dari kalangan Muslim di Brazil. Hal ini semakin meragukan pandangan yang menganggap bahwa Zumbi dari kalangan muslim.

Memang benar bahwa dalam Wikipedia yang berbahasa Inggris disebutkan bahwa "Some modern historians say that he was a Muslim and had Muslim origins from western Africa's Muslims" atau "Beberapa sejarawan modern mengatakan bahwa ia adalah seorang Muslim dan memiliki asal-usul Muslim dari Muslim Afrika Barat". Namun kembali saya tekankan bahwa klaim tersebut tidak memiliki landasan kuat, bahkan hampir sama sekali tidak punya.

Wikipedia sendiri menuliskan bahwa, "Although it was eventually crushed, the success of Palmares through most of the 17th century greatly challenged colonial authority and would stand as a beacon of slave resistance in the times to come." Hal ini akhirnya mengarahkan pandangan saya yang menganggap bahwa kala itu pejuang-pejuang Muslim di Brasil juga ikut terinspirasi dari kisah heroiknya Zumbi hingga akhir membuat mereka mengasumsikan bahwa Zumbi adalah "pahlawan muslim". Hanya Allah SWT pemilik kebenarlah yang tahu segalanya.

Buramnya sejarah tentang Zumbi karena keterbatasan literatur (banyak literatur yang sama sekali tidak menyebutkan bahwa dia adalah Pejuang Muslim), maka dari itu anggapan yang menyatakan bahwa Zumbi adalah pahlawan Islam sama sekali tidak memiliki dasar. Namun jika di kemudian hari ditemukan bukti sejarah lain yang akan menjadi landasan klaim bahwa Zumbi adalah seorang muslim, maka anggapan yang menyatakan ia seorang panglima muslim di Brazil benar adanya.

Saya paham bahwa setiap dari kita (muslim) memiliki semangat untuk mengakan Islam dan merasa bangga terhadap agam ini. Namun jangan sampai kebanggaan dan semangat kita justru membuat kita "bodoh" karena malas untuk membaca.  Kemalasan ini akhirnya membuat kita selalu menelan mentah-mentah informasi yang tidak jelas dasarnya. Maka saya berpesan teruslah membaca karena dengannya kita tidak akan terombang-ambing di dunia yang penuh fitnah ini.

KEPUSTAKAAN

Diggs, Irene, "Zumbi and the Republic of Os Palmares", vol. 14 of Phylon (1940–65)

FAGAN, BRIAN (1993). "Timelines: Brazil's Little Angola". Archaeology. 46 (4): 14–19.

Fakta: Ternyata Zombie adalah Pejuang Islam di Brazil, Ini Sejarah Lengkapnya. Diakses melaluihttp://www.aktual.com/fakta-ternyata-zombie-adalah-pejuang-islam-di-brazil-ini-sejarah-lengkapnya/, pada 22/7/18

Revolta dos Malês. Diakses melalui https://www.todamateria.com.br/revolta-dos-males/, pada 22/7/18

Rodriguez, Junius P., ed. (2006). "Encyclopedia of Slave Resistance and Rebellion". Westport, Connecticut: Greenwood.

Shareef, Muhammad. (1998). "The Islamic Slave Revolts of Bahia, Brazil". Pittsburg: Sankore Institute.

Zumbi. Diakses melalui https://en.wikipedia.org/wiki/Zumbi, pada 22/7/18

[Menguak Tabir Sejarah]: Zombie Merupakan Salah Satu Nama Pahlawan dan Pemimpin Islam di Brazil. Benarkah?. Diakses melalui http://www.putramelayu.web.id/2015/06/menguak-tabir-sejarah-zombie-merupakan.html, pada 22/7/18

A Story of Patanians

Ilustrasi: Piqsels.com

Yopi Makdori

Kemarin saya diajak berkunjung ke sebuah base camp perkumpulan mahasiswa Thailand (lebih spaisifiknya Patani) yang ada di kota tempat saya kuliah. Masyarakat Thailand secara keseluruhan memang dikenal sebagai penjamu tamu yang sangat baik, tak terkecuali bagi kami yang berkunjung ke tempat mereka. Sampai di sana kami langsung disambut dengan tangan terbuka, kemudian disajikan dua cangkir kopi untuk saya dan sahabat saya.

Pada awalnya kami berencana hanya untuk meminta izin melakukan wawancara kepada mereka terkait perkumpulan mereka yang dibentuk di kota ini (tugas dari salah satu tempat magang sahabat saya). Namun karena keterbukaan mereka terhadap orang baru dan perlakuan mereka yang begitu mengesankan kepada tamu, akhirnya membuat kami betah untuk berlama-lama bersama mereka. Saya pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang memang sudah saya simpan cukup lama. Sebelumnya memang saya begitu penasaran dengan masyarakat Patani yang secara akar budaya sangat berbeda dengan masyarakat Thailand pada umumnya, mengingat bahwa Patani ini lebih dekat dengan bangsa Melayu, baik secara bahasa, budaya, agama, maupun semangat akan Islam (sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Patani). Maka dari itu, tidaklah mengherankan jikalau saya begitu menaruh perhatian yang cukup besar saat mereka bercerita tentang masyarakatnya.

Patani sendiri merupakan salah satu daerah di Thailand yang juga kerap kali disebut sebagai Patani Raya atau Patani Darussalam. Daerah ini kemudian dibagi menjadi empat provinsi, yakini Pattani, Yala (Jala), Narathiwat (Menara), dan sebagian Songkhla (Singgora). Pada dasarnya, wilayah ini memiliki sejarah yang panjang tersendiri, namun secara garis besar bahwa wilayah ini dulu pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, yakini sekitar abad ketujuh hingga ketigabelas. Selama periode ini, wilayah Patani juga dipengaruhi oleh kebudayaan lain, seperti Khmer, Siam, dan kebudayaan Malaya.

Sementara itu, terbentuknya kerajaan Islam di sana baru dimulai kira-kira pada pertengahan abad ketigabelas. Menurut Ibrahim Syukri dalam bukunya yang bertajuk "History of the Malay Kingdom of Patani", menyatakan bahwa pada era inilah asal usul nama Patani muncul, yakini dicetuskan oleh Sultan Ismail Shah yang mengatakan "Pantai ni!" atau dalam Bahasa Indonesia bermakna "pantai ini". Teori lain menyebutkan bahwa Kerajaan Patani berdiri pada abad keempatbelas masehi, yang mana pada awalnya seorang nelayan yang bernama Pak Tani dikirim ke daerah pantai di Patani untuk melakukan survei tempat yang cocok untuk dihuni manusia. Kemudian ia menemukan tempat yang cukup mendukung untuk dihuni oleh sekelompok warga kampung. Ia pun mendirikan rumah di wilayah itu, dan sejak saat itu berbondong-bondong warga lain pun ikut tinggal di sana. Terlebih lagi di kemudian hari tempat tersebut menjadi salah satu jalur perdagangan yang otomatis semakin menyedot orang bermukim di wilayah itu. Maka atas jasanya (Pak Tani), tempat tersebut pun dijuluki dengan namanya, Patani. Namun begitu, beberapa pihak mengatakan bahwa cerita rakyat (teori) tersebut tidaklah benar atau miskin akan dukungan sejarah.

Namun pada 1785, Kerajaan Patani di bawah kendali Kerajaan Siam (Thailand). Namun begitu, di tahun 1791 dan 1808 terjadi pemberontakan Patani terhadap Siam. Sayangnya pemberontakan-pemberontakan tersebut selalu berakhir dengan kegagalan, maka atas peristiwa tersebut akhirnya wilayah Patani dipecah menjadi 7 daerah otonom, yaitu Pattani, Nongchik, Saiburi (Teluban), Yala (Jala), Yaring (Jambu), Ra-ngae (Legeh) dan Raman. Menurut Moshe Yegar yang termaktub dalam bukunya dengan tajuk "Between Integration and Secession", di tahun 1909, Inggris dan Thailand menandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa Inggris mengakui kekuasaan Thailand atas wilayah Patani, dan sebaliknya Thailand harus menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis and Terengganu kepada Inggris. Wilayah otonom di Patani bertahan hanya sampai tahun 1933, setelahnya hanya dibagi menjadi tiga daerah pemerintahan, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat.

Saat ini Patani masih dikuasai oleh pemerintahan Thailand, namun secara budaya dan agama masyarakat Patani tidak terintegrasi dengan masyarakat Thailand pada umumnya. Menurut penuturan yang diceritakan oleh kawan-kawan mahasiswa dari Patani mengungkapkan bahwa orang-orang Patani begitu kuat memelihara tradisi keislaman dalam masyarakatnya. Baik itu dalam lingkungan keluarga, maupun lingkungan sosial masyarakat di sana. Bahkan dalam lingkungan pergaulan anak muda di sana begitu terjaga dengan nafas ajaran Islam. Mereka menceritakan bahwa jika ada muda-mudi tanpa ikatan yang sah sedang berduaan, maka warga di lingkungan tersebut memata-matai (mengawasi) aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Maka tidak mengherankan jika pergaulan muda-mudi di sana begitu terjaga.

Dilihat dari komposisi demografi, wilayah Patani sendiri sebagian besar terdiri dari bangsa Malaya. Mereka banyak bekerja pada sektor-sektor informal, seperti petani, nelayan, dan pedagang. Sedangkan bangsa Thailand sendiri bekerja dalam kantor-kantor pemerintahan dan sana; dan bangsa Cina bekerja dalam sektor bisnis. 

Patani sendiri hingga saat ini masih merupakan salah satu daerah konflik di wilayah Asia Tenggara. Ridwan dalam artikelnya yang dipublikasi dalam Jurnal Fessopol dengan judul "Islam and Conflict in Pattani, Southern Thailand", menyebutkan bahwa konflik berkepanjangan yang terjadi di Pattani, wilayah selatan Thailand merupakan salah satu konflik yang dilihat paling serius di Asia Tenggara. Srisompob Jitpiromsri dalam Deep South Watch, melaporkan bahwa sejak Januari 2004 hingga Agustus 2011 konflik yang terjadi di sana telah memakan korban jiwa mencapai angka 4.846 jiwa.

Kondisi yang terjadi di sana begitu luput dari perhatian publik dunia, mengingat rendahnya pemberitaan internasional terkait wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena jurnalis internasional sulit untuk mengakses wilayah tersebut. Kondisi seperti ini akhirnya membuat berbagai pelanggaran HAM oleh otoritas Thailand terhadap masyarakat Patani terus-menerus terjadi dan pemerintah Thailand bisa luput dari kecaman masyarakat dunia. Maka dengan tersebarnya persatuan pelajar dari Patani, baik di Indonesia maupun dunia, salah satunya memiliki misi untuk menyadarkan mata masyarakat internasional bahwa konflik di Patani butuh perhatian yang serius.

Jika Lubang Hitam Menelanku

Ilustrasi: Piqsels.com

Muhammad Iskandar Syah

Aku adalah insan yang pernah salah.
Aku dikirim ke sini untuk sebuah alasan.
Alasan yang semua orang pun rasakan.
Aku tidak akan lama...
Begitupun dengan engkau.
Kita hanya punya visa sampai usia mengatakan pulanglah.
Kita hanya singgah untuk sementara sampai sang pemilik nyawa mengambilnya.

Adakah harga yang kita bayar untuk izin tinggal di sini?
Sang Pencipta hanya meminta kita untuk menyembah-Nya...
Berikrar bahwa tiada sesembahan lain selain kepada-Nya.
Berjanjilah bahwa ketika engkau pergi hanya Illahi yang ada di hati!

Bukankah rasa sakit hanya ada di otak kita?
Maka jangan pernah takut akan cercaan di dunia...
Jangan pula pernah gentar untuk melawan yang salah...
Karena diam adalah sebuah penentangan atas kebenaran.

Pernahkah engkau berpikir tentang Lubang Hitam?
Dari apa mereka diciptakan?
Untuk apa mereka menghiasi kehampaan?
Ataukah mereka tempat berkesudahan setiap jiwa yang pernah menghuni dunia?

Fisikawan bilang bahwa ia adalah sisa kematian dari sang bintang.
Membentuk sebuah lubang berwarna hitam yang memiliki massa begitu besar.
Gaya tariknya bisa menjerat apa saja yang berada di sekitarnya, tak terkecuali cahaya.
Namun ada yang tak bisa ditariknya, yaitu iman di dada setiap manusia.

Aku berpikir...
Bisakah visa tinggal ini diperpanjang?
Ilmuwan bilang kalau lubang hitam adalah jalan yang mengantarkan kita pada keabadian.
Di mana waktu akan berjalan perlahan...
Namun ada syarat mahal untuk ke sana.
Melepaskan iman kita sebagai penggantinya.
Karena hanya iman yang tidak diizinkan masuk ke dalamnya.

Kita akan hidup dalam keabadian di sana...
Namun bukankah hidup tanpa iman sama dengan seonggok bangkai yang bisa berjalan?
Hidup adalah pilihan...
Maka pastikan, jangan pernah memilih untuk tinggal di lubang hitam.

Berharap Keabadian Datang

Ilustrasi: Pxfuel.com

Yopi Makdori

Nafas ini suatu waktu akan berhenti...
Jantung ini juga akan bosan untuk berdetak...
Untuk mengalirkan darah ke tubuh yang penuh dengan noda.
Di saat itu berjanjilah bahwa Tuhan itu esa!
Tiada sesembahan lain selain Illah.

Aku pernah bermimpi tentang keabadian.
Saat orang-orang yang dulu ku kenal seketika menua dan musnah.
Aku masih berdiri dengan gagah menyaksikan gedung-gedung dimakan usia.
Waktu memang kejam, ia memakan setiap benda di alam semesta dengan diam dan perlahan.
Namun dalam mimpiku, waktu seakan enggan untuk menelan.

Kemudian aku sadari bahwa keabadian di dunia ini bukanlah sebuah anugerah...
Tatkala kita harus menyaksikan orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita satu persatu.
Bukankah itu terlihat sebagai siksaan?
Saat kita dibunuh perlahan oleh kesepian.

Aku sadar senja akan datang...
Ia akan menepiskan lamunan mimpi-mimpi panjang dalam hidupku.
Aku tidak akan takut saat itu...
Namun aku takut jika di saat itu aku termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi.
Karena keabadian bukan di sini...
Keabadian ada saat kita t'lah mati.
Kita pasti akan dipertemukan kembali.
Di hari di mana tidak ada keraguan atas-Nya.
Di mana kita akan dihadapkan kepada Sang Hakim yang Maha Adil.
Ia adalah Tuhan sang penguasa kerajaan bumi dan langit.

Kala Gelap T'lah Berkuasa

Ilustrasi: Piqsels.com

Muhammad Iskandar Syah

Demi zat yang menguasai kegelapan.
Demi zat yang nyawa seluruh umat manusia ada di tangan-Nya.
Demi zat yang berkuasa akan hati setiap insan di dunia.
Tidak ada seorangpun yang ku benci selain para penguasa zalim.
Para penguasa yang melakukan berbagai cara demi mendapatkan kepentingan pribadinya.

Mereka berkoar atas nama rakyatnya, namun di hatinya tak sedikit pun ada rasa peduli.
Mereka memiliki hati anjing-anjing neraka yang setiap saat selalu haus darah.
Dahaga mereka adalah kuasa yang mereka dapatkan dengan menghalalkan beragam cara.
Tak ada doa lain yang ku panjatkan bagi pemimpin-pemimpin itu selain kehinaan di dunia dan neraka.

Tuhanku... Matikan mereka dalam keadaan hina-dina.
Engkau hakim yang maha bijaksana pemilik singgasana alam semesta.
Engkau zat yang maha berkuasa atas setiap jiwa di dunia.
Maka musnahkan mereka dalam kedipan cahaya.

Di sini t'lah bersemi luka-luka.
Melihat saudara kita dibantai para bedebah itu.
Takkan hilang dari nurani akan dendam atas kebiadaban mereka.
Mungkin hari esok kita akan berdiri bersama, di mana kita akan dengan lantang berteriak "ini demi luka lama".

Tangan-tangan ini gemetar...
Darah kami mendidih...
Tubuh kami berkontraksi dan seketika tegang...
Tatkala mendengar kabar pembantaian atas saudara-saudara kita.
Adakah penolong bagi mereka?
Ataukah kita yang harus angkat senjata?

Anda Jangan Bercanda tentang Ninja (itu) di Hadapan Saya!

Ilustrasi: Pxfuel.com

Muhammad Iskandar Syah

Beberapa minggu yang lalu saya bersama teman sekamar (Mulki Hakim) menghadiri sebuah diskusi (yang katanya ilmiah) menarik tentang terorisme. Entah mengapa diri ini begitu tertarik dengan isu-isu terorisme dan radikalisme, bahkan jika Allah SWT memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan studi, saya ingin fokus dalam kajian terorisme, Insya Allah. Dari sudut pandang saya, saya menyimpulkan bahwa kajian tentang isu terorisme dan radikalisme yang telah saya ikuti di berbagai diskusi, coraknya selalu sama, yakini penggiringan opini bahwa radikalisme agama merupakan akar dari terorisme. Sama sekali tidak ada konstruksi baru yang dimunculkan, bahkan justru mengarah pada penutupan pintu perdebatan akan isu ini. Hal inilah yang pada nantinya akan menyebabkan kemandegan kajian terkait isu tersebut di negeri ini. 

Meskipun begitu, dalam coretan ini saya bukan hendak menjelaskan tentang isu terorisme maupun radikalisme, namun hal yang mungkin oleh sebagian orang dianggap remeh tapi bagi saya tidak. Dalam diskusi yang diselenggarakan di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Purwokerto itu, mendatangkan dua pemateri, yakini pemateri pertama dari kalangan intelektual (dosen) dan pemateri kedua merupakan mantan teroris. 

Saat itu saya begitu berharap bahwa pemateri pertama bisa berimbang menyampaikan materinya terkait isu dalam tema diskusi, namun selang beberapa menit sejak pemateri pertama tersebut menyampaikan materinya, saya sudah sangat kecewa. Seorang intelektual yang saya harapkan bisa berimbang menyampaikan pergolakan apa saja yang terjadi terkait isu ini di ranah intelektual, namun justru malah sama sekali tidak mencerminkan hal tersebut. Ditambah lagi, sebagian besar isi yang pemateri pertama ini sampaikan adalah "guyonan" yang sangat tidak berguna.

Kekecewaan saya semakin besar tatkala sang pembicara beberapa kali membuat lawakan tentang wanita yang mengenakan cadar dan berhijab syar'i. Sang pembicara menyebut pakaian seperti itu menjadikan sang pemakainya seperti "ninja". Padahal saya lihat dalam acara tersebut ada beberapa wanita yang mengenakan gaya berpakaian seperti yang telah disebutkan tadi. Saya tidak habis pikir dengan orang-orang seperti ini, kerap kali mereka menggaungkan kata-kata manis supaya menghargai perbedaan, bersikap toleransi dan bla bla bla lainnya, namun dalam setiap tindakannya sama sekali tidak mencerminkan hal tersebut.

Saya tidak akan mengarahkannya ke ranah perdebatan agama mengenai guyonan garing tersebut, karena saya sudah tahu jawabannya dan mungkin setiap individu memiliki penafisiran yang berbeda-beda. Saya hanya ingin menekankan bahwa hal tersebut sangatlah tidak layak dijadikan bahan guyonan, apalagi dilakukan di depan umum. Saya juga menyesalkan bahwa sebagian besar dari peserta yang hadir di sana justru ikut tertawa.

Misalkan saat itu saya jadi sang pemateri, kebetulan Anda menjadi peserta dalam acara tersebut, dan Anda duduk di depan bersama orang terdekat Anda, anggaplah istri Anda dan saat itu istri Anda merupakan salah satu dari sedikit wanita yang mengenakan pakaian terbuka. Kemudian di sela-sela penjelasan materi, saya membuat guyonan tentang wanita yang berpakaian terbuka layaknya "pelacur", kemudian saya tertawa dan sebagian besar peserta tertawa. Lalu saya hendak bertanya kira-kira apakah perilaku yang telah saya lakukan tersebut terdengar lucu di telinga Anda?

Oposisi Biner ala Anak PAUD

Ilustrasi: Pxfuel.com

Muhammad Iskandar Syah

Radikalisasi di kalangan anak muda di negeri ini kerap kali dipersepsikan sebagai benih-benih dari tindakan terorisme. Narasi seperti ini terus menerus digaungkan, baik oleh para [katanya] intelektual, politikus, publik figur, maupun para anak muda unyu-unyu yang sok nasionalis. Banyak sesat-sesat pikir dalam narasi tersebut, misalnya saja tidak berangkat dari realitas atau fakta, identifikasi apa yang disebut Islam radikal atau pembangunan konsepsi, hanya melihat kasus sebagian kecilnya saja tanpa secara global dengan menggunakan mata elang, level analisis motif pelaku (jika Islam) langsung tertuju pada “belief system”, dan mengesampingkan faktor lain seperti faktor struktural, kondisi psikologis, kebijakan, kondisi lingkungan, keadaan ekonomi, dan lainnya.

Bagi mereka yang mencoba bersikap kritis atas kesesatan-kesesatan berpikir dalam narasi tersebut langsung dihantam dengan stempel “pendukung terorisme”. Memang benar karakteristik pengemban paham “sesat pikir” jika dikritik atau diluruskan akan menggunakan logika sesat juga. Mereka menggunakan oposisi biner rendahan ala anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), penalaran mereka seperti ini: “Mereka merupakan agen anti-terorisme, maka hanya teroris dan pendukungnyalah yang kontra terhadap mereka”. Hal ini jelas menggunakan oposisi biner bak anak PAUD yang belum bisa bernalar secara kompleks.

Oposisi biner ala anak PAUD ini jelas logika sesat yang terus-menerus mereka pupuk di tengah-tengah masyarakat supaya tertanam opini di tengah-tengah mereka bahwa hanya pendukung terorismelah yang berani mengkritik agen anti-terorisme itu. Sungguh sangat disesalkan, di tengah-tengah peradaban yang menjungjung tinggi nalar dan ilmu pengetahuan kesesatan-kesesatan ini masih saja ada bahkan justru sengaja dipelihara supaya diamini oleh seluruh masyarakat di negeri ini.

Seharusnya jika mereka benar-benar hendak memberantas segala bentuk tindakan terorisme bukanlah berangkat dari kesesatan-kesesatan berfikir seperti itu. Karena, jika fondasinya saja sudah sesat apalagi bangunannya sudah pasti akan lebih ngawur dan hal ini akan berimplikasi pada ketidakefektifan kebijakan anti-terorisme itu sendiri. Maka tidak heran jika program-program anti-terorisme bukan malah menghilangkan terorisme justru membuat jutaan umat Islam di negeri ini merasa geram karena seakan-akan menyasar kepada ajaran-ajaran Islam. Hal tersebut bukanlah tanpa sebab, hal itu terjadi tentu saja karena kesesatan logika yang telah dibangun sejak awal,yakini tidak mengidentifikasi secara jelas apa itu akar terorisme. Mereka langsung berangkat pada satu kesimpulan (yang menjadi doktrin) bahwa akar segala bentuk tindakan terorisme ialah radikalisme Islam. Lebih parah lagi, mereka tidak membangun secara jelas konsepsi radikalisme Islam. Kalaupun konsepsi itu berusaha dibangun, implementasi dalam setiap program-programnya tidak seirama dengan konsepsi radikalisme yang telah dikonstruksikan.

Bagi kita yang sudah terbiasa dijejali narasi sesat ini mungkin akan merasa biasa saja melihat berbagai kesesatan-kesesatan berpikir yang terus-menerus digaungkan ke masyarakat di negeri ini. Namun bagi saya, hal ini begitu membuat risi nalar waras yang telah dibangun oleh para guru dan dosen saya yang begitu saya hormati. Melihat kondisi seperti ini, seakan logika dan nalar waras saya dicabik-cabik dan diinjak-injak. Maka jika hal ini terus-menerus dibiarkan bukan tidak mungkin jika saat ini kita masih dalam abad kegelapan, di mana logika dan ilmu pengetahuan berusaha di matikan dan disingkirkan di pojok tergelap negeri ini.

*Pertama kali diterbitkan dalam Opinimahasiswa.com